Hello
It's midweek everyone, and if the news has been so mindblowing for you so far, we've got you. From the updates on the elpiji 3KG to efisiensi PNS, we know you probably don't see this coming. So repeat after us: Oke gas, oke gas, cari gas?????
First stop, the latest updates on Elpiji 3 Kg...
Yang kebijakannya lagi carut marut.
Yes guys, you've probably seen it a lot on the news: Pada Sabtu (01/02) minggu lalu, Kementerian ESDM resmi melarang distribusi gas elpiji 3 Kg a.k.a gas melon dari pengecer ke masyarakat. Masyarakat teriak, terjadi kelangkaan dan antrian panjang untuk beli elpiji 3kg, dan akhirnya kemarin banget (04/02), pemerintah kembali mengizinkan elpiji 3 Kg dijual para pengecer.
Pemerintah, ru ok?
We knowww rite. Jadi, hanya selang 48 jam sejak kebijakannya disahkan, Kementerian ESDM kemudian menganulir kembali aturan tersebut. Keputusan ini diambil sebagai respons pemerintah atas protes keras masyarakat yang mengeluh akan kelangkaan gas elpiji yang vital bagi kebutuhan sehari-hari.
Emang penting banget tu elpiji 3kg?
Banget, guys. Sejak awal kemunculannya, elpiji ini emang diperuntukkan buat warga menengah ke bawah dan usaha kecil warga kayak pedagang kaki lima, warteg dll. Gas elpiji 3kg yang biasa disebut gas melon juga disubsidi pemerintah, jadi harganya murah, yakni 18-19 ribu rupiah aja. Untuk bisa mendapatkan gas melon ini, masyarakat bisa beli gas elpiji 3kg ini ke pengecer aka warung pada umumnya. Nah cuma, dengan alasan memastikan harga gas yang nyampe ke masyarakat ga di-markup, pemerintah kemudian melarang distribusi gas elpiji di pengecer. Solusinya, warga beli langsung di pangkalan Pertamina.
Buset...
Makanya kan, aturan ini sontak bikin masyarakat teriak, karena elpiji melon jadi lenyap dari pasaran. Selain itu, terjadi juga kelangkaan di berbagai daerah sehingga warga sampe harus nyari ke banyak tempat atau ngantri berjam-jam buat dapetin gas melon. Hal inilah yang bikin masyarakat marah banget sama pemerintah, dan menuntut aturan ini diubah aja karena literally nyusahin. Dan akhirnya kemarin banget, aturannya dibatalkan, guys.
Terus solusinya gimana?
Everybody, meet: Sub pangkalan. Jadi gas melon bakal kembali boleh dijual sama pengecer, tapi para pengecer ini harus daftar dulu jadi mitra resminya Pertamina. Nah, para pengecer ini juga bakal dibekali sistem aplikasi khusus buat mastiin distribusinya tepat sasaran. Other than that, para pengecer bakal didaftarin sebagai bagian dari UMKM.
...
For now ada sekitar 370.000 supplier elpiji 3 kg yang terdaftar dalam program ini. Para pengecer harus patuh aturan dengan nggak menjual gas elpiji 3 kg dengan harga terlalu tinggi. Kalau melanggar, bakal ada sanksi terhadap mereka. Selain itu, masyarakat yang beli gas melon juga harus menunjukkan KTP, demi memastikan agar subsidinya tepat sasaran.
I've been hearing "subsidi" a lot...
Iya guys, karena ini emang alasan di balik kebijakan larangan penjualan oleh pengecer dari pemerintah. Jadi kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, subsidi untuk gas elpiji 3 kg itu tuh nyampe Rp 87 triliun per tahun. Dengan subsidi ini, harusnya harga gas melon tuh di angka 18-19 ribu rupiah per tabung. Makanya pemerintah ngatur biar Pertamina aja yang jual, supaya harga buat masyarakat ngga di-markup, dan subsidinya juga tepat sasaran.
Mau heran tapi...
Ya emang kebijakan Kementerian ESDM ini sangat memicu polemik di masyarakat. Faktanya, pangkalan gas Pertamina itu kan ngga selamanya mudah dijangkau warga, sehingga mereka yang mau beli gas melon ngga hanya harus keluar biaya buat beli gas, tapi juga buat transport atau bensin buat ke pangkalan. Dalam keterangan persnya pada Selasa (4/2), Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, bilang kalo kebijakan pelarangan penjualan elpiji 3 Kg oleh pengecer berasal dari Kementerian ESDM dan bukan kebijakan Presiden Prabowo.
