Pilot Susi Air Akan Bebas Besok, Kelompok Houthi dari Yaman Bentuk Protes Genosida di Palestina, Ketua KPU Melanggar Kode Etik Terima Pendaftaran Gibran, Burung Merpati Jadi Mata-mata

Yesss, kamu pasti familiar kan guys sama kasus penyanderaan seorang pilot Susi Air asal Selandia Baru, Kapten Philip Mark Mehrtens, oleh Organisasi Papua Merdeka aka OPM? Nah so far, penyanderaan ini sudah berlangsung selama satu tahun, dan besok banget nih, Sang Kapten bakalan bebas!

You got it. Ini ceritanya persis setahun lalu, guys. Jadi, 7 Februari 2023 lalu, Indonesia tuh heboh banget sama berita pesawat Susi Air yang dibakar setelah mendarat Bandara Paro, di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Yep, dibakar, guys. Bukan kebakar. Dibakarnya sama siapa coba? Sama Kelompok Kriminal Bersenjata/Organisasi Papua Merdeka aka KKB/OPM di bawah pimpinan Egianus Kagoya. Dan nggak sampai di situ, selain bakar pesawat, kelompok ini juga menyandera pilot yang saat itu bertugas, seorang pilot berkebangsaan NZ, Captain Philip Mark Mehrtens namanya.

We know rite. At this point kamu pasti bertanya dong, “Why???” Apa nih motif dibalik semua ke-chaos-an ini, gitu yekan. Jadi guys, yang harus kamu tahu adalah, ini Organisasi Papua Merdeka tuh emang punya satu goal utama. Sesuai namanya udah ketebak dong, yep untuk menjadikan Papua merdeka dari NKRI. Caranya juga macem-macem kan, dan kadang sampe melakukan tindakan kriminal kekerasan yang justru mengancam keselamatan warga sipil di Papua.

Terus kalau di case-nya Kapten Philips ini, Egianus Kogoya sendiri yang bilang bahwa dia dan pasukannya emang sengaja menyandera si pilot buat dijadikan jaminan, gengs. Jaminan yang bisa ditukar dengan kemerdekaan bangsa Papua. (????). Apa nggak ke-trigger itu TNI-Polri kita? Makanya, sejumlah pasukan pun dari tahun lalu udah dikerahkan buat nyari dan menyelamatkan Philip Mehrten, guys. Tapi, sampai sekarang, pilot itu masih disandera OPM.

Nah ini dia yang disesalkan Pemerintah New Zealand, guys. Disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri mereka, Winston Peters, pihak NZ di sini menyayangkan banget Indonesia yang lambat dalam menangani kasus ini. Padahal nyandera pilot juga nggak bakal menguntungkan siapa pun, kata Peters.

Meanwhile, on Indonesia’s pov, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak bilangnya dari Mabes TNI tuh terus mencoba negosiasi sama OPM. Termasuk juga melibatkan tokoh masyarakat, dll. Pake cara alus, cara agak keras, udah semua. Tapi ya tetep, disampaikan oleh jubir OPM Sebby Sambom, OPM sendiri tuh ngeklaimnya pihak pemerintah Indonesia dan pemerintah New Zealand belum mau komunikasi sama mereka. Auk deh siapa yang bener, tapi update-nya, setelah setahun disandera, besok banget nih, 7 Februari, Captain Philip Mehrtens disebut bakal dibebaskan, guys!

YAKAN. Adapun disampaikan oleh Sebby Sembom, sekarang tuh udah saatnya membebaskan Kapten Phillips, guys. Demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang internasional. Katanya gini nih, “Tidak ada alasan pilot harus ditahan sampai dunia kiamat.” Lebih jauh, Sebby Sambom juga menyebut pihaknya realistis nggak mungkin Papua bisa merdeka pake jaminan-jaminan begini. Nggak ada sejarahnya juga yekan. Sebby bahkan bilang statement itu keluar dari pimpinannya karena emosional aja, dan nggak discuss dulu sama anggota OPM yang lain.

Tapi ya gitu guys, pembebasan Captain Philip ini nggak bisa sekadar “Yaudah bebas,” gitu aja. Sebby menyebut ada pertemuan antara OPM, pemerintah Indonesia, pemerintah New Zealand, sama satu lagi organisasi internasional yang berlaku netral dan bertindak sebagai mediator di sini. Abis itu, baru Philip akan diserahkan ke Pemerintah New Zealand. Sejauh ini sih Jenderal Maruli bilangnya Philip dalam kondisi baik dan sehat, guys. Let’s see ntar pas pembebasannya kayak apa ya.

