Now, back to the old debate... Mau Pilkada langsung atau ngga langsung?
Cape deh.
Sejujurnya mimin males bahas ini karena bahas mau pilkada langsung atau engga tuh, sama kayak ditanya mau balik ke era orde baru, atau engga? Jawabannya apa, guyssss?? Maooo? Enggaaa? Nah, selama ada yag jawab mao, maka itulah pemerintah kembali mewacanakan tentang pilkada oleh DPRD.
Hah serius????
Yep, wacana itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pas doi berpidato di acara puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Kamis malam (12/12) kemarin. In his words: "Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati."
Pak tolong pak...
Iya makanya kan, hal ini kemudian disambut oleh pro dan kontra dari masyarakat maupun parpol. Tapi ya parpol kan lagi ga baik-baik aja ya guys, secara koalisi pemerintah gendut banget. Jadi ga heran kalo mayoritas parpol menyatakan setuju kalau pilkada gausah langsung karena makan banyak biaya.
Huft...
Yep, misalnya aja ada PKB yang bilang bahwa mereka emang udah lama mendukung wacana ini. Ada PKS yang setuju karena pilkada bikin rakyat terbelah, ada Nasdem yang bilang bahwa kepala daerah tuh kepanjangan tangan dari pusat, jadi ya gausah pilkada langsung. Hal ini kemudian diperkuat dengan dukungan dari beberapa tokoh, contohnya Prof. Mahfud MD yang bilang bahwa Pilkada ngga langsung ini merupakan bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada di tanah air yang selalu diwarnai dugaan politik uang dan bagi-bagi logistik untuk merebut suara pemilih.
Jadi pada dukung nih?
Ada yang ngga, yakni partai oposisi saat ini, PDIP. Menurut PDIP, baiknya wacana Pak Prabowo tadi jangan langsung disikapi apalagi ditindaklanjuti terburu-buru, gitu, guys. "Ojo kesusu (jangan terburu-buru)," begitu kata Pak Ganjar selaku politisi PDIP. Doi menilai, para legislatif di DPRD itu dikhawatirkan nggak sepenuhnya merepresentasikan apa yang diinginkan oleh rakyat, jadi mending gausah buru-buru.
Tapi jujur menurut W mendingan nyoblos langsung sih...
Agree. Pengamat politik Adi Prayitno, selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), juga berpendapat kalau kita sebaiknya nggak melihat wacana Presiden secara harfiah. Soalnya kalau memang pilkada akan dikembalikan ke DPRD tanpa pertimbangan lebih lanjut maka berarti ini kemunduran untuk demokrasi kita. Hal ini sad banget karena masyarakat jadi nggak bisa lagi terlibat dalam memilih pemimpin mereka di daerah.
Alright. Anything else?
Well, kamu harus tahu guys bahwa wacana pilkada oleh DPRD ini udah pernah muncul sekali di eranya Pak SBY. Waktu itu, masyarakat tanah air habis-habisan menolak dan akhirnya Pak SBY sendiri yang mengurungkan wacana tersebut. Nah guys, kali ini jangan sampe kita kasih lolos juga ya. Inget, vox populi, vox dei.
