Wednesday is here, everyone! Time to take it a little slow aaaand catch up on a subject that always gets you sleepy back in high school: history. We also got updates on Pak Jokowi's ijazah drama. Pak, you know the easiest way to put an end to this ijazah madness? Just show 'em. Really.
First stop, pro-kontra proyek penulisan ulang Sejarah Indonesia...
Guys, we don't know 'bout you, but for us, we allllways love history class at school. Walaupun kadang penulisannya ada yang masih berbau propoganda Orde Baru, it feels good aja gitu, to know the fights of our founding fathers. Nah balik lagi ke ilmu sejarah, kamu harus tahu nih bahwa belakangan lagi dibahas proyek penulisan ulang sejarah Indonesia di bawah pengawasan Kementerian Kebudayaan RI. As always, proyek ini memunculkan pro-kontra karena dianggap terburu-buru dan enggak transparan.
Spill the background dong...
Alright. To start off, kamu harus tahu dulu bahwa kalo kata pemimpin Prancis jadul dulu, namanya Napoleon Bonaparte, sejarah itu ditulis oleh pihak yang menang. Makanya, it's only natural ketika pemahamannya berbeda-beda, tergantung banget siapa subject dan object-nya. Nah di Indonesia sendiri, diketahui bahwa banyak fakta baru dari masa lampau yang udah bisa ditambahkan dalam deretan catatan sejarah bangsa kita. Ditambah saat ini saat ini Kementerian Kebudayaan RI udah punya Direktorat Sejarahnya sendiri, makanya penulisan ulang sejarah ini jadi salah satu proker kementerian tersebut.
Tapi kenapa harus banget ditulis ulang sih?
Well, menurut keterangan dari Ketua Tim Penulis Ulang Sejarah Indonesia Prof Susanto Zuhdi dari UI, para sejarawan sudah lama ingin melakukan pemutakhiran narasi sejarah. Tujuannya buat mencapai konsep reinventing Indonesian identity that aim for penyusunan gambaran perjalanan sejarah Indonesia dari masa ke masa. Selanjutnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon bilang bahwa buku sejarah ini bakal jadi “sejarah resmi” Indonesia. Tujuannya, kata Bang Fadli, supaya meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta Tanah Air.
....
Selanjutnya, Prof Susanto menjelaskan bahwa tim penulis dalam proyek ini terdiri dari sekitar 120 orang sejarawan muda juga senior yang berasal dari berbagai latar belakang rumpun keilmuan sejarah, dari Aceh sampai Papua. Proyek penulisan yang dikerjakan nantinya bakal menuliskan ulang sejarah Indonesia dari masa sejarah awal sampai masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Lebih lanjut, Prof Susanto menyatakan bahwa tim ini sudah bekerja selama lima bulan terakhir dan punya target selesai di 17 Agustus 2025. Target pengerjaan dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon ini maksudnya biar jadi kado HUT RI yang ke-80, gaes.
Terus kayak apa sama output-nya nanti?
Okay, because of the tight deadlines, tim penulis bakal menggunakan metodologi pengumpulan fakta-fakta sejarah dari research yang udah dilakuin sama para sejarawan. Nah, rencananya nanti output proyeknya berupa 10 jilid buku sejarah nasional, yang per jilidnya bakal berisi 500 halaman. Proyek penulisan yang saat ini disebut sudah rampung 70% ini nantinya bakal menggantikan jilid buku sejarah Indonesia berjudul Indonesia dalam Arus Sejarah (IDAS) setebal 4.500 halaman yang terbit pada 2011 lalu.
Apa aja yang bakal diperbarui?
Well, menurut keterangan dari Prof. Susanto, buku Sejarah Indonesia yang rencananya bakal terbit Agustus tahun ini bakal mencakup tiga aspek perubahan, nih gaes. Pertama, revisi atas narasi yang udah ada sebelumnya. Kedua, penambahan materi sejarah baru, dan yang ketiga pelurusan sejarah yang perlu klarifikasi berdasarkan hasil kajian. Selain itu, Prof. Susanto juga menjamin meski buku sejarah disponsori sama pemerintah, narasinya nanti bakal tetap mengacu sama kajian akademik. Buku-buku sejarah itu diklaim bakal ditulis menggunakan metodologi accepted history yang nulisin hard facts dari tokoh-tokoh dalam perjalanan sejarah Indonesia.
So, why are many people against this?