HAAA??? Kok Lucu???
Literally, bisa-bisanya kebijakan menteri nggak sejalan sama kebijakan Presiden. Lebih lanjut, Dasco bilang kalo kebijakan Kementerian ESDM ini memicu kelangkaan gas di beberapa daerah. Masyarakat harus mengantre panjang untuk dapetin pasokan gas buat keperluan rumah dan usaha mereka. Fakta inilah yang membuat Presiden Prabowo memerintahkan Bahlil buat mengizinkan lagi para pengecer menjual elpiji 3 Kg per Selasa (4/2). Denger-denger, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, juga dipanggil Presiden Prabowo ke Istana Kepresidenan Selasa (4/2) sore.
Wih... bahas apaan tuh??
Dalam keterangannya pada pers, Bahlil bilang kalo doi mau laporan hasil sidak ke pengecer elpiji 3 Kg di Selasa (4/2) pagi. Intinya doi baru mau rapat sama Presiden setelah sidak dan ngecek kondisi terakhir. Lebih lanjut doi bilang kalo udah mulai ada perbaikan dan kondisi nggak sekacau kemarin. Di sisi lain, anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mengkritik kebijakan baru soal elpiji 3 Kg ini. Kebijakan ini dianggap bikin masyarakat harus effort lebih demi dapetin pasokan gas buat kebutuhan sehari-hari.
Agree...
Selain itu, anggota Ombudsman RI Bidang Substansi Ekonomi, Yeka Hendra Fatika juga bilang bahwa kebijakan ini ngga menyelesaikan masalah penyaluran subsidi yang nggak tepat sasaran. Also, Yeka menekankan perlunya pengawasan dan pengambilan kebijakan yang relevan demi hajat hidup orang banyak. Anggapan kalo pengecer sebagai aktor utama penyebab lonjakan harga gas melon sebenarnya nggak tepat. Menurut Yeka, dari pengalamannya mengawasi penyaluran produk subsidi pemerintah, penyelewengan harga bahkan sudah dimulai dari pangkalan atau agen resmi Pertamina.
Ada yang pro?
Ada. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, melihat kalo kebijakan pemerintah melarang para pengecer buat jualan elpiji 3 Kg bisa bantu memangkas ongkos distribusi. Yep, ongkos distribusi inilah yang memicu harga gas melon yang sampai ke tangan pembeli bisa dua kali lipat harga aslinya. Muzani juga negesin kalo penyaluran subsidi negara yang tepat itu penting. Pemerintah harus mastiin tiap masyarakat yang bisa akses produk subsidi benar kategori individu sasaran pemerintah.
I see. Anything else?
Yes, kabar duka juga datang pada momen carut marut kebijakan baru ESDM soal distribusi elpiji 3 Kg ini. Bu Yonih (62), seorang ibu paruh baya asal Tangerang Selatan yang juga pedagang nasi uduk meninggal dunia setelah mengantre gas melon. Diduga mendiang Bu Yonih kelelahan setelah mengantre lama di toko penjual gas dekat rumahnya. Merespons berita viral itu, Bahlil meminta maaf atas apa yang terjadi. Furthermore, doi nambahin kalo semua ini dilakukan demi penataan sistem yang lebih baik. Seharusnya nggak perlu ada kejadian nahas menimpa Bu Yonih kalo kebijakan lebih mateng, sih...
When our government's ambition is to clear more forest...
Here comes the disaster.
Again. It's another episode of pemerintah bikin geleng-geleng sama wacana kebijakan lingkungannya. Kalo sesat paham Presiden Prabowo soal deforestasi belum hilang from our heads, now pemerintah nyampein wacana yang lebih ambisius lagi soal hilirisasi nikel.
Ugh. Tell me.
Alright. Wacana ambisius terkait nikel ini rencananya bakal diwujudin dengan alih fungsi hutan seluas 20 juta hektar (ha). Luas area itu setara sama dua kali luas pulau Jawa, gaes. That's insane! Berdasarkan data Kementerian Kehutanan tertanggal 5 Desember 2024, rencananya area seluas itu bakal dialokasikan buat swasembada energi sama pangan. In the meantime, pemerintah pengen bisa mengurangi ketergantungan impor BBM dan bisa ngembangin bioenergi sendiri. Moreover, pengembangan biodiesel aja udah mendorong terciptanya polemik waktu minyak sawit perannya harus dibagi buat keperluan food vs fuel.