FYI menanggapi berbagai kondisi keamanan di Papua, OPM ini kan udah kita omongin dan udah jadi ancaman keamanan nasional sejak bertahun-tahun lalu ya. Nah dalam hal ini, Panglima TNI Agus Subiyanto punya cara yang baru nih, guys, which is smart power. Jadi semacam kombinasi gitu antara soft power dengan hard power. Dialognya iya, senjata juga iya. Terus pasukannya juga udah terlatih.

Guys, mungkin kamu masih belum familiar nih, sama krisis parah yang sekarang ini lagi terjadi, dan bener-bener bikin ribet sektor perdagangan dunia. Everybody meet: Kelompok Houthi dari Yaman yang melakukan banyak serangan ke kapal-kapal cargo dll yang melewati Laut Merah. Ga hanya diserang, kapal-kapal dagang ini juga dijarah dan awaknya ditahan, hingga bikin lalu lintas barang jadi terganggu banget. Terus yang perlu kamu tahu adalah, Kelompok Houthi tadi emang sengaja melakukan penyerangan ke kapal-kapal Israel dan sekutunya sebagai bentuk protes genosida yang terjadi di Palestina.

You got it. Jadi buat yang belum tahu, di antara perbatasan Afrika dan Asia tuh ada yang namanya Laut Merah dan Terusan Suez, guys. Nah kedua tempat ini udah dari kapan tau jadi jalur perdagangan laut yang penting banget terutama buat Eropa dan Asia. FYI aja nih, 40 persen perdagangan Eropa-Asia lewatnya laut dan mayoritasnya lewat Terusan Suez. Soalnya ya kalo nggak lewat sini, jalur laut kapal-kapal kontainer harus muter mengelilingi Afrika (kayak, Tanjung Harapan situ) dan jauh banget. Saking jauhnya, kalo ambil jalur ini, biaya operasional pengiriman bisa melambung sampe USD1 juta.

Nah, since Israel memulai kembali genosidanya ke wilayah Palestina pada awal Oktober lalu, ada kelompok-kelompok yang emang bantuin Hamas buat melawan Israel. Salah satunya yakni kelompok Houthi dari Yaman yang ikut mulai melawan Israel lewat peluncuran rudal dan drone mereka ke pangkalan militer Israel pada 19 Oktober lalu. Nggak cuma pangkalan militer Israel aja, pas itu Houthi juga udah mulai menargetkan dan membajak kapal-kapal komersil berbendera Israel dan sekutunya yang lewat di Laut Merah sekitar Yaman.

Banget, guys. Bayangin aja deh, empat dari lima perusahaan pelayaran terbesar di dunia macem Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM Group, dan Evergreen aja sampe ngestop dulu pengiriman mereka lewat Laut Merah karena teror-teror dari kelompok Houthi. Yes, teror ini macem-macem bentuknya mulai dari pemantauan lewat drone, penyerangan lewat rudal, sampe pembajakan langsung ke kapal-kapal komersil yang sedang lewat. Udah ada lebih dari dua lusin kapal komersil yang diserang Houthi sejak Oktober kemarin. Hal ini ofc munculin yang namanya krisis laut merah di mana perusahaan pelayaran membebankan biaya bertambahnya biaya pengiriman ke konsumen.

Well, justru udah dari 2014 lalu tuh pemerintah Yaman yang diakui secara internasional lagi ada perang saudara sama kelompok Houthi ini, guys. Jadi ya istilahnya sih kelompok Houthi ini mau mengkudeta pemerintah Yaman. Cuma sampe sekarang, baik Houthi maupun pemerintah Yaman belum ada yang menang dan kalah. Wilayah Yaman juga udah kayak dibagi dua gitu, wilayah timur milik pemerintah Yaman dan wilayah barat dikuasi kelompok Houthi.

BTW Houthi dapet senjata dari mana deh?

Nah, kalo dari info intelijennya AS sih, Houthi ini di-support sama pemerintah Iran, guys. Jadi emang ada keterlibatan beberapa negara Arab nih di konflik yang terjadi di Yaman. Soalnya pemerintah Yaman sendiri emang terang-terangan dapet support dari Arab Saudi, meanwhile kelompok Houthi di-support Iran. Jadi bisa dibilang, Yaman ini lagi menjalani yang namanya proxy war, di mana perangnya di wilayah mereka, tapi agenda utamanya adalah perang lebih besar antara pihak-pihak yang mendukung kelompok yang berkonflik. Intinya lumayan kompleks sih konflik yang happening di Yaman ini.

Terus kok Houthi bisa ikut support Hamas gimana deh?