A lot of reasons. Menurut Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) yang berlatar belakang para sejarawan, pegiat hukum, pegiat HAM, juga aktivis koalisi perempuan, proyek ini harus dihentikan karena belum melalui proses yang benar dan sesuai. Menurut pernyataan dari Ketua AKSI Marzuki Darusman, narasi dari Menbud Fadli Zon yang bilang kalau tujuan proyek ini untuk menghasilkan 'sejarah resmi Indonesia' itu enggak tepat.
Go on...
Menurutnya, pengetahuan sejarah enggak bisa hanya berasal dari satu sumber yang diklaim resmi. Dalam pernyataannya pada Senin (19/5), Marzuki melihat kalau proyek ini sarat sama kepentingan politik dan jadi cara halus pemerintah buat memonopoli kebenaran sejarah bangsa. Lebih jauh, Marzuki juga bilang bahwa ada dugaan kerangka konsep penulisan ulang sejarah Indonesia setebal 30 halaman yang diyakini berasal dari pemerintah. Makanya, ada dugaan kalau beberapa peristiwa politik bakal dikaburkan, di antaranya...
Eng ing eng....
Pastinya, peran dan jasa Presiden pertama RI Soekarno dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika 1955 dan Asian Games 1962. Selain itu, ada juga sejarah soal 12 pelanggaran HAM era Presiden ke-2 RI Soeharto. Terus juga, kerangka konsep pemerintah ini tentunya bakal menitikberatkan ke peran dan jasa Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Nah, penolakan AKSI sama proyek penulisan ulang sejarah Indonesia Kemenbud ini berlandaskan lima pokok pemikiran, gaes.
Apa aja tuh poinnya?
Okay, pokok pemikiran pertama adalah proyek pemerintah ini dianggap jadi rekonstruksi masa lalu buat bikin sejarah monumental yang nguntungin rezim yang lagi berkuasa. Kedua, penyusunan sejarah ini dinilai jadi alat buat menetapkan batasan pemikiran sama perilaku masyarakat biar align sama pemerintah. Ketiga, AKSI menyoroti bahaya penguasaan narasi oleh negara yang bisa berujung ke otoritarianisme atau bahkan totalitarianisme. Lalu, keempat, proyek ini dinilai mengkhianati semangat kerakyatan yang udah jadi kekuatan historis bangsa. Dan yang kelima adalah penggelapan sejarah adalah tindakan yang akan membawa petaka.
Totally agree. Are there any comments about this?
Yep, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan kalau DPR bakal minta penjelasan soal rencana pemerintah itu. Lebih lanjut, dalam keterangannya pada Selasa (20/5), Puan bilang bahwa Komisi X udah mulai melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) buat minta masukan dari berbagai kalangan masyarakat, khususnya sejarawan soal rencana ini. Selanjutnya, Mbak Puan juga ga lupa ngingetin pemerintah buat berpegang pada semboyan kakeknya Presiden Soekarno: Jas merah, yang merupakan kependekan dari 'jangan sekali-kali melupakan sejarah'.
What do the experts say about this?
Well, kalo menurut Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45), Jaleswari Pramodhawardani, proyek penulisan ulang sejarah Indonesia enggak bisa hanya dikerjakan sama ratusan sejarawan di bawah Kementerian Kebudayaan. Tetap perlu keterlibatan banyak pihak supaya proses yang berjalan bisa transparan dan diuji secara publik. Selain itu, menurut Guru Besar Antropologi Hukum UI, Sulistyowati Irianto, pemerintah enggak perlu mengglorifikasi sejarah dengan menuliskan hal yang baik-baik saja. Masyarakat Indonesia juga perlu belajar dari banyaknya kegagalan dan peristiwa kelam di masa lalu. Menurut beliau, kualitas literasi sejarah bakal mempengaruhi ke arah mana sebuah bangsa akan mengarah di masa depan.
I see. Anything else?
Yes, reaksinya udah kemana-mana tapi (once again) draft-nya belum keliatan batang hidungnya. Kalo menurut ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian anggota komisi X belum ada yang mendapatkan draf tulisan sejarah yang lagi digarap sama Kemenbud ini. Senada dengan itu, anggota komisi X dari Fraksi PDIP, Mercy Barends, juga menyebut kalau Kemenbud belum pernah kirim laporan apa pun terkait proyek ini. Bahkan Mercy mengaku baru tahu soal rencana ini dari informasi yang beredar di media sosial dan media massa.
We're curious, who's gonna be the hero on G30S?
Now, on desas-desus Budi Arie terima 50% Upeti Situs Judol Kominfo...
