TNI : KPK Melebihi Kewenangannya

Tiada hari tanpa drama di negeri +62 yah. Alias, “Halooo ketinggalan apa lagi nih gue??” Relax, everybody. we won’t let you skip a bit dari serangkaian drama yang terjadi di tanah air, termasuk yang satu ini. Yep, kali ini kita mau bahas soal TNI yang lagi bete sama KPK. Gara-garanya, TNI bilang KPK melebihi kewenangannya. Sounds spicy, rite? Serunya lagi, di sini ada yang pro ke KPK, ada juga yang pro TNI. Yuk ahh kita bahas….

You got it, Jadi segala drama ini dimulai dari penetapan pejabat Basarnas RI, mulai dari Koordinator Administrasi Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto sampai Kepala Basarnas himself, Marsekal Henri Alfiandi sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Jadi, Marsekal Henri diduga terlibat korupsi suap berbagai projects pengadaan yang ada di lingkungan Basarnas, kayak peralatan pendeteksi korban reruntuhan, public safety diving equipment, sampai pengadaan ROV.

IYA KAN??? Disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Marsekal Henri diduga menerima uang suap senilai Rp88.3 Miliar dan aksi korupsi ini diduga udah berlangsung sejak 2021 lalu. (Read the full story here).  In that sense, Marsekal Henri pun ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan aka OTT sama KPK pada Rabu lalu. Nah tapi ternyata ada yang ngga hepi dengan penetapan ini, guys. Yep, TNI sebagai institusi induknya Marsekal Henri dan Letkol Afri ternyata be like, “Objection!! Disagree!” sama KPK! Iya, now let’s zoom in on: Pusat Polisi Militer TNI aka Puspom TNI.

Gini gini. Waktu bertugas di Basarnas, Marsekal Henri dan Letkol Afri tuh kan sama-sama masih berstatus sebagai personel TNI aktif yah. In that sense, TNI ngeliatnya kalo ada personel TNI yang kesandung masalah hukum, ya ditindaknya ke Pusat Polisi Militer TNI, bukan yang lain. Hal ini juga berlaku buat dugaan korupsi. Menurut TNI sih yang berhak menetapkan status tersangka dll tuh ya penyidik militer, which is si Puspom ini, bukan KPK. Makanya once KPK menetapkan Letkol Afri dan Marsekal Henri sebagai tersangka, TNI be like, “Ga gitu cuy mainnyaa,” gitu lo. Disampaikan oleh Komandan Puspom TNI Marsekal Muda Agung Handoko: “Dalam UU Peradilan militer sudah jelas bahwa kami, TNI, ada kekhususan. Ada undang-undang tentang peradilan militer. Nah itu yang kami gunakan.”

“Yaaak punten bapak-bapak militer, kami juga bisa salah,” gitu katanya guys. Literally, KPK minta maaf dong. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menyebut tim penyidik mereka tuh lupa dan khilaf kalau ada anggota TNI yang mereka tangkap Rabu kemarin. That being said, Pak Johanis juga menyebut pihaknya aware kok kalau yang namanya berhubungan sama TNI yha harusnya ditindak khusus sama TNI. Lebih jauh, Pak Johanis juga ngaku bahwa penyidik KPK yang emang keliru di sini. Makanya KPK minta maaf dan meminta supaya permintaan maaf ini juga disampaikan ke Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono.

Same. Nah soal polemik ini, Indonesian Corruption Watch aka ICW menilai bahwa KPK tuh ngga harusnya nyalahin penyidik. Menurut Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, tindakan Pak Johanis yang nyalahin penyidik tuh udah termasuk perbuatan tercela. Dan karena itu, menurut Mas Kurnia, Pak Johanis better mundur aja atau diberhentikan sekalian sebagai pimpinan KPK.

We know rite. Nah, yang harus kamu tahu nih guys, sesuai yang tercantum dalam UU KPK Pasal 32 ayat (1) huruf c, pimpinan KPK yang udah melakukan perbuatan tercela harus berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebagai pimpinan. In his words, Mas Kurnia bilang, “Masyarakat malu memiliki pimpinan KPK seperti Johanis yang tidak bertanggungjawab dan sibuk mencari kambing hitam dalam penanganan perkara Basarnas.”