Ya most of negara-negara Arab kan emang dukung Palestina buat merdeka dari Israel ygy. Ada yang emang pengen genosida di Gaza bisa segera berhenti, ada juga yang emang nge-support Hamas buat bisa menang perang lawan Israel. Nah salah satu yang jadi support Hamas ini ya Houthi dan pemerintah Iran. Meskipun Iran sendiri udah ngeklaim kalo negaranya nggak distribusiin senjata ke Houthi apalagi ke Hamas, tapi yah tuduhan ini masih kenceng banget digaungkan sama AS sampe sekarang.

Iyesss. Jadi karena emang beberapa kapal yang diserang Houthi di Laut Merah ini yah kapal-kapal berbendera AS dan sekutunya, Dewan Keamanan PBB langsung gercep dong buat bikin resolusi untuk menghentikan berbagai serangan Houthi di Laut Merah. Bener-bener literally nggak pake drama-drama veto kayak pas usaha ngestop genosidanya Israel di Gaza. AS dan Inggris langsung ngerahin pasukan militer ke Laut Merah dan meluncurkan serangan balasan ke kelompok Houthi. Cuma ya gitu, Jubir Houthi bernama Mohammed al-Bukhaiti mengklaim masih bakal terus mencegat kapal-kapal yang berafiliasi sama Israel dan sekutunya.

Nah sejauh ini, kapal-kapal militer AS dan Inggris tuh masih pada stay di Laut Merah buat mengamankan jalur perdagangan laut dari serangan-serangan Houthi, guys. Cuma ya karena masih berisiko, masih banyak juga yang lebih main aman dengan lewat rute muterin benua Afrika atau beralih ke rute darat. Kalo muterin Afrika bakal nambah biaya operasional yang jauh lebih banyak, meanwhile lewat darat juga masih terkendala urusan stabilitas regional dan daya angkut barang yang nggak sebanyak kapal.

Well, ternyata nggak semua kapal yang melintas Laut Merah tuh pada diserang kelompok Houthi. Soalnya kapal minyak Gamsunoro yang berbendera Indonesia surprisingly aman-aman aja lewat Laut Merah, guys. Soalnya emang Houthi sendiri udah bilang cuma bakal menyerang kapal-kapal yang berhubungan sama Israel dan sekutunya. Terus juga ternyata kapal minyak Gamsunoro juga udah kasih kode ke kelompok Houthi dengan menyebut “Indonesian owner” sebagai akses lewat wilayah tersebut.

Pencalonan anaknya Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden tuh kan isinya emang dari awal udah full kontroversi ya. UU diubah, terus dibilang ngelanggar etik, dll. Nah sekarang, kita masuk ke drama terbaru nih, guys. Yep, ini soal Ketua Komisi Pemilihan Umum beserta enam anggotanya yang dinyatakan bersalah dan dijatuhkan sanksi peringatan keras karena terbukti melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres. Maksudnya, cuma peringatan neh???

You got it. Jadi, as we all know, majunya Mas Gibran sebagai cawapres mendampingi Pak Prabowo emang drama banget, guys. Tau sendiri kan, pamannya Mas Gibran, who is Anwar Usman yang sebelumnya jadi Ketua MK aja sampe diberhentikan secara tidak hormat karena terbukti melanggar etik berat soal konflik kepentingan. Tapi kayak yaudah, Mas Gibran bareng Pak Prabowo tetap lanjut pilpres kan tuh. Daftar di KPU juga fine-fine aja sampai ditetapkan sebagai Cawapres dalam Pemilu 2024.

Nah di sini sumber masalahnya, guys. Jadi KPU sebagai penyelenggara pemilu itu kinerjanya diawasin banget sama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu aka DKPP. Jadi kalo mereka ada bikin kebijakan yang dianggap ga sesuai aturan, DKPP berhak menjatuhkan sanksi gitu. Nah dalam hal Mas Gibran, DKPP dapet aduan atas dugaan pelanggaran etik dalam proses pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres.

Well, para pengadu ini menilai kalo KPU harusnya mengubah dulu Peraturan KPU soal syarat usia capres-cawapres sesuai putusan MK. Tapi yang dilakuin KPU kemarin justru nggak gitu, guys. KPU malah langsung ngeluarin pedoman teknis dan imbauan buat mematuhi putusan MK tersebut. Jadi kalo kata DKPP mah, tindakan KPU udah nggak sesuai sama PKPU nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Ya kena sanksi, guys. Kemarin banget nih, Ketua DKPP RI, Heddy Lugito dalam putusan sidangnya memutuskan buat menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU, Hasyim Asy’ari dan enam anggotanya, yaitu Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap. Mereka bertujuh udah terbukti melanggar Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu.