Gaes, masih inget enggak soal terungkapnya kasus judol Kominfo di penghujung tahun lalu? Nah, sidang perdana kasus judol yang melibatkan pegawai Kemenkominfo itu baru aja diselenggarakan pada Rabu (14/5) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), nih. Pada sidang itu, mantan menkominfo yang juga Ketum Projo aka Pro Jokowi Budi Arie Setiadi disebut-sebut terima 50% keuntungan dari praktik perlindungan ribuan situs judol yang menjamur di Indonesia.
Biadab banget kalo bener....
Yes, jadi dalam kasus ini diketahui ada empat terdakwa yang didakwa atas pelanggaran UU ITE dan KUHP tentang judi online. Para terdakwa itu di antaranya Zulkarnaen Apriliantony atau ZA (wiraswasta dan teman dekat Budi Arie), Adhi Kismanto atau AK (pegawai Kemenkominfo), Alwin Jabarti Kiemas atau AJK (Dirut PT Djelas Tandatangan Bersama), dan Muhrijan alias Agus (utusan direktur Kemenkominfo). Persidangan mengungkap kalau pada Oktober 2023, Budi Arie minta ke Zulkarnaen untuk cari orang yang bisa mengumpulkan data situs judol. Nah, ZA lalu nawarin AK yang enggak lulus seleksi tenaga ahli buat diterima bekerja dengan atensi dari Budi Arie.
Hmmm... nepotism at its finest.
Bukan lagi, deh. Dalam dakwaan yang dibacain sama jaksa, AK yang diterima kerja di Kemenkominfo melaporkan data situs judi ke kepala tim take down buat diblokir. Tapi, bukannya diblokir list situs-situs judol itu malah dibekingi dengan syarat mau setor Rp8 juta/bulan biar enggak diblokir. Terus, di April 2024, Budi Arie kasih arahan dan persetujuan supaya penjagaan situs judi pindah dari lantai 3 Komdigi ke lantai 8 bagian pengajuan pemblokiran. ZA juga menyampaikan kalau Budi Arie tahu perihal aktivitas gelap penjagaan website judol ini. Nah, dalam dakwaan itu tertera rincian total pendapatan setoran situs judol itu dibagi rata dengan prosentase AK (20%), ZA (30%), dan Budi Arie (50%).
Hadeeeh, terus terdakwa lain perannya apa?
Dua terdakwa lainnya yaitu AJK sama Muhrijan juga punya perannya masing-masing. Misalnya, Terdakwa AJK berperan sebagai bendahara yang diminta ngatur soal pembagian uang hasil penjagaan situs judi online. Meanwhile, terdakwa Muhrijan bertugas jadi penghubung dengan agen website judolnya, gaes. Awalnya Muhrijan tau praktik ini dari adiknya Muchlis Nasution sama pegawai Kemenkominfo, Denden Imadudin Soleh. Dari situ Muhrijan menyampaikan kalau dia tau dan mengancam akan lapor ke Menkominfo, Budi Arie. So, terdakwa Muhrijan nih blackmailing Denden dengan minta uang sebesar Rp1,5 miliar dengan rincian Rp100 juta transfer, Rp 900 juta tunai, dan 15.000 dollar Singapura.
Duit panassss semua....
Belum selesai, guys. Selanjutnya dalam surat dakwaan itu tertera total uang dari penjagaan situs judol mencapai Rp48,7 miliar. Nominal sebesar itu kemudian dibagikan dengan sistem kode untuk sejumlah pihak termasuk untuk Budi Arie yang kodenya PM dan CHF. Before this, Budi Arie udah pernah bantah tegas soal keterlibatannya di kasus judol ini. Ketika dimintai keterangannya pada November 2024 lalu, Budi Arie mengaku siap diperiksa polisi dan mempersilakan jika penyidik perlu informasi untuk didalami terkait kasus judol ini.
Terus sekarang statement Budi Arie gimana?
Pas tau kalau namanya disebut-sebut dalam dakwaan, Budi Arie ngerasa difitnah sama para terdakwa. Terlebih, Budi merasa enggak pernah terima kompensasi 50% dari melindungi situs judol seperti yang dibacakan dalam dakwaan persidangan. Sehingga, Budi menilai para tersangka ini sengaja membawa-bawa namanya buat keuntungan mereka sendiri. "Jadi, itu omon-omon mereka saja bahwa Pak Menteri nanti dikasih jatah 50 persen. Saya tidak tahu ada kesepakatan itu. Mereka juga tidak pernah memberi tahu. Apalagi aliran dana. Faktanya tidak ada," gitu pernyataannya.
Are there any comments from the authority?
