The surveys.
Meet: Poltracking Indonesia
Ada-ada aja deh dunia pensurveian duniawi ini. Senin (4/11) lalu, lembaga survei Poltracking Indonesia baru aja dijatuhi sanksi dari Dewan Etik Perkumpulan Survei dan Opini Publik Indonesia aka Persepi. Mereka disanksi gara-gara perbedaan hasil survei yang mereka keluarkan soal Pilgub Jakarta 2024, guys. Dari situ, Poltracking kemudian nggak terima dikasih sanksi kan. Puncaknya, kemaren banget nih, lembaga survei itu menyatakan keluar dari keanggotaan Persepi. More on those, scroll down….
Background pls.
You got it. Jadi ceritanya tuh gini, gengs. Kamu tahu lah ya menjelang election kayak Pilpres, Pileg, Pilkada, lembaga survei tuh lagi aktif-aktifnya banget kerja, gengs. Iya, mereka ngumpulin responden, riset, cari tahu “Warga bakal pilih siapa nih di Pilkada ntar?” Makanya bisa sampe ada tingkat elektabilitas kan, yang menyimpulkan satu paslon elektabilitasnya berapa persen tuh ya lembaga survei. Termasuk di Pilkada Serentak kali ini, lembaga survei juga pada kerja cari tahu “Warga Jakarta bakal pilih siapa nihh per hari ini?” gitu lah kira-kira.
Terus terus?
Survei ini sendiri dilakukan secara bertahap, guys. Adapun yang terbaru, hasilnya baru keluar beberapa waktu lalu. Sejumlah lembaga survei pun pada ngerilis hasilnya, ngomongin tingkat elektabilitas paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta whether itu nomor urut 1, 2, atau 3. Hasil dari masing-masing lembaga survei beda-beda di situ, gengs, which is gapapa banget sebenarnya. Nah, yang mau kita omongin di sini adalah, survei yang hasilnya blasss beda jauhhh banget. Padahal ngumpulin datanya tuh di minggu yang sama. Jadi sus kan, “Kok bisa? Jadi yang bener yang mana nih?”
Coba jelasin dulu pelan-pelan…
Gini gini. Kita bakal ngomongin soal dua lembaga survei yaitu Poltracking Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia aka LSI. Di survei terakhir soal Pilgub Jakarta, Poltracking ngumpulin data dari tanggal 10-16 Oktober 2024, meanwhile LSI ngumpulin data dari tanggal 10-17 Oktober 2024. Literally di minggu yang sama kan tuh. Nah, meskipun ngambil data di waktu yang sama, hasilnya beda jauh, gengs. Versi Poltracking, RK-Suswono ada di tingkat teratas dengan elektabilitas sebesar 51,6%, while versinya LSI, RK-Suswono elektabilitasnya di 37,4%. Tinggian Pram-Rano dengan 41,6%.
Busettt sampe >50%....
We know rite. Sus banget kan? Akhirnya, Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia aka Persepi pun turun tangan. Diperiksa nih hasil survei keduanya, gengs. Survei LSI pun dinyatakan memenuhi prosedur. Nah udah tuh, masalahnya tinggal di Poltracking nih. Di Poltracking ini masalahnya, guys.
Masalah kenapa?
Ketua Dewan Etik Persepi, Asep Saefuddin menyebut, Poltracking Indonesia nggak bisa kasih data asli 2.000 sample yang mereka claim di rilisan surveinya, gengs Udah keapus katanya cenah. Data asli nggak bisa kasih, data mentah juga nggak bisa kasih. Banyak lah alesannya, guys. Terus, ada dikasih itu data sama Poltracking, eh banyak yang nggak sesuai. Data yang nggak sesuai ini juga nggak bisa dijelasin sama Poltracking, guys. That being said, hasil survei Poltracking pun nggak bisa dinilai valid atau enggak.
HMMM….
Nggak sampe di situ, Senin kemaren (4/11 nih, Dewan Etik Persepi bahkan menjatuhkan sanksi ke Poltracking. Sanksinya yaitu mereka nggak boleh ngeluarin hasil survei-surveian lagi tanpa pemeriksaan sebelumnya. Yep, pokoknya kalau Poltracking mau ngerilis survei, harus diperiksa dan di-approve dulu lah sama Persepi. Pokoknya under control banget lah selama tetap jadi anggota Persepi. Dari situ, kamu tau apa yang terjadi? Yak, Poltracking keluar dari keanggotaan Persepi.
Drama yha…
We know, we know. Kemaren banget nih, Selasa (5/11), Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi bilangnya mereka keberatan banget lah sama keputusan Dewan Etik ini. Terutama soal Dewan Etik yang meragukan sample-nya mereka terus masalah nyerah-nyerahin data. Masduri bilangnya dari awal mereka udah kasih semua data, guys. Data mentah, data asli, semua ada, semua sesuai, dan nggak ada perbedaan.
Lah....
Terus soal data, Masduri bilang mereka tuh udah ketat banget when it comes to it, dan semuanya juga udah disaampein ke Dewan Etik, guys. Pokoknya semua dikerjain proporsional, profesional, sesuai SOP lah. Justru dari awal Poltracking bilang Dewan Etik ini yang problematic. Jadwalin verifikasi data mendadak, maksain rapat meskipun kuorumnya nggak cukup, yang gitu-gitu lah. Jadi karena ngerasa ini nggak adil, ya udah mending Poltracking keluar aja sekalian, gitu deh.
Terus w harus percaya siapa?
Your call! Tapi nih ya, menanggapi segala drama ini, Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil sih nggak mau berkomentar terlalu jauh ya. Ditemui Selasa (5/11) di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kang Emil bilangnya “Bukan wilayah saya,” cenah. Cuma yang jelas dia menghormati aja aturan dan hukum yang berlaku di masing-masing organisasi, termasuk Persepi. Meanwhile, Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3, Rano Karno juga bilang nggak ngerti sih kenapa bisa kejadian begini. Ditemui kemaren di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Bang Doel bilang begini bilangnya, “Saya tidak pandai survei, tapi barangkali itu menjadi suatu konsekuensi kalau memang satu lembaga yang saya melihatnya prestisius ya, kok bisa terjadi seperti itu saya enggak paham,” katanya gitu. Sampai berita ini ditulis, belum ada keterangan apapun sih dari paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Ok. Anything else I should know?
Btw, ngomong-ngomong soal survei yang naik turun nih, kadang RK-Suswono yang memimpin, kadang Pram-Rano, let’s all not forget tentang statement-nya Prabowo Subianto yang sempat keluar di Pilpres 2019 lalu. Di Pilpres 2019 lalu, waktu Pak Prabowo berhadapan dengan Joko Widodo, banyak juga tuh survei-survei yang menunjukkan penurunan elektabilitas beliau. Terus Pak Prabowo di situ ngomongnya gini: “Hasil survei itu tergantung siapa yang bayar. Kami punya survei sendiri dan bagus," ya gitu doang sih. Ujung-ujungnya kalah juga beliau ehehehe.
Untung di Pilpres 2024 dari zaman survei, quick count, sampai real count beneran bagus ya pak….