FYI, nggak cuma soal tahap revisi PKPU aja yang jadi pelanggaran etik KPU. Dalam putusannya kemarin, anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi juga sempet mentioned soal tindakan para komisioner KPU yang lebih dulu menyurati pimpinan partai politik tuh nggak tepat, guys. Malahan Pak Wiarsa menyebut tindakan ini udah menyimpang dari Peraturan KPU. So, ya clear kalo KPU dapet sanksi peringatan keras terakhir karena melanggar kode etik terkait proses pendaftaran Mas Gibran sebagai Cawapres.

Ternyata nggak tuh, guys. Kalo di case-nya uncle Usman, doi diberhentikan secara tidak hormat dari Ketua MK karena terbukti melanggar etik berat. Meanwhile, Pak Hasyim cs ini masih fine-fine aja sama jabatan dan pekerjaannya masing-masing. Hal ini di-confirm langsung sama Pak Heddy as Ketua DPKP RI yang ada bilang kalo ketua dan anggota KPU yang melanggar kode etik ini nggak bakal dipecat. Jadi ya pure sanksi peringatan keras terakhir aja, gitu.

Well, meskipun hakim MK sampe Ketua dan anggota KPU terbukti udah melanggar kode etik dalam proses pendaftaran Mas Gibran sebagai Cawapres, tapi ya proses pencalonan putra sulung Presiden Jokowi ini masih fine-fine aja, EJEHEHEHEHEHEE. Hal ini disampein langsung sama Pak Heddy yang bilang kalo keputusan Ketua KPU dan enam anggotanya yang melanggar etik ini nggak ada hubungannya sama pencalonannya Mas Gibran. Soalnya juga DKPP tuh cuma menyidangkan perkara etik aja, jadi lebih ke etika dari penyelenggara pemilu, which is para komisiner KPU yang tujuh orang tadi.

Ga ada, guys. Jadi setelah DKPP menjatuhkan sanksi ke Ketua dan enam anggota KPU lainnya, di hari yang sama, Pak Hasyim kayak nggak mau berkomentar apa-apa nih. Soalnya kata Pak Hasyim, segala komentar yang dirinya dan pihak KPU maksudkan tuh udah mereka sampein ke DKPP sewaktu proses persidangan sebelumnya. So sekarang ini Pak Hasyim cuma bisa menghormati keputusan DKPP. gitu.

FYI, bukan kali ini aja Pak Hasyim dapet sanksi berat peringatan terakhir akibat melanggar kode etik. Soalnya Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Feri Amsari tuh nge-spill bahwa Pak Hasyim ini udah tiga kali ini kena sanksi berat peringatan terakhir karena melanggar kode etik. Terus kalo kata Pak Feri, Pak Hasyim ini harusnya udah dipecat karena udah tiga kali dapet sanksi berat peringatan terakhir. Tapi kalo kata Heddy sih bilangnya keputusan DKPP bukan keputusan kumulatif. Jadi ya masih aman aja tuh jabatan Pak Hasyim sampe sekarang.

Gemes banget, guys. Jadi seekor burung merpati yang diduga melakukan spionase untuk pemerintah China dilepaskan oleh pemerintah India Selasa ini. Organisasi perlindungan etika terhadap hewan atau PETA meminta pemerintah India untuk segera melepaskan burung tersebut.

PETA menyampaikan, “Setelah ditahan selama delapan bulan di rumah sakit hewan Bai Sakarbai Dinshaw Petit, PETA segera bertindak untuk mengamankan dan membebaskan burung tersebut.”

Jadi, burung merpati ini ditangkap bulan Mei tahun lalu di pelabuhan dekat Mumbai dan di sayapnya ada tulisan seperti bahasa China, guys, sehingga polisi setempat mencurigai burung tersebut sebagai mata-mata…

Kejadian semacam ini bukan sekali ini aja, guys. Pernah terjadi di tahun 2016, di mana ada tulisan ancaman kepada Perdana Menteri India yang ditemukan di sayap seekor burung merpati.

Gitu guys kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemarin, pas abis meeting sama Pak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri ESDM Arifin Tasrif di Istana Kepresidenan, Jakarta. FYI, kayaknya sih Bu Ani tau nih, beliau bakal ditanya soal isu bakal mundur dari kabinet Pak Jokowi karena emang isu itu yang lagi santer terdengar. Makanya beliau menolak untuk ngasih statement dan langsung cabs aja gitu guys.

---

Announcement

---

Thanks to Hirir for buying us coffee today! 

---

Catch Me Up! recommendations

---

Repeat after us: You need to boost your immune during this rainy season.