Yep, berdasarkan pembacaan dakwaan di PN Jaksel pada Rabu (14/5), Budi Arie ada peluang dipanggil Kejagung terkait kasus ini. Dalam keterangannya pada Senin (19/5), Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyatakan kalau ada kemungkinan Budi Arie bisa dipanggil buat kasih kesaksian di persidangan.
Of course...
Lebih lanjut, Harli menyatakan kewenangan untuk memanggil saksi di persidangan ada di tangan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun, jika nanti JPU enggak melakukan pemanggilan, majelis hakim bisa saja meminta Budi Arie untuk hadir di persidangan. Sedangkan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, Haryoko Ari Prabowo belum bisa memastikan akan menghadirkan Budi Arie di persidangan sebagai saksi, karena tergantung sama kepentingan pembuktian.
I see. Anything else?
Yes, terkait nama Budi Arie yang disebut-sebut menerima 50% setoran pengamanan situs judol Kemenkominfo, istana ikut angkat bicara. Dalam keterangannya pada Senin (19/5), Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menegaskan kalau pemerintah bakal tetap menghormati proses hukum yang berlangsung dan enggak akan intervensi. Namun, Hasan mengingatkan kalau adanya penyebutan nama Budi Arie dalam dakwaan enggak langsung berarti ada keterlibatan hukum resmi. Ketika ditanya apa ada komunikasi langsung antara Istana dengan Budi Arie, Hasan mengaku belum tahu pasti dan bakal terus memantau perkembangan prosedur hukumnya.
Now, on Presiden Jokowi's ijazah drama...
Cape sih jujur ngikutin drama ini. Jadi guys, baru aja mantan presien Jokowi datang ke Bareskrim Polri buat menjalani pemeriksaan terkait dugaan ijazah palsu pada Selasa (20/5) pagi. Pemeriksaan di Bareskrim itu berjalan kurang lebih satu jam.
Tell me about it.
Okay, Jokowi datang memenuhi undangan Bareskrim Polri bersama kuasa hukum Yakup Hasibuan dan Rivai Kusumanegara juga ajudan pribadinya Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Kedatangan Jokowi untuk kasih keterangan atas aduan masyarakat soal ijazah palsu, di mana beliau diberi 22 pertanyaan dari tim penyidik terkait aktivitas selama kuliah dan penyusunan skripsi.
Where did it start?
Yep, sebelum Pak Jokowi, ada Rizal Fadillah sebagai Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang udah lebih dulu diperiksa Bareskrim Polri sebagai pelapor pada Selasa (6/5). Kedatangan Jokowi juga sekaligus untuk mengambil ijazah yang diantarkan sama kuasa hukumnya pada Jumat (9/5) buat diverifikasi secara forensik. Jokowi terlihat keluar dari ruang penyidikan map cokelat seukuran A4 berlogo UGM dengan nama Ir Joko Widodo yang disebut berisi ijazah asli.
Berarti udah bisa diumumin ya hasilnya?
Not yet, menurut keterangan dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, pihak kepolisian masih menunggu hasil uji laboratorium forensik buat mastiin keaslian ijazah Jokowi ini. Selanjutnya, penyelidikan soal laporan masyarakat soal dugaan ijazah palsu masih terus berlanjut. Diketahui bahwa dalam waktu dekat ini, penyidik bakal melaksanakan gelar perkara buat nentuin langkah lanjutan buat penanganan kasus ini. Bagian pentingnya, Brigjen pol Trunoyudo memastikan hasil proses penyelidikan bakal disampaikan transparan.
Terus, pihak Jokowi bilang apa aja?
Well, kalo menurut Yakup Hasibuan selaku kuasa hukumnya, Jokowi siap buat menjalani proses hukum terkait laporan ijazah palsu yang dituduhkan kepadanya. Lebih lanjut, Yakup menyatakan kalo Jokowi bersedia menyerahkan ijazahnya sesuai perintah penegak hukum. In his words: "Ijazah nanti akan kami buka, pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim." Meanwhile, pada Rabu (30/4) pihak Jokowi juga sudah melaporkan tudingan ijazah palsu yang dialamatkan ke dirinya oleh lima orang, di antaranya Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tiasumma, Eggy Sudjana, dan Kurnia Tri Royani.
Geez... the drama...
Kamu harus tahu nih guys bahwa sebelumnya, tim Advocate Public Defender yang tergabung dalam Peradi Bersatu, ikut melaporkan Roy Suryo cs ke Polres Metro Jaksel pada Sabtu (26/4) dengan tuduhan penghasutan isu ijazah palsu Jokowi. Waktu ditanya terkait laporan itu, Jokowi mengklaim enggak ada komunikasi antara dirinya sama Peradi Bersatu. "Ya itu hak setiap individu, hak setiap ormas atau organisasi. Itu hak hukum yang dimiliki oleh mereka," katanya. Merespons laporan terhadapnya, Roy Suryo menyatakan bakal siap mengikuti proses hukum yang berjalan. “Biarkan berproses dulu dan saya akan menunggu saja,” gitu katanya.
