Good morning
Welcome to Thursday! The weekend is near, so hang in there. Meanwhile, we got you some updates about PPDB, some news from Tajikistan, and a little talk about our environment. Just scroll down ...
When there's a bad blood in Penerimaan Peserta Didik Baru….
Meet: Jalur Siluman
Cerita klasik kejadian lagi tahun ini, guys. Yep, ditemukan berbagai tindak kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru yang sekarang lagi happening. Kecurangan ini kemudian dikenal dengan istilah ‘Jalur Siluman’ karena kelakuannya literally kayak siluman yang daftarin anak sekolah ini, gengs. Nggak deng canda. Apa itu jalur siluman? Dan gimana langkah pemerintah menyikapi hal ini? Yuk, kita bahas.
Tell me something I don’t know. …
Sure. Saat ini, kita sedang memasuki Waktu Indonesia Bagian ayah bunda lagi pada sibuk cari sekolah buat anaknya. Ini PR banget asli. Secara, mereka yang mau masuk sekolah, nggak cuma bersaing secara akademik lewat jalur prestasi, dan nggak cuma bersaing deket-deketan jaraknya sama sekolah lewat jalur zonasi. Mereka juga bersaing sama anak-anaknya para pejabat yang seenak jidat dititipin di sekolah favorit!
Yeu itu mah cerita lama…
Emang. Dan parahnya, masih terus berlanjut sampai tahun ini. Berdasarkan hasil investigasinya Kompas, dijelaskan mulai dari aparat kepolisian, anggota legislatif, pejabat daerah, anggota LSM, sampai wartawan mendesak anaknya supaya diterima di sekolah favorit walaupun anak itu nggak memenuhi syarat. Ini yang disebut dengan Jalur Siluman, guys. Dan tahun ini, jalur siluman dalam proses PPDB lagi-lagi ditemukan di sejumlah SMA negeri di sejumlah provinsi.
Bisa kecolongan terus tuh gimana ceritanya sih?
Gini gini. Di sekolah tuh ada yang namanya Rencana Daya Tampung aka RDT ya. RDT ini ada ketentuannya, guys. Mengacu ke Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 47 Tahun 2023, jumlah siswa itu satu kelasnya maksimal 36 orang doang. Terus kalo digabungin satu sekolahan, rombongan belajar disebutnya, maksimal itu cuma boleh 36 kelas aja. Nah data siswa ini kemudian di-input ke satu sistem Data Pokok Pendidikan alias Dapodik, gengs.
And, where is the problem?
The problem is, sistem Dapodik ini nggak ke-lock dari sananya. Nggak terkunci, gitu. Di sinilah si jalur titipan ini bisa masuk karena datanya bisa dimanipulasi. Since sistemnya juga nggak locked kan. Jadi yang tadinya maksimal satu kelas cuma boleh 36 siswa aja, jadi bisa ditambahin lagi, dimasukin siswa-siswa yang diterima tidak dengan jalur yang sah, alias jalur siluman ini. Salah satunya, kejadian di SMAN 13 Kabupaten Tangerang.
Coba gimana-gimana?
Dari hasil investigasi Kompas, ditemukan fakta begini: Di SMAN 13 Kabupaten Tangerang, ada seorang polisi berinisial Aipda SA berkirim surat ke sekolah itu, guys. Doi ngirimin surat rekomendasi ke SMAN 13 Kabupaten Tangerang, berharap supaya dua orang siswa yang dia ‘rekomendasikan’ ini bisa diterima di sekolah tersebut. Aipda SA bahkan menyebut itu sekolah mau nerima asal ada surat rekomendasi. In his words, dia bilangnya, “Orang mau sekolah, kok, dipersulit, apa-apa pakai biaya. Apalagi dia (orang tua siswa) minta tolong, saya anggota polisi, saya bagaimana membantunya. Saya pakai diskresi saya, saya datang ke pihak sekolah."
……. Di Jakarta gitu juga nggak?
Well, kalau di Jakarta sendiri, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menegaskan proses PPDB berjalan sesuai mekanisme yang udah ditentukan. Dalam keterangannya kemaren, Plt Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Budi Awaluddin blak-blakan nge-spill emang ada sih anggota TNI atau polisi yang minta anaknya diistimewakan buat masuk ke sekolah tertentu. Tapi Pak Budi tegas menolak. “No way!”. Gitu kira-kira. Pak Budi lantas menyebut pihaknya cuma bisa nge-guide aja di sini, guys. “Kami nggak bisa intervensi sistem,” katanya.
