First stop, pro-kontra proyek penulisan ulang Sejarah Indonesia...
Guys, we don't know 'bout you, but for us, we allllways love history class at school. Walaupun kadang penulisannya ada yang masih berbau propoganda Orde Baru, it feels good aja gitu, to know the fights of our founding fathers. Nah balik lagi ke ilmu sejarah, kamu harus tahu nih bahwa belakangan lagi dibahas proyek penulisan ulang sejarah Indonesia di bawah pengawasan Kementerian Kebudayaan RI. As always, proyek ini memunculkan pro-kontra karena dianggap terburu-buru dan enggak transparan.
Spill the background dong...
Alright. To start off, kamu harus tahu dulu bahwa kalo kata pemimpin Prancis jadul dulu, namanya Napoleon Bonaparte, sejarah itu ditulis oleh pihak yang menang. Makanya, it's only natural ketika pemahamannya berbeda-beda, tergantung banget siapa subject dan object-nya. Nah di Indonesia sendiri, diketahui bahwa banyak fakta baru dari masa lampau yang udah bisa ditambahkan dalam deretan catatan sejarah bangsa kita. Ditambah saat ini saat ini Kementerian Kebudayaan RI udah punya Direktorat Sejarahnya sendiri, makanya penulisan ulang sejarah ini jadi salah satu proker kementerian tersebut.
Tapi kenapa harus banget ditulis ulang sih?
Well, menurut keterangan dari Ketua Tim Penulis Ulang Sejarah Indonesia Prof Susanto Zuhdi dari UI, para sejarawan sudah lama ingin melakukan pemutakhiran narasi sejarah. Tujuannya buat mencapai konsep reinventing Indonesian identity that aim for penyusunan gambaran perjalanan sejarah Indonesia dari masa ke masa. Selanjutnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon bilang bahwa buku sejarah ini bakal jadi “sejarah resmi” Indonesia. Tujuannya, kata Bang Fadli, supaya meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta Tanah Air.
....
Selanjutnya, Prof Susanto menjelaskan bahwa tim penulis dalam proyek ini terdiri dari sekitar 120 orang sejarawan muda juga senior yang berasal dari berbagai latar belakang rumpun keilmuan sejarah, dari Aceh sampai Papua. Proyek penulisan yang dikerjakan nantinya bakal menuliskan ulang sejarah Indonesia dari masa sejarah awal sampai masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Lebih lanjut, Prof Susanto menyatakan bahwa tim ini sudah bekerja selama lima bulan terakhir dan punya target selesai di 17 Agustus 2025. Target pengerjaan dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon ini maksudnya biar jadi kado HUT RI yang ke-80, gaes.
Terus kayak apasama output-nya nanti?
Okay, because of the tight deadlines, tim penulis bakal menggunakan metodologi pengumpulan fakta-fakta sejarah dari research yang udah dilakuin sama para sejarawan. Nah, rencananya nanti output proyeknya berupa 10 jilid buku sejarah nasional, yang per jilidnya bakal berisi 500 halaman. Proyek penulisan yang saat ini disebut sudah rampung 70% ini nantinya bakal menggantikan jilid buku sejarah Indonesia berjudul Indonesia dalam Arus Sejarah (IDAS) setebal 4.500 halaman yang terbit pada 2011 lalu.
Apa aja yang bakal diperbarui?
Well, menurut keterangan dari Prof. Susanto, buku Sejarah Indonesia yang rencananya bakal terbit Agustus tahun ini bakal mencakup tiga aspek perubahan, nih gaes. Pertama, revisi atas narasi yang udah ada sebelumnya. Kedua, penambahan materi sejarah baru, dan yang ketiga pelurusan sejarah yang perlu klarifikasi berdasarkan hasil kajian. Selain itu, Prof. Susanto juga menjamin meski buku sejarah disponsori sama pemerintah, narasinya nanti bakal tetap mengacu sama kajian akademik. Buku-buku sejarah itu diklaim bakal ditulis menggunakan metodologi accepted history yang nulisin hard facts dari tokoh-tokoh dalam perjalanan sejarah Indonesia.
So, why are many people against this?
A lot of reasons. Menurut Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) yang berlatar belakang para sejarawan, pegiat hukum, pegiat HAM, juga aktivis koalisi perempuan, proyek ini harus dihentikan karena belum melalui proses yang benar dan sesuai. Menurut pernyataan dari Ketua AKSI Marzuki Darusman, narasi dari Menbud Fadli Zon yang bilang kalau tujuan proyek ini untuk menghasilkan 'sejarah resmi Indonesia' itu enggak tepat.
Go on...
Menurutnya, pengetahuan sejarah enggak bisa hanya berasal dari satu sumber yang diklaim resmi. Dalam pernyataannya pada Senin (19/5), Marzuki melihat kalau proyek ini sarat sama kepentingan politik dan jadi cara halus pemerintah buat memonopoli kebenaran sejarah bangsa. Lebih jauh, Marzuki juga bilang bahwa ada dugaan kerangka konsep penulisan ulang sejarah Indonesia setebal 30 halaman yang diyakini berasal dari pemerintah. Makanya, ada dugaan kalau beberapa peristiwa politik bakal dikaburkan, di antaranya...
Eng ing eng....
Pastinya, peran dan jasa Presiden pertama RI Soekarno dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika 1955 dan Asian Games 1962. Selain itu, ada juga sejarah soal 12 pelanggaran HAM era Presiden ke-2 RI Soeharto. Terus juga, kerangka konsep pemerintah ini tentunya bakal menitikberatkan ke peran dan jasa Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Nah, penolakan AKSI sama proyek penulisan ulang sejarah Indonesia Kemenbud ini berlandaskan lima pokok pemikiran, gaes.
Apa aja tuh poinnya?
Okay, pokok pemikiran pertama adalah proyek pemerintah ini dianggap jadi rekonstruksi masa lalu buat bikin sejarah monumental yang nguntungin rezim yang lagi berkuasa. Kedua, penyusunan sejarah ini dinilai jadi alat buat menetapkan batasan pemikiran sama perilaku masyarakat biar align sama pemerintah. Ketiga, AKSI menyoroti bahaya penguasaan narasi oleh negara yang bisa berujung ke otoritarianisme atau bahkan totalitarianisme. Lalu, keempat, proyek ini dinilai mengkhianati semangat kerakyatan yang udah jadi kekuatan historis bangsa. Dan yang kelima adalah penggelapan sejarah adalah tindakan yang akan membawa petaka.
Totally agree. Are there any comments about this?
Yep, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan kalau DPR bakal minta penjelasan soal rencana pemerintah itu. Lebih lanjut, dalam keterangannya pada Selasa (20/5), Puan bilang bahwa Komisi X udah mulai melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) buat minta masukan dari berbagai kalangan masyarakat, khususnya sejarawan soal rencana ini. Selanjutnya, Mbak Puan juga ga lupa ngingetin pemerintah buat berpegang pada semboyan kakeknya Presiden Soekarno: Jas merah, yang merupakan kependekan dari 'jangan sekali-kali melupakan sejarah'.
What do the experts say about this?
Well, kalo menurut Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45), Jaleswari Pramodhawardani, proyek penulisan ulang sejarah Indonesia enggak bisa hanya dikerjakan sama ratusan sejarawan di bawah Kementerian Kebudayaan. Tetap perlu keterlibatan banyak pihak supaya proses yang berjalan bisa transparan dan diuji secara publik. Selain itu, menurut Guru Besar Antropologi Hukum UI, Sulistyowati Irianto, pemerintah enggak perlu mengglorifikasi sejarah dengan menuliskan hal yang baik-baik saja. Masyarakat Indonesia juga perlu belajar dari banyaknya kegagalan dan peristiwa kelam di masa lalu. Menurut beliau, kualitas literasi sejarah bakal mempengaruhi ke arah mana sebuah bangsa akan mengarah di masa depan.
I see. Anything else?
Yes, reaksinya udah kemana-mana tapi (once again) draft-nya belum keliatan batang hidungnya. Kalo menurut ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian anggota komisi X belum ada yang mendapatkan draf tulisan sejarah yang lagi digarap sama Kemenbud ini. Senada dengan itu, anggota komisi X dari Fraksi PDIP, Mercy Barends, juga menyebut kalau Kemenbud belum pernah kirim laporan apa pun terkait proyek ini. Bahkan Mercy mengaku baru tahu soal rencana ini dari informasi yang beredar di media sosial dan media massa.
We're curious, who's gonna be the hero on G30S?