Udah deh, langsung "anything else?" aja
Well, kamu harus tahu guys bahwa salah satu kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama juga diperiksa Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu Jokowi pada Senin (19/5). Nah, Dian dipanggil jadi saksi karena sebelumnya udah mengunggah foto ijazah asli Jokowi di platform X miliknya pada Selasa (1/4) lalu. Other than that, Dian juga dilaporin ke Bareskrim Polri sama seorang dosen berinisial YLH dari Universitas Sumatera Utara (USU) dengan tuduhan menyebarkan dokumen milik seseorang tanpa izin pemiliknya. Dian dilaporkan pada Kamis (24/4) atas pelanggaran Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2008 dengan bikin kegaduhan di media sosial lewat unggahannya. Meanwhile, pihak Jokowi juga klaim enggak kasih salinan ijazah ke Dian Sandi.
Ribet bener urusan ijazah satu orang doang...
Have you ever considered postponing your holiday plan because of...
Gaes, pernah enggak kamu kebayang rencana liburan ke luar negeri yang disusun sedemikian rupa bisa batal karena orang percaya sama ramalan dalam sebuah Manga? Well, inilah yang sekarang lagi terjadi di Jepang, di mana sebuah manga terbitan tahun 1999 sparks the fear karena pernah berisi prediksi soal bencana besar yang terjadi di Jepang pada Maret 2011. Dan precisely, perkiraan bulan dan tahun itu tepat sama bencana gempa dahsyat yang terjadi di wilayah Tohoku Jepang Utara. Nah, 'versi lengkap' dari manga itu rilis di 2021 dan berisi klaim bahwa akan ada the next tremendous earthquake pada Juli tahun ini. Uniknya, di saat bersamaan paranormal dari Jepang juga Hong Kong juga menyampaikan peringatan serupa. Mau enggak mau semua klaim ini bikin banyak orang panik dan melakukan pembatalan rencana perjalanan ke berbagai destinasi di Jepang.
Kayak yang disampaikan sama Direktur Pelaksana WWPKG yang berpusat di Hong Kong, CN Yuen, pemesanan wisata ke Jepang menurun sampai setengah selama liburan Paskah dan diperkirakan bakal terus menurun dalam dua bulan ke depan. Enggak hanya bikin para calon pelancong dari wilayah Asia Timur urung, banyak juga pelancong dari negara-negara Asia Tenggara kaya Thailand sama Vietnam juga aware sama klaim ramalan bencana alam ini. Meanwhile, waktu ditanya soal respons Tatsuki terkait reaksi banyak orang terhadap Manga-nya yang sarat sama superstitious prophecy, doi menghargai interest banyak orang terhadap karyanya. But, at the same time, doi mendesak supaya para pembaca enggak terlalu terpengaruh sama mimpinya dan lebih mempertimbangkan pendapat para ahli.
Terlepas dari maraknya keyakinan soal ramalan bencana besar itu, Organisasi Pariwisata Nasional Jepang menyatakan bahwa pengunjung Jepang melonjak sampai pecah rekor dalam tiga bulan pertama tahun 2025, yaitu mencapai 10,5 juta wisatawan. Di periode yang sama, sekitar 647.600 warga Hong Kong berkunjung ke Jepang. Pada Maret 2025 saja, ada 343.000 warga Amerika, 68.000 warga Kanada, dan 85.000 warga Australia yang berkunjung ke Jepang.
"Sudah komunikasi untuk bertemu,"
Gitu guys kata Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani pas menjelaskan soal rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto sama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kemarin. Kata Muzani, keduanya udah komunikasi kok buat mengatur waktu yang pas dan tepat buat ketemu, tapi emang belum aja karena ada jadwal lain yang ga bisa dihindari.
When you need to get your stuff from your ex's but you're so lazy to go...
Announcement
Thanks to riuh, Rin, Mila, dan RAr for buying us coffee today :)
Mau ikutan nraktir tim Catch Me Up! kopi? Here, here...just click here. Dengan mendukung, kamu nggak cuma beliin kopi yang menemani kami nulis, namun kamu juga udah men-support kami untuk terus berkarya dan membuat konten-konten berkualitas yang imparsial dan bebas dari kepentingan. Thank you so much!
Catch Me Up! recommendations
If you need to boost your mood in this mid week, read this.
