Who's singing "I'll bring all the drama-ma-ma-ma"?
DPD RI.
Yoi. Nggak pernah kedengeran kabarnya, tiba-tiba BOOM! sekalinya muncul bikin drama deh. Yep, situasi di Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) sekarang lagi panas nih, guys. Nggak tanggung-tanggung, Sidang Paripurna DPD yang berlangsung Jumat lalu bahkan berlangsung ricuh. Well, kalau kata sejumlah pihak yang ada di sana sih, kericuhan ini merupakan puncak dari apa yang terjadi selama hampir 5 tahun ke belakang, guys. Secara, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti tuh dinilai otoriter! Makanya mereka sekarang ngelawan, jadi ada dua kubu gitu di DPD RI.
Juicy. Tell me everything.
Sure. Nggak kayak DPR, Dewan Perwakilan Daerah aka DPD ini emang jarang banget ke-highlight ygy. Terus juga sebenernya yah... penting ga penting sih DPD nih, karena sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD ini emang diwakili para wakil yang disebut senator, dan mewakili daerahnya masing-masing. Tapi tbh fungsi utama mereka tuh ya hanya konsultasi aja kalo DPR bikin undang-undang terkait kedaerahan. Karena sifatnya konsultasi, jadinya ya ga melibatkan DPD gpp. Makanya kan, bisa dibilang tiap pemilu kamu pasti bingung mau nyoblos siapa buat di DPD? Ya nggak? Kecuali Pemilu kemaren sih, gara-gara ada Komeng, lol (yang Jabar-Jabar aja). Anyways, now the spotlights now are on DPD RI nih, gengs. Gara-garanya, dalam Sidang Paripurna mereka Jumat lalu, para senator itu sempat ricuh dong. Bahkan sampe rebutan ketok palu!
What happened?
Jadi gini ceritanya. Di sidang kemaren itu, Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti tuh baru banget mau ngetok palu untuk mengesahkan tata tertib di DPD RI ya. Adapun di dalam tata tertib itu, termasuk juga perihal paket pimpinan DPD di periode mendatang, guys. Paket pimpinan tuh ada: La Nyalla, bareng sama Nono Sampono, Elviana, dan Tamsil Linrung sebagai wakilnya. Nah di sini masalahnya. Tata tertib bersama paket pimpinan yang mau disahkan ini dinilai dilakukan secara nggak transparan, guys. Kayak, La Nyalla sama circle-nya aja tuh yang nyusun tatibnya dan keliatan banget ada unsur kepentingannya di sini.
OMG terus terus?
In that sense, sejumlah senator di situ kekeuh “Nggak ada ya! Nggak bisa nih langsung disahkan!” gitu. Sempat heboh lah di situ. Mereka mau interupsi juga mic-nya langsung dimatiin sama Pak La Nyalla (keinget siapa ya matiin mic begini?) Beberapa dari anggota DPD yang nggak setuju bahkan sampe maju ngambil palunya pimpinan jangan sampe tata tertib itu langsung ketok palu kemaren. Setelah rame-rame ricuh, syukurnya rapat pun berakhir dengan pelukan, minta maaf, dan pembahasan soal Tata Tertib DPD RI pun disepakati bakal dibahas di Sidang Paripurna berikutnya.
Is that it?
Belum selesai, beb. Now everybody meet: Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai, dan Ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri. For context, Pak Yorrys dan Pak Hasan ini adalah salah dua dari anggota DPD yang menolak disahkannya tatib di sidang kemaren ygy. Terus, kemaren banget nih, dalam konferensi persnya Pak Yorrys cerita bahwa kericuhan kemaren itu sebenernya nggak serta-merta kejadian gitu aja, gengs. Iya, kayak gunung es gitu lo. Kericuhan kemaren itu disebut jadi puncak dari permasalahan yang udah hampir 5 tahun ini terjadi di internal DPD RI.
Spill the tea, Pak!!
In a nutshell, Pak Hasan Basri menganggap La Nyalla sebagai Ketua DPD dan para wakil ketuanya ini terlalu otoriter, guys. Semua kudu dipaksain sesuai maunya mereka, pokoknya suka-suka mereka lah. Termasuk urusan tata tertib yang di dalamnya memuat paket pimpinan DPD di periode mendatang, juga mereka yang bikin sendiri. Bikin tim sendiri, deklarasi calon pimpinannya juga sepihak, dan aturan DPD RI pun banyak dilanggar.
OK...
Well, kalau kata Pak Yorrys sih, La Nyalla dan para wakilnya ini berbuat seenak jidat ya karena mereka mau menjabat sebagai pimpinan di DPD sampai 2 periode, guys. Maksudnya kayak, ya udah u kalau mau nyalonin diri lagi jadi pimpinan ya sok aja.. Tapi ya ikutin aturan dong. Sesuai sama mekanisme yang berlaku gitu lo. That being said, untuk melawan langkah La Nyalla dan jajarannya yang disebut otoriter ini, Pak Yorrys, Pak Hasan, dan 66 anggota DPD petahana lainnya menyatakan perlawanannya, guys! “Jadi ada 2 kekuatan sekarang. Kelompok status quo dan kelompok perubahan,” katanya gitu. Dan sampai berita ini ditulis, belum ada keterangan apa pun sih dari pihak status quo tersebut.
Ok, now wrap it up!
Anyway, talking about DPD RI kita harus ngomongin sedikit soal wacana UUD 1945 yang mau diamandemen. Yang harus kamu tahu adalah, Pak La Nyalla Mattalitti ini disebut mau balikin UUD 1945 ke naskah aslinya, gengs. Ini yang menurut kelompok perubahan sangat nggak make sense. Pak Hasan kemaren bahkan bilang, “Dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli. Kita sudah reformasi berdarah-darah 98, masa kembali lagi ke situ. Saya tidak setuju secara pribadi." Secara, kalau balik lagi ke naskah asli, ya DPD dan lembaga negara lainnya most likely bakal bubar, gengs. Instead, ketimbang amandemen, mending wewenang DPD harusnya diperkuat, katanya gitu.
