When there are so many problems that need to be solved…..
Including Judi Online.
Well well well, welcome to negara +62, everybody. Negara sebesar ini struggling dengan masalah yang nggak kalah besar. Mulai dari korupsi, kolusi, dinasti, Undang-Undang diacak-acak, *eh, sampai yang terbaru, masalah judi online. Wabah judi online ini udah parah banget, guys. Bahkan, kalau ditotal-total, transaksi terkait judi online ini bahkan melebihi angka korupsi!
For realll?
Ya gimana, soalnya fenomena judi online ini sekarang udah sangat masif berkembang di masyarakat. Masyarakat di berbagai kalangan, dengan berbagai background, dengan pekerjaan yang katanya “mentereng” sekali pun terus masuk ke lingkaran setan ini. Yep, kamu masih inget dong sama cerita pasangan polisi di mana si istri nekat membakar suaminya gara-gara itu laki make duit belanja buat judol? Little did we know, selain polisi, ternyata pegawai bank juga ada yang ketagihan judi online, gengs. Sampe nilep duit kantor bahkan.
Sorry gimana?
Peristiwa ini terjadi di Maluku. Seorang pegawai Bank Maluku berinisial ES diketahui nilep duit bank buat dipake judi online. Ditilepnya perlahan gitu, guys. Dari Desember 2022, ES ini ngambil Rp80 juta dulu, terus ngambil lagi Rp100 juta, lanjut Rp200 juta. Sampai setahun berjalan, udah ada Rp1,5 miliar duit bank yang doi tilep. Nggak tanggung-tanggung, dari keterangan polisi, ES bahkan malsuin catatan perbankan seolah-olah duit itu masih ada di bank. That being said, ES sendiri udah ditahan dan dijerat Pasal 49 ayat 1 UU Perbankan tahun 1998. Dia terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Wah kacau sih….
We know rite. Hal ini lantas jadi perhatian sendiri bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan aka PPATK. Mulai lah tuh ditelusuri berbagai transaksi mencurigakan yang berkaitan sama judi online ini. Eh ketemu. dalam keterangannya Sabtu lalu, Koordinator Humas PPATK, Natsir Kongah menyebut begini:
Coba gimana gimana?
Sepanjang tahun 2022 sampai tahun ini aja, udah ditemukan puluhan ribu transaksi mencurigakan yang mengarah ke judi online. Nilai transaksinya bervariasi tuh, guys. Kalau ditotal-total, nilai transaksinya mencapai Rp600 triliun kata Pak Natsir. Nggak sampai di situ, kalau di-list secara akumulasi nih ya, transaksi keuangan yang mencurigakan terkait judi online ini disebut mencapai 32,1%. Beda jauh sama korupsi yang cuma 7%. Bayangin judi online nih >>>>>>> korupsi.
Pait pait pait….
Belum selesai, beb. Yang harus kamu tahu adalah, fenomena judi online ini juga diperparah dengan jaringannya yang sungguh luas, bahkan sampai ke luar negeri. Iya, masih dari keterangan PPATK, PPATK menyebut duit hasil judi online ini banyak dilarikan ke sejumlah negara ASEAN. Kayak Thailand, Filipina, sampai Kamboja. Kayak mafianya lah gitu. Mereka-mereka ini yang disebut jarang kesentuh, guys.
Rumit banget...
That being said, pihak Badan Pembinaan Ideologi Pancasila aka BPIP menegaskan, pemerintah tuh kudu menindak tegas mafia-mafia ini, guys. Selain itu, pemerintah juga kudu make sure semua sistem aplikasi dan perbankan yang berkaitan sama judi online itu harus diputus. Pokoknya semua website, semua channel, anything related to judol, harus diblokir. Jadi kalau aksesnya udah diblokir, dan ada penegakan hukum yang tegas di sini, maka laju pertumbuhan judi online juga bisa dihentikan. Gitu lah kira-kira.
