Hello there. Today is another day of catching up! with crazy drama, both from home and abroad. We'll start with the beef around ijazah Jokowi, Trump vs. Harvard, koruptor, and North Korea. Scroll down...
Now, on simpang siur isu keaslian ijazah Jokowi...
Guys, ngakak banget sih karena ga selesai-selesai nih drama soal pertanyaan seputar ijazah Pak Jokowi. Asli apa kw nih? Yep, dari mulai isunya muncul terus tiap Pilpres, kini udah ga jadi presiden pun beliau masih dipertanyakan ke-legit-annya sebagai alumni Universitas Gajah Mada aka UGM.
Tell me more.
Nah terbaru, pada Rabu (16/4) sekelompok orang yang menamakan dirinya Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi kediaman Jokowi di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Tujuannya, untuk halal bihalal sekalian mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. WKWKWK. Jadi sebelum ke rumah Jokowi, sekitar seratus orang dari TPUA udah lebih dulu mendatangi Fakultas Kehutanan UGM pada Selasa (15/4). Perwakilan TPUA yaitu Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tiasuma, dan Syukri Fadoli bertemu pihak kampus untuk meminta pihak kampus menunjukkan bukti-bukti terkait studi Jokowi di UGM.
Geeez...
Berdasarkan keterangan wakil rektor I UGM, Wening Udasmoro, pihak kampus menyampaikan bukti berupa surat-surat dan dokumen yang mencatat dari awal Jokowi kuliah sampai lulus dari Fakultas Kehutanan UGM. Berdasarkan pernyataan UGM, Jokowi adalah alumnus UGM yang memulai studi di 1980 dan lulus di 5 November 1985. Jadi versi UGM sih, udah legit banget nih.
Kok bisa pada ragu?
Alright, semua simpang siur ini bermula setelah pernyataan mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, yang meragukan keaslian ijazah juga skripsi Jokowi. Penggunaan font Times New Roman yang digunakan dalam naskah skripsi Jokowi diketahui belum digunakan pada era 1980-an dan 1990-an. Nah, berdasarkan keterangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, pihak kampus memang menyimpan dokumen komplit selama Jokowi kuliah di UGM, termasuk kopian ijazah dan skripsi asli. Lebih lanjut, pihak kampus menyampaikan kalau ijazah asli ada di tangan pemiliknya a.k.a Jokowi.
Terus gimana respons Jokowi?
Jadi tuh TPUA diterima sama belau pada Rabu (16/4). Adapun pertemuan berlangsung sekitar selama 30 menit, dan Jokowi bilang dia ngga ngasih liat ijazahnya ke mereka. In his words: "Saya sampaikan bahwa tidak ada (kewajiban) dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki," gitu ceunah.
Kesel banget kayaknya...
Iya guys, karena Jokowi kini lagi mempertimbangkan buat membawa polemik ini ke ranah hukum. Hal ini karena ternyata tudingannya udah makin meluas dan mengarah ke fitnah dan pencemaran nama baik. Namun, pas ditanya akan melaporkan siapa terkait tudingan yang beredar, Jokowi ngga mau dan menyerahkan proses ke kuasa hukum. Lalu, sebelum menerima kedatangan TPUA, Jokowi sempat menunjukkan ijazahnya ke belasan awak media yang meliput. Tapi, para wartawan nggak diizinkan untuk mengambil gambar atau dokumentasi apa pun.
Terus ada komentar apa aja soal simpang siur ini?
Yep, komentar soal polemik keaslian ijazah Jokowi datang dari berbagai pihak, salah satunya adalah Amien Rais. Jadi, Mantan Ketua MPR (1999-2004) ini ikut hadir dalam aksi TPUA di UGM pada Selasa (15/4). Dalam momentum itu, Amien bilang kalau UGM sudah jadi keset politik Jokowi. Lebih lanjut, Amien berpendapat bahwa simpang siur ini terus ada karena nggak ada transparansi yang jelas dari Jokowi. Meanwhile, Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), Jaya Hercules Rosario de Marshal mengaku gerah karena isu ijazah palsu Jokowi kembali dibicarakan publik.
Well...
Yep, menurut Hercules aneh kalau keaslian ijazah Jokowi sampai diraguin banyak orang. Selama ini, ijazah itu udah dipakai sebagai persyaratan buat mendaftar sebagai Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta, sampai jadi Presiden. Lebih lanjut, Hercules menganggap kalau isu itu dihembuskan lagi buat cari sensasi dan bikin gaduh aja.
Pro kontra selalu...
Yep, di sisi lain, menurut keterangan tim kuasa hukum Jokowi Andra Reinhard keabsahan status pendidikan Jokowi nggak hanya ditentukan dari keberadaan ijazah fisik. Adanya pernyataan resmi dari pihak kampus bisa jadi bukti sah yang nggak terbantahkan. Selanjutnya, tim kuasa hukum Jokowi menyatakan ada kemungkinan menggunakan delik pencemaran nama baik untuk menggugat pihak yang menuding ijazah Jokowi palsu.
I see. Anything else?
Finally, kayaknya TPUA masih belum puas terkait pertemuannya kemarin guys. Karena menurut wakil ketua TPUA Rizal Fadillah, katanya kan Jokowi mengembalikan ke proses hukum jika pengadilan meminta agar ijazah itu ditunjukkan ke publik. Tapi menurut doi, pihak pengadilan yang pernah dimintai agar memproses hal ini menyatakan bahwa nggak punya kewenangan untuk memerintahkan Jokowi menunjukkan ijazahnya.
Now, it's about Harvard vs. Trump...
Yes guys, gebrakan Trump memang ga pernah abis sejak beliau jadi Presiden Amerika Serikat. Kini, Trump baru aja mengumumkan bahwa pemerintahannya bakal membekukan dana hibah multi tahun senilai US$2,2 miliar (Rp36 triliun) juga kontrak multi-tahun senilai US$60 juta (Rp1,01 triliun) untuk kampus bergengsi Harvard University.
Hah kenapa?
Well, keputusan ini diambil setelah Harvard menolak aturan-aturan dari Trump soal apa yang boleh diajarin di kampus, apa yang ga boleh, gimana ngajarnya, sampe terkait aktivisme kampus yang tentunya banyak yang memprotes Trump. In his words, "Harvard is a JOKE, teaches Hate and Stupidity, and should no longer receive Federal Funds." Merespons berbagai permintaan Trump ini, Presiden Harvard Alan Garber menjawab, "No government - regardless of which party is in power - should dictate what private universities can teach," gitu, guys. Ga ketemu deh.
Tapi, emang permintaan Trump tuh apa aja sih?
Well, salah satu yang paling di-highlight adalah kebijakan anti-Semitisme yang menurutnya udah begitu menjamur di kampus-kampus Amerika (apa banget lu Trumppp). Dan sebenernya guys, Harvard udah ngikutin permintaan ini. Mereka mengabulkan permintaan Trump untuk membentuk gugus tugas antisemitisme di dalam kampus, dan membekukan inisiatif terkait Religion, Conflict, and Peace karena dinilai anti-Israel. Selain itu, Harvard juga udah menyelesaikan dua tuntutan hukum terkait antisemit yang digugat oleh dua orang mahasiswanya yang beragama Yahudi. Tapi tetepppp, dana mereka dibekukan Trump.
Jadiii, ini semua terkait Gaza?
Bisa jadi. Karena emang walaupun Harvard ini kampus yang traditionally white dan... tradisional, tapi belakangan, aktivisme mendukung Gaza udah mulai muncul di sana. Misalnya, berdirinya gerakan Harvard Out of Occupied Palestine (HOOP) pada April 2024 yang menuntut supaya Harvard bisa melepaskan diri dari perusahaan senjata dan perusahaan yang berafiliasi sama Israel. Sebulan setelahnya baru dicapai kesepakatan antara pihak kampus dan pengunjuk rasa buat mengakhiri perkemahan yang merupakan bentuk protes. Mahasiswa menganggap kampus udah setuju sama tuntutan mereka, sedangkan dari pihak kampus menyatakan setuju buat lebih transparan soal dana abadinya.
OK. Back to Trump's demands...
Well, it's not only about antisemitism, guys. Jadi awalnya, pihak Universitas menerima surat a.k.a threat dari gugus tugas federal berisi sepuluh butir tuntutan yang menguraikan soal kebijakan tambahan yang bisa mastiin hubungan keuangan antara Harvard sama pemerintah federal tetap lancar jaya. Beberapa mandat dalam surat yang dikirim pemerintah, misalnya penghapusan program keberagaman, kesetaraan, juga inklusivitas Harvard; pelarangan masker pada protes kampus; reformasi perekrutan dan penerimaan mahasiswa berbasis prestasi, hingga pengurangan kekuasaan ke staf kampus dan fakultas yang mendukung aktivisme mahasiswa. Poin-poin tuntutan ini diyakini bakal efektif menekan persebaran paham antisemitisme di lingkungan kampus.
FASIS banget Trump gila.
Ya makanya kan. Presiden Alan menyatakan kalau pihaknya udah kasih tahu pemerintah lewat penasihat hukum mereka bahwa Harvard nggak akan menerima perjanjian yang udah diusulkan. Intinya sih Harvard menyatakan tegas nggak akan menyerahkan independensi dan hak konstitusionalnya. Menurut doi, pemerintah juga nggak boleh ikut campur terhadap siapa-siapa saja yang boleh diterima atau dipekerjakan di lingkupnya, juga bidang studi atau penelitian apa saja yang boleh atau nggak boleh ditekuni di sana.
Terus, White House adan komentar?
Yep. Jubir Gedung Putih Karoline Levaitt menjelaskan bahwa Trump berupaya membuat pendidikan tinggi lebih hebat dengan membabat habis antisemitisme di lingkup kampus. Doi juga mention bahwa Harvard atau lembaga mana pun yang melanggar Title VI secara hukum nggak memenuhi syarat untuk dapat pendanaan dari pemerintah. Lalu, pada Selasa (15/4), Trump mengancam lagi bakal mencabut status bebas pajak Harvard dan menyatakan bahwa Harvard harus minta maaf karena sudah menolak tuntutan pemerintah. Dalam keterangannya, Trump bilang bahwa doi pengen melihat permintaan maaf Harvard atas antisemitisme yang terjadi pada mahasiswi Yahudi Amerika di kampus mereka.
Are there any supports from other universities?
Yep, pada Selasa (15/4) beberapa lembaga pendidikan tinggi lain di AS kaya Princeton sama Stanford kasih dukungan atas sikap Harvard menolak tuntutan pemerintah. Dukungan dari Presiden Universitas Princeton, Christopher Eisgruber, diunggah ke media sosial, isinya mengajak orang-orang untuk membaca teguran dari presiden Harvard atas tuntutan pemerintah. Meanwhile, Presiden Universitas Stanford, Jonathan Levin dan Provost Jenny Martinez menyatakan dukungan penuh ke Harvard yang sudah mencerminkan tradisi kebebasan Amerika yang perlu dipertahankan.
What are the reactions to Harvard's conflict with Trump?
Yep, beef between Harvard vs Trump ini direspons sama beberapa pihak, salah satunya Mantan Presiden AS, Barack Obama. Dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (15/4), Harvard udah kasih contoh buat lembaga pendidikan tinggi lain buat menolak upaya nggak sah dan nggak fair buat mengekang kebebasan akademiknya. Selain itu, dalam unggahan pernyataannya di akun X-nya, Gubernur Massachusetts, Maura Healey, kasih ucapan selamat ke Harvard karena udah stand up for themselves. Penolakan Harvard terhadap tuntutan pemerintahan Trump yang dibalas dengan pembekuan dana hibah jadi bukti perlawanan terhadap penindasan lembaga pendidikan.
I see. Anything else?
Yes, nggak hanya Harvard yang jadi target pemerintahan Trump, gaes. Selama beberapa minggu terakhir, pemerintah AS udah menangguhkan dan membekukan pendanaan buat beberapa universitas di AS kayak Princeton, Cornell, dan juga Northwestern. Pada Jumat (11/4), Departemen Energi AS yang berperan mendanai banyak penelitian di berbagai universitas AS mengumumkan pembatasan universal pembiayaan berbagai proyek penelitian yang didukungnya. Dari kebijakan pembatasan itu pemerintah mengkalim menghemat anggaran sebesar US$405 juta/tahun. Merespons kebijakan itu, sembilan universitas dan tiga badan perwakilan lembaga pendidikan tinggi mengajukan gugatan hukum atas pembatasan yang diberlakukan.
A-Z about Terungkapnya Banyak Kasus Suap Hakim di Indonesia...
Korupsi lagi, suap lagi, begituuuu terus beritanya. Terungkapnya kasus suap dan grafitikasi hakim untuk perkara korupsi minyak sawit mentah di PN Jakarta Pusat pekan ini menambah deretan jumlah kasus tindak pidana aparatur pengadilan di Indonesia. Yep, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Mahkamah Agung (MA) buat berbenah total.
Tell me about it.
Yep, yang salah bisa bebas asal ada uang imbalan. Sedangkan, masyarakat yang kasus pidananya ringan dan bisa diselesaikan lewat restorative justice justru harus mendekam di penjara karena ga punya uit. Dalam siaran persnya pada Rabu (16/4), peneliti ICW, Egi Primayogha, menegaskan perlunya ada pembenahan menyeluruh untuk tata kelola internal di MA. Kasus suap yang terungkap dan melibatkan hakim-hakim menunjukkan adanya praktik mafia peradilan. Vonis bisa dijual beli dan direkayasa selama ada kongkalikong jahat antara para pelanggar konstitusi.
Nggak fair banget!!!
Yep, berdasarkan pemantauan oleh ICW selama tahun 2011-2024, ada 29 hakim yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Mereka diduga menerima suap untuk bisa mengatur hasil putusan di peradilan. Nilai suapnya bahkan mencapai nominal yang fantastis yaitu Rp107.999.281.345. Lebih lanjut, Egi meminta MA menyikapi kasus mafia peradilan sebagai masalah laten yang perlu segera diberantas. MA didorong bekerja sama dengan Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan masyarakat sipil buat memetakan potensi korupsi di lembaga peradilan. Nggak berhenti di situ, perlu ada mekanisme pengawasan ke kinerja dan syarat penerimaan hakim untuk meminimalisir potensi korupsi di masa depan.
Apa aja sih contoh kasusnya?
Masih inget kasus Ronald Tannur yang bunuh pacarnya Dini Sera Afrianti tapi dibebasin di pengadilan? Pada 24 Juli 2024, Hakim PN Surabaya memutuskan Ronald Tannur bebas dari dakwaan pembunuhan terhadap Dini. Yep, ada tiga hakim yang berperan dalam pembebasan tersangka Ronald Tannur itu, yaitu Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. Sehari setelah putusan mengejutkan itu, Kejari Surabaya langsung mengajukan kasasi. Jaksa mendakwa tiga hakim PN Surabaya menerima suap sebesar Rp1 miliar dan SGD 308 ribu (setara Rp3,6 miliar) untuk bisa memberi vonis bebas buat Ronald Tannur.
Terus...terus...
Yep, masih nyambung sama kasus suap vonis lepas terdakwa korporasi kasus korupsi minyak goreng. Jadi, hakim Ali Muhtarom yang jadi salah satu tersangka kasus suap vonis bebas perkara ekspor minyak kelapa sawit juga jadi hakim yang handle perkara eks Menteri Perdagangan (2015-2016), Tom Lembong. Karena tersandung kasus suap di PN Jaksel, posisinya sebagai hakim anggota untuk kasus Tom Lembong digantikan oleh hakim Alfis Setyawan. Pergantian hakim untuk kasus Tom Lembong ini disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika di Pengadilan Tipikor Jakpus pada Senin (14/4).
Gimana respons pakar?
Well, sistem peradilan di Indonesia belum berfungsi baik. Hal itu disampaikan sama direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Fadhil Alfathan. Menurut Fadhil, kasus-kasus suap yang terus terjadi selama ini di Indonesia nggak bisa disederhanakan seolah tanggung jawab beberapa oknum saja. Hal ini menurutnya berkaitan sama sebuah sistem peradilan. Sehingga, solusi dan upaya penyelesaiannya harus bisa diterapkan secara sistematis bukannya personal. Lebih jauh, Fadhil menganggap bahwa negara belum ada upaya serius untuk melakukan perbaikan dan membersihkan negara dari tindak kejahatan korupsi.
Who can do something about this?
Presiden sama DPR. Menurut Fadhil, dua lembaga negara itu punya tugas bikin regulasi juga undang-undang. Presiden bisa berbuat banyak untuk mengatasi krisis hukum yang terus menerus berulang di negara ini. Presiden bisa mendorong penegakan hukum dan penyelenggaraan negara yang bebas KKN dengan mengerahkan bawahannya yang ada di ranah eksekutif, seperti Kapolri dan Jaksa Agung. Selain itu, Fadhil juga menyoroti tren korupsi yang beralih nggak hanya pada penerapan tapi juga perumusan kebijakan. Sedangkan, menurut pakar hukum dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, situasi korupsi terus terjadi karena aparat penegak hukum sudah kehilangan contoh atau panutan.