Terus gimana reaksi soal itu?
Of course, wacana ini ditolak sama berbagai pihak, termasuk Aliansi masyarakat sipil yang menilai rencana ini nggak logis secara ekonomis juga ekologis. Menurut Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Mutaqqien, produksi bahan bakar nabati, seperti sawit perlu perhatiin daya dukung lingkungan, guys. Related to that, Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo, juga bilang kalo wacana pembukaan 20 juta ha berpeluang besar nambahin perluasan wilayah perkebunan sawit. Hal ini disebut bisa mengancam fungsi lahan pertanian buat kebutuhan pangan nasional. FYI, Selama dua periode masa pemerintahan Jokowi, ada alih fungsi lahan seluas 69.856,6 ha/tahun.
Apa efeknya?
Kalo kondisi ini terus dibiarin, sumber lahan pangan nasional yang tersedia bisa terancam di masa depan. Even pemerintah punya kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) buat proteksi lahan pertanian dari alih lahan, nyatanya implementasinya tanda tanya. Gimana nggak? Masih banyak ditemukan kasus alih fungsi lahan pangan yang terjadi atas seizin pemerintah. Dari riset Satya Bumi dan lembaga lain (2024), daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TKH) sawit Indonesia hanya di angka 18,15 juta ha. While, based on data MapBiomas 2022, saat ini luas perkebunan sawit kita udah ada di angka 17,77 juta.
I see. Go on...
Not only biodiesel, dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional terbaru, pemerintah juga mendorong perwujudan biomassa kayu untuk kepentingan ekspor. Whereas, perluasan izin Hutan Tanaman Energi (HTE) untuk ekspor biomassa pelet kayu udah menyebabkan deforestasi hutan alam dan penggusuran masyarakat adat. In relation to that, menurut Manajer Kampanye Bioenergi Trend Asia, Amalya Reza Oktaviani, terjadi deforestasi untuk produksi pelet kayu yang menyasar pasar Korea Selatan dan Jepang di Kalimantan Utara dan Gorontalo. Based on riset Trend Asia, kebutuhan HTE untuk memenuhi kebutuhan nasional 10 juta ton pelet kayu menyebabkan deforestasi sampai 1 juta ha. So, klaim rezim soal alokasi hutan 20 juta ha untuk keperluan pangan dan energi nggak bakal memicu deforestasi itu keliru.
Kalkulasinya gimana?
Okay, based on Data Kementerian Kehutanan tertanggal 5 Desember 2024 menjelaskan dari mana angka 20 juta diperoleh. Ada sebanyak 15,53 juta ha lahan belum berizin, ditambah 5,07 juta ha yang berizin. Kalo Menteri Kehutanan, Raja Juli, bakal mengalokasikan 15,53 juta ha kawasan hutan belum berizin jadi cadangan pangan dan energi, berarti perlu rilis banyak perizinan baru. Kalo wacana program dan kebijakan baru ini sebenarnya kamuflase buat menerbitkan izin baru, Kementerian Kehutanan perlu berbenah lagi.
Apa dampaknya ke lingkungan?
Menurut Koordinator Nasional Pantau Gambut, Lola Abas, rencana alokasi 20 juta ha untuk sawit punya potensi memicu bencana ekologis. From 3,3 juta ha lahan yang akan diputihkan, 407.267 ha masuk ke Kesatuan Hidrologis Gambut dengan 84% ada di fungsi lindung. Sejak 2015-2022, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), nunjukkin kalo 90% bencana yang terjadi adalah bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, juga cuaca ekstrem. Because of this environmental disaster, WALHI pada 2023 mencatat ada 10.191 korban meninggal dunia dan hilang antara tahun 2015-2022.
Berapa besar kerugian negara?
It's a huge loss, guys. Setidaknya sejak 2015-2022, negara menanggung kerugian sampai Rp101,2 triliun. Menurut Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional, Uli Arta Siagian, kalo rencana pembukaan hutan seluas 20 juta ha buat pangan dan energi benar-benar diwujudkan, akan memicu kiamat ekologis. On the other hand, Koordinator Nasional FIAN Indonesia, Marthin Hadiwinata, rencana pