A-Z about the budget cuts on APBN 2025
Work-life changing.
Yep, guys, berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2024 tentang Efisiensi Belanja, Presiden Prabowo baru aja memangkas anggaran sejumlah Kementerian atau Lembaga (K/L) dalam APBN 2025. Penerapan kebijakan ini of course berdampak banget sama fasilitas yang diterima para PNS atau ASN.
Tell me.
Okay, efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo diberlakukan melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN). Berdasarkan nota dinas yang beredar, ada 10 perintah efisiensi penggunaan sarana dan prasarana di kantor BKN. Perintah efiesiensi yang dimaksud termasuk alokasi BBM, anggaran jamuan pimpinan, pengadaan alat tulis kantor (ATK), penggunaan listrik kantor, sampai operasional mobil jemputan dinas. Menurut keterangan PLT Biro Humas BKN Mohammad Ridwan, semua efisiensi yang dilakukan BKN sudah sesuai Inpres dan arahan Menkeu. Moreover, Kepala BKN, Zudan Arif, juga menambahkan kalo semua ASN harus adaptif selama bekerja ditengah efisiensi.
Tapi, kok bisa sih dipotong duitnya?
Well, sebelumnya pada Kamis (30/1), Menkeu Sri Mulyani sudah menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja di pusat juga daerah. Selain BKN, salah satu Kementerian yang turut terdampak pemangkasan anggaran adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Wahh kan mereka yang bangun-bangun infrastruktur?
Yep. Menurut keterangan persnya pada Jumat (31/1), Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti menyebut bahwa anggaran awal Kementerian yaitu Rp110,95 triliun, dipangkas sekitar 80% atau sekitar Rp81 triliun. Because of this efficiency, beberapa proyek pembangunan akan terdampak, misalnya proyek pembangunan jalan sampai bendungan. Saat ini pihak Kementerian PU sedang menentukan proyek-proyek prioritas mana yang harus tetap berjalan.
Respon Menteri PU gimana tuh?
Well, merespons pemangkasan anggaran dari Menkeu, Menteri PU, Dody Hanggodo menyatakan kalau jajarannya bakal mengkaji ulang soal kebutuhan anggaran yang mungkin bisa diajukan ulang ke Presiden. Misalnya proyek pembangunan IKN yang sebelumnya nggak jadi dipangkas. Lebih lanjut, pak Menteri bilang kalo kementerian PU bakal lebih mengutamakan infrastruktur prioritas kaya irigasi dan jalan raya. Tujuannya nggak lain buat mendukung target pemerintahan Prabowo-Gibran buat mencapai swasembada pangan.
Any other opinions about this?
Yes, selain Kementerian PU, Kementerian Pertanian (Kementan) juga ikut bicara terkait pemangkasan anggaran. Dalam keterangannya pada Senin (3/2), Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyoroti produksi pertanian yang naik berdasarkan data BPS. Beliau nggak bicara banyak soal langkah kementeriannya pasca pemangkasan anggaran oleh Presiden, hanya minta didoakan supaya selalu sehat. Padahal, Kementan tadinya mau minta nambah anggaran buat pembangunan cetak sawah dan pompanisasi. Yep, goals-nya juga buat dukung terwujudnya program pemerintah baru terkait swasembada pangan, guys.
I see. Anything else?
Yes, sebelum menyusun dan meneken Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Presiden melakukan cross check buat mutusin besaran anggaran yang bisa dipangkas yaitu Rp306,69 triliun. Rincian anggaran belanjanya yaitu kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp 50,59 triliun. Even it seems like a good sign, Pakar Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan, melihat kalo efisiensi anggaran bisa menyebabkan program dan kegiatan kementerian atau lembaga pemerintahan mandek. Efeknya pegawai bisa menganggur karena nggak adanya anggaran untuk melangsungkan kegiatan atau program kerja. Semoga efisiensi anggaran nggak bikin pelayanan publik ikut tambah loyo, deh...