Tapi tetep aja kecolongan tuh….
We know riteee. Dan parahnya lagi, kecolongannya tuh tiap tahun kan. Adapun menurut Ombudsman RI, Indonesia tuh selalu kecolongan tiap tahunnya masalah PPDB ya karena penegakan hukumnya juga masih lunak, guys. Padahal, yang dilakukan tuh udah masuk banget ke pelanggaran pidana lo. Suap menyuap, nepotisme, you name it, lah. Pidana semua itu.
Terus gimana dong?
Makanya, menurut Kepala Keasistenan Utama VII Ombudsman RI, Diah Suryaningrum, peengakan hukum harus ditegakkan di sini biar ada efek jera bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran. Selain itu, Bu Dian juga bilang sosialisasi dan edukasi mengenai PPDB ini juga harus dioptimalkan lagi. Nggak cuma dari kementerian ke dinas pendidikan, tapi juga ke masyarakatnya juga.
Speaking of masyarakat….
Mari kita cari pokok masalahnya, guys. Kenapa sih, masyarakat ngebet banget nitipin anaknya di sekolah tertentu? Sampe bisa sampe ada ‘jalur siluman’ ini tuh, kenapa? Well, kalau menurut Wakil Ketua Komisi X, Dede Yusuf masalahnya tuh, cuma satu: Yaitu ada stigma sekolah favorit.
HMMM….
Masih dari keterangan Kang Dede sebenernya nggak papa banget kalau mau titip-titipan gitu, guys. Asal jangan kebanyakan, katanya. Yep, you heard it right. Dalam keterangannya minggu lalu, Kang Dede bilangnya: “Silakan saja nggak masalah. Asal jangan kebanyakan." Kang Dede lantas menyebut harusnya kuota penerimaan siswa baru tuh dititikberatkan ke jalur prestasi dan afirmasi. Nggak sampai di situ, Komisi X juga udah berkali-kali bilang, “Plis ganti aja sistemnya. Nggak works ini."
Mau diganti gimana?
Menurut Kang Dede, better sistem PPDB ini dibalikin aja kayak beberapa tahun lalu. Pake seleksi nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional aka EBTANAS, guys. Jadi lebih fair kan jatohnya. Biar nggak ada lagi diskriminasi atau kecurangan ke depannya. Sekarang yang bisa dilakukan adalah mengawasi dengan seksama si PPDB ini biar nggak ada lagi nih curang-curang pake jalur siluman segala.
Capek pls….
Speaking of which, sebagai langkah konkret dalam mengawasi PPDB, Komisi X disebut mengusulkan dibentuknya tim independen yang kerjaannya khusus ngawasi proses ini. Disampaikan oleh Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian tim ini isinya ya elemen masyarakat, guys. Bisa kasih laporan langsung plus kasih rekomendasi buat perbaikan ke depannya. Intinya mah melibatkan masyarakat lah, biar PPDB berjalan sesuai aturan dan make sure masyarakat bisa dapat pendidikan yang adil dan berkualitas.
I believe Kemendikbud Ristek has a say….
Ada dong. In their defense, kementerian pimpinan Nadiem Makarim ini menyatakan masalah PPDB justru semakin berkurang kok, guys. Irjen Kemendikbud Ristek, Chatarina Muliana Girsang bahkan menyebut aturan soal PPDB tuh udah baik dan jelas. Cuma implementasinya aja yang masih rada chaos sampe ada masalah berulang kayak gini. Tapi ya, that’s it. Bu Chatarina bilangnya masalah PPDB tuh makin berkurang tiap tahunnya karena mereka evaluasi terus.
Alright. Anything else?
Jadi ya intinya gitu guys carut-marutnya Penerimaan Peserta Didik Baru yang tiap tahun diomongin sama warga seluruh Indonesia. Meskipun banyak pihak menilai sistem PPDB sekarang itu problematic banget, sampe susah banget masuk sekolah negeri, tapi masyarakat tetap nemuuu aja celahnya buat balik nyekolahin anaknya di sekolah negeri. Yep, yaitu dengan masukin dulu anaknya ke sekolah swasta, setelah satu semester baru pindah ke sekolah negeri. Jadi kayak transit gitu lo. Kebukti data dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan sekitar 10% siswa dari sekolah swasta, pindah ke sekolah negeri setelah semester pertama.
Emang kenapa sih sekolah swasta? Sekolah swasta kan juga bagus, moms….
When hijab ban continues to persist…
Now it's happening in the Muslim-populated country of Tajikistan.
Yep, salah satu negara dengan penduduk mayoritas muslim di Asia Tengah which is Tajikistan baru aja mengeluarkan undang-undang untuk melarang seseorang menggunakan hijab ataupun penutup kepala islami lainnya, guys. Undang-undang ini baru aja disetujui parlemen Tajikistan pada pekan kemarin dan juga langsung dapet acc dari Presiden Tajikistan, Emomali Rahmon. Aturan ini diterapkan setelah penggunaan hijab di Tajikistan diasosiasikan dengan kelompok ekstrimis Islam sekaligus sebagai usaha mempromosikan pakaian nasional Tajikistan.
Hah? Gimana-gimana??
Jadi belum lama ini pemerintah Tajikistan baru aja nge-publish UU baru yang isinya melarang penggunaan hijab ataupun atribut penutup kepala Islami lainnya di seluruh wilayah negaranya, guys. Langkah ini diambil pemerintah Tajikistan dengan dalih untuk melindungi nilai-nilai budaya nasional sekaligus mencegah tahayul dan ekstrimisme meluas ke seluruh negeri. Nggak tanggung-tanggung, mereka yang melanggar bakal didenda sampe USD700 buat masyarakat biasa, USD3.500 untuk perusahaan yang mentolerir karyawannya menggunakan hijab, serta USD5.000 kepada pejabat pemerintah atau pemuka agama.
That’s a lot.
Banget. Selain itu, dalam UU ini pemerintah Tajikistan juga membatasi partisipasi anak-anak dalam perayaan Idulfitri dan Iduladha untuk keliling kampung/kompleks dan menerima hadiah. Tradisi yang juga mirip-mirip dilakukan di Indonesia pada momen Lebaran ini sekarang dibatasi oleh pemerintah Tajikistan dengan dalih untuk pendidikan dan keselamatan yang layak bagi anak-anak selama liburan. Padahal FYI, tradisi yang di Tajikistan disebut ‘iydgardak’ ini tuh, udah berlangsung bertahun-tahun, guys.
Padahal Tajikistan negara mayoritas muslim kan?
Iya lagi. Dari sensus penduduk terakhir yang dilakuin pemerintah Tajikistan pada 2020 menunjukan kalo negara dengan penduduk sekitar 10 juta jiwa ini tuh 96 persennya beragama Islam, guys. Cuma yha gitu, udah dari 2007 lalu tuh pemerintah Tajikistan udah melarang hijab buat seluruh pelajar dan seluruh orang yang terlibat di lembaga publik. Bahkan nih, pemerintah Tajikistan juga punya aturan informal yang nggak tertulis di mana para cowo yang berjanggut lebat tuh, bakal dicukur habis sama pihak berwenang.
So why???
Buat tahu alasannya, better kita mundur ke belakang dulu deh, pada tahun 1997 lalu tercipta perjanjian damai antara Presiden Emomali Rahmon dengan Tajikistan Islamic Resurrection Party aka TRIP. Perang saudara selama lima tahun di Tajikistan berakhir damai setelah TRIP dapet 30 persen bagian dari pemerintahan Tajikistan. Cuma TRIP kemudian dianggap organisasi terlarang dan dicap teroris setelah upaya kudeta mereka gagal pada 2015 lalu. Dalam upaya kudeta itu, petinggi Tajikistan bernama Jenderal Abdulhalim Nazarzoda dilaporkan meninggal.
I’m reading.
Terus dari situ, Presiden Emomali kayak menyalahkan usaha kudeta ini sebagai pengaruh ekstrimis di negaranya, guys. Padahal dalam gagasan yang Presiden Emomali percaya, Tajikistan merupakan negara yang demokratis, berdaulat, serta berdasarkan hukum dan sekuler. Jadi yha dari situ mulai banyak beberapa aturan kontroversial di mana pada 2017 lalu Kemenag-nya Tajikistan menutup hampir dua ribu masjid dalam kurun waktu satu tahun. Masjid-masjid yang ditutup tersebut lanjut mereka alihfungsikan sebagai pusat medis sampe kedai teh.
Hhmmm…
Dari laporan media setempat, UU pelarangan hijab yang mulai diterapkan ini juga dipicu oleh serangan teroris di Balai Kota Crocus, Rusia pada April lalu. Buat yang nggak inget, serangan yang terjadi menjelang konser rock di Moscow tersebut menewaskan lebih dari 100 orang dengan empat pelakunya merupakan warga negara Tajikistan. Nah dari situ, pemerintah Tajikistan terus berupaya meredam apa yang mereka sebut ekstrimisme dengan salah satunya lewat meredam masuknya budaya pakaian Islami dari Timur Tengah yang dianggap mengancam identitas budaya mereka.
Anyone said something about it?
Ada nih. Jadi setelah Tajikistan resmi menerapkan UU pelarangan jilbab di seluruh wilayah negaranya, beberapa lembaga kayak Union of Islamic Scholar di Afghanistan dan Council on American-Islamic Relations aka CAIR tuh bener-bener menentang aturan ini. Direktur CAIR, Corey Saylor bahkan menyebut kalo pelarangan penggunaan pakaian keagamaan merupakan tindakan melanggar HAM. In his words, Corey bilang, “Banning the hijab is a violation of religious freedom and such a bans on religious attire should have no place in any nation that respects the rights of its people.”
Anything else I should know?
Well, kamu perlu tau juga nih kalo dari 2011 lalu pemerintah Tajikistan juga udah nerbitin UU Tanggung Jawab Orang Tua yang isinya berupa larangan buat para orang tua di Tajikistan untuk menyekolahkan anaknya ke pendidikan agama di luar negeri. Selain itu dalam UU ini juga diatur kalo anak-anak di bawah 18 tahun dilarang memasuki tempat ibadah tanpa izin, guys. Jadi yha serba dibatasi banget lah umat muslim di Tajikistan.
When you've had enough of environmental destruction…
Now everybody meet: Model ekonomi restoratif.
Rasanya sering kzl nggak sih sama berbagai jenis investasi yang punya dampak negatif buat alam. Entah itu mencemari lingkungan atau bahkan sampe merusak alam. Padahal ada cara lain lho buat bikin keseimbangan antara investasi dan lingkungan. Namanya adalah model ekonomi restoratif yang udah dibahas A to Z sama Chairwoman Koalisi Ekonomi Membumi, Gita Syahrani di podcast Green Talks by Katadata Green di Spotify dan YouTube.
Hold on I need some background.
Orait. Just in case kamu masih asing sama yang namanya ekonomi restoratif, Kak Gita di podcast ini tuh ada jelasin soal apa yang dimaksud sama ekonomi restoratif, guys. Jadi dari berbagai obrolan yang udah Kak Gita lakuin sama berbagai lintas organisasi dan lintas inisiatif, lahirlah terminologi model ekonomi restoratif yang punya indikator dasar yang relate banget sama filosofi budaya Indonesia. Apalagi kalo bukan menemukan titik keseimbangan antara hubungan manusia dengan sesama, manusia dengan alam, serta manusia dengan pencipta atau semesta. Jadi bisa dibilang model ekonomi restoratif tuh soal perjalanan memulihkan ketiga hubungan tadi.
Ahh, I see…
Nah kamu juga perlu tau nih bahwa buat bikin Indonesia jadi negara maju tuh nggak melulu soal adopsi teknologi berbasis Artificial Intelligence aka AI aja, guys. Ada beberapa aspek yang perlu dipenuhi juga, termasuk yha ningkatin value added ke berbagai sektor macem pertanian, perkebunan, sampe ke perikanan. So, lewat ekonomi restoratif ini, bakal muncul inovasi-inovasi yang inklusif di berbagai sektor buat mengurangi dampak negatif yang ada. Ofc kalo hal ini bisa dilakukan secara masif dan merata di Indonesia, bukan nggak mungkin akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita semakin tinggi.
Kalo gitu bisa cuan nggak sih?
Good question. Sebenernya cuannya model ekonomi restoratif sekarang tuh udah kelihatan banget dari berbagai sektor yang emang udah nerapin nerapin model ekonomi ini. Di podcast ini, Kak Gita ada nyontohin nih beberapa sektor kayak kecantikan dan food and beverages yang punya demand tinggi tapi ya tetep bisa diolah secara sustainable. Kayak contohnya ada pada produk-produk beauty dan personal care yang udah bisa dihasilkan dari olahan biodiversity Indonesia yang sustainable pula.
Berarti tetep ada boundaries, rite?
Iyesss betul banget. Hal ini juga di-mention sama Kak Gita yang ngomongin soal upaya buat cari cuan dalam model ekonomi restoratif tuh nggak boleh melanggar hak orang lain plus nggak boleh juga berdampak negatif ke alam sekitar, guys. Jadi ya at least, dua hal ini yang jadi boundaries dalam model ekonomi restoratif cari cuan. In her words Kak Gita bilang, “Jadi ya harapannya ekonomi restoratif itu juga mengurangi keserakahan dan membuat orang jadi lebih memahami arti cukup buat masing-masing.”