Pemerintah kumaha ini teh?
Pemerintah setuju kok, guys. Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Budi Arie Setiadi bilangnya judi online ini emang harus disikat tuntas. Kominfo bahkan udah memblokir sebanyak 2,1 juta website yang berkaitan dengan judi online. Tapi ya again, dalam keterangannya kemaren, Pak Budi bilang pemberantasan judol ini nggak bisa cuma dari kementeriannya aja, guys. Harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan semua kementerian.
Jadi solusinya gimana? WE WANT SOLUTIONS…
Nah soal itu, sebagai langkah yang lebih komprehensif dalam memberantas judi online, Presiden Joko Widodo tuh udah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024. Adapun dalam Keppres ini, dibentuk Satgas Pemberantasan Judol yang diketuai Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan wakilnya Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. Mulai kerja lah kan satgas. Nah yang jadi highlight di sini adalah, Pak Muhadjir mengusulkan korban judi online itu supaya dikasih bantuan sosial, guys.
LAH????
Statement ini sempat rame over the weekend kemaren. Kayak, “Apaan sih? Penjudi kok dikasih bansos lagi? Ya keenakan lah,” gitu-gitu lah. Saking ramenya, Pak Muhadjir kemudian klarifikasi lagi statement-nya di atas, gengs. Karena menurut dia, informasi tersebut kurang lengkap. Yep, kemaren banget nih, Menko PMK itu jelasin lagi: “Yang dimaksud korban di sini tuh anggota keluarganya pelaku. Kayak anak atau istri/suaminya. Mereka yang layak jadi penerima bansos. Kalau pelaku ya jelas tetap harus ditindak secara hukum.”
….
Masih dari keterangan Pak Muhadjir, anggota keluarga pelaku judi online itu layak jadi penerima bansos, guys. Secara, mereka kan yang menanggung kerugian materi. Not to mention kesehatan mentalnya pun ikut terganggu. Bahkan di beberapa kasus, juga sampai berujung kematian lo. Menurut Pak Muhadjir, hal ini jadi tanggung jawab pemerintah, guys. Makanya kudu dikasih bansos. Tapi, ini masih harus di-discuss lebih lanjut sama Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Terus, Bu Risma gimana tanggapannya?
“Gak apa apa, saya pahalanya banyak," gitu guys kata Bu Risma. Well, dalam keterangannya Jumat kemaren, Bu Risma sendiri sih bilang semua warga negara yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial aka DTKS bakal dapat bansos. Termasuk anggota keluarga pelaku judol yang tadi diomongin, juga bisa dapet. FYI, Kemensos tuh emang beberapa kali nanganin bansos buat berbagai case. Korban TPPO? Dapat bansos. Pekerja imigran? Dapat bansos. Korban HAM berat? Dapat bansos. Judi online juga. In her words, Bu Risma bilang, “Sepanjang dia miskin, dia berhak.”
Ada anggarannya emang?
Soal anggaran, dikonfirmasi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, saat ini belum ada anggaran untuk bansos korban judi online ini, gengs. Tapi meskipun begitu, Pak Airlangga sih bilang silakan aja kalo ada kementerian yang mau ngusulin pengadaan bansos itu, gengs. Bisa lah dibahas, koordinasi sat set dengan kementerian teknisnya kayak apa. Udahhh.
I see. Now wrap it up pls…
Jadi ya gitu sih intinya, guys. Kominfo sendiri sampe sekarang masih dan akan terus action ngeblokir-blokirin berbagai aplikasi dan website terkait judi online, nggak terkecuali Telegram. Telegram ini nih, yang dinilai kurang kooperatif dalam pemberantasan konten judol, guys. Kominfo bahkan udah kasih SP 2 ke Telegram, udah manggil pihak Telegramnya juga. Tapi sampai sekarang belum direspons. In that sense, kalo nggak direspons juga nih yang ini, Kominfo bakal langsung kasih SP 3, gengs. Alias langsung diblokir.