What's next?
Well, menurut Castro, Presiden bisa melakukan sesuatu kebijakan terkait korupsi yang lebih konkret. Misalnya mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, sejauh ini yang terlihat dari statement dan kampanye yang disampaikan ke publik banyak solusi yang dianggap kurang relevan. Mulai dari wacana pembuatan penjara di pulau terpencil bahkan yang terbaru Presiden mempertanyakan apa adil kalo anak-anak koruptor ikut menderita karena dosa ayahnya. Jika langkap pemberantasan korupsi nggak menunjukkan keseriusan, nggak heran kalau kasus korupsi makin marak dari waktu ke waktu.
I see. Anything else?
Yes, terkait kasus suap putusan ontslag korupsi PCO yang melibatkan Ketua PN Jaksel dan tiga hakim, Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, kasih ide soal pertukaran hakim, nih, gaes. Yep, Adies ngusulin biar hakim di Pulau Jawa ditukar ke luar pulau gitu. Menurut Adies, sekitar 60% hakim ada di luar daerah dan banyak yang bekerja sebaik mungkin. Usulan dari Komisi III, mungkin bisa menukar hakim-hakim dari luar Pulau Jawa agar bisa dinas ke Jawa dan sebaliknya. Lebih lanjut, Adies menyatakan kalau pihaknya dan Ketua MA akan menyiapkan proses seleksi hakim yang lebih ketat supaya bisa menunjuk hakim-hakim yang berintegritas dan nggak mudah goyah oleh godaan suap.
North Korea's sacred mountain is designated as a UNESCO Global Geopark...
Korea Utara adalah salah satu negara paling tertutup di dunia. Meski begitu, 'saudara terpisah' Korea Selatan ini punya bentang alam yang megah yang jadi kebanggaan rakyatnya. Yep, Korea Utara punya sebuah gunung berapi dan danau kawah yang dipercaya sebagai tempat suci bagi masyarakat Korea Utara, yaitu Gunung Paektu. Gunung stratovolcano aktif ini membentang di perbatasan antara Korea Utara dan Tiongkok. Nah, sisi utara Gunung Paektu yang terletak di wilayah Korea Utara resmi ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark. Meanwhile, sisi gunung Paektu lainnya yang termasuk dalam wilayah Tiongkok dikenal dengan Changbaishan sudah lebih dulu ditetapkan sebagai global geopark oleh UNESCO pada 2024.
Penetapan UNESCO ini membuat Gunung Paektu jadi situs alam pertama di Korea Utara yang dapat pengakuan Internasional. Status geopark untuk Gunung Paektu diputuskan dalam sebuah pertemuan Dewan Eksekutif organisasi UNESCO pada Februari 2025. Berdasarkan legenda yang diyakini oleh masyarakat Korea Utara, Gunung Paektu adalah tempat kelahiran Dangun, pendiri mitologis kerajaan Korea pertama. Gunung Paektu sudah sejak lama digunakan oleh dinasti Kim sebagai bagian dari narasi agung untuk menjaga legitimasi mereka sebagai pemimpin Korea Utara. Kabarnya, Kim Jong Un sering berkunjung ke Gunung Paektu menjelang peristiwa-peristiwa besar, misalnya sebelum eksekusi Jang Song Thaek, sang paman pada 2013 dan uji coba nuklir di 2016. Pada 2018, Kim Jong Un membawa Moon Jae-in, yang waktu itu menjabat sebagai Presiden Korea Selatan ke puncak gunung.
"Saya sendiri tahu beritanya dari medsos,"
Gitu guys kata Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pas dikomentarin soal aksi anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Golkar Megawati Zebua yang diduga mendorong dan mencekik pramugari Wings Air saat di pesawat yang viral di media sosial. Nah, Bang Bahllil bilang, doi juga baru tahu dan lagi didalami dulu nih aksinya oleh DPP partai.
When you're always scrolling...
Announcement
No one bought us coffee today :(
Mau ikutan nraktir tim Catch Me Up! kopi? Here, here...just click here. Dengan mendukung, kamu nggak cuma beliin kopi yang menemani kami nulis, namun kamu juga udah men-support kami untuk terus berkarya dan membuat konten-konten berkualitas yang imparsial dan bebas dari kepentingan. Thank you so much!
Catch Me Up! recommendations
If you're having a guest visit this weekend, read this.