Ekonomi restoratif anti sawit gitu juga kah?
Kalo sampe anti sih engga ygy. Soalnya hal ini juga udah dibahas sama Kak Gita di mana dalam kasus sektor perkebunan yang udah terlanjur monokultur kayak sawit gitu, ekonomi restoratif justru punya peran penting buat memperbaiki sektor ini biar bisa lebih berkontribusi positif buat lingkungan dan sosial sekitar gitu. Caranya dengan meminimalisir dampak negatif dari sawit yang riskan banget dalam hal deforestation sama eksploitasi tanah. Jadinya bakal ketemu deh titik seimbang dari adanya perkebunan sawit dan kelestarian alam.
I'm really interested.
Memang sebagus itu sih dampak dan model ekonomi restoratif tuh. Meskipun kerjaan kamu tiap hari ngantor nine to five, ofc kamu masih bisa beri dukungan dalam ngembangin model ekonomi restoratif lewat beli produk-produk lokal yang mengambil bahan baku dari dalam negeri dan nggak punya track record jelek dari segi lingkungan ataupun ke para pegawainya. Jadi yah bisa dibilang, selektif buat beli produk tuh udah jadi basic manner kita sehari-hari.
Got it, anything else I should know?
Jadi yha gitu, model ekonomi restoratif nawarin kita solusi buat menemukan titik keseimbangan antara cuan dan lingkungan. Ofc, kita semua nggak mau kan climate crisis jadi makin parah dan berdampak ke berbagai lini kehidupan kita? So, udah waktunya kita buat mengambil tindakan nyata dengan menerapkan prinsip ekonomi restoratif agar lingkungan terus terjaga dari pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab.
When not only cigarettes need warning labels…
Cz social media needs it too, doctors said.
Ternyata nggak cuma rokok doang yang butuh label peringatan dalam bungkusnya, guys. Ahli bedah umum US bernama Dr. Vivek Murthy baru-baru ini juga nyaranin agar sosial media kayak Instagram, Tiktok, atau X diberi label peringatan yang bilang, “Regularly remind parents and adolescents that social media has not been proved safe, especially from mental health." Hal ini Dr. Murthy yakini based on penelitian pada 2019 yang menjelaskan bahwa remaja bisa menghadapi risiko kecemasan dan depresi ketika menghabiskan banyak waktu di sosial media serta survei pada tahun 2022 yang menunjukkan, hampir separuh remaja bilang kalo sosial media berdampak buruk ke tubuh mereka sendiri.
Nah, meskipun masih banyak riset soal dampak sosial media terhadap mental health yang masih abu-abu dan cenderung belum bisa digeneralisasi, Dr. Murthy tetep kekeuh perlu adanya label peringatan dalam sosial media. Kata beliau, dalam keadaan yang menurutnya darurat sekarang tuh kita nggak perlu nunggu informasi yang bener-bener valid buat melakukan tindakan preventif. Cukup dari fakta-fakta yang tersedia kalo sebagian besar remaja terpengaruh self diagnosis dan terdampak mental health dari sosial media aja udah cukup buat ngasih warning labels ke setiap platform-nya. In his words, Dr. Murthy bilang, “The mental health crisis among young people is an emergency and social media has emerged as an important contributor.”
"'Wah, KIM ini enggak benar nih, ingin menjegal Anies.' Saya katakan tidak ada sama sekali. Yang ada dalam dunia politik praktis itu adalah adu strategi."
Gitu ceunah kata Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu alias Bappilu Partai Golkar Idrus Marham. Ya gitu responsnya Bang Idrus soal cerita yang wara-wiri kalau KIM (Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat) dibilang mau jegal Anies Baswedan di Pilgub Jakarta Oktober mendatang. Katanya Bang Idrus lagi nih, di dalam politik yang ada hanyalah adu strategi.
Announcement
Thanks to Chev for buying us coffee today :)
Mau ikutan nraktir tim Catch Me Up! kopi? Here, here...just click here. Dengan mendukung, kamu nggak cuma beliin kopi yang menemani kami nulis, namun kamu juga udah men-support kami untuk terus berkarya dan membuat konten-konten berkualitas yang imparsial dan bebas dari kepentingan. Thank you so much!
Catch Me Up! recommendations
Wanna be more productive? Read this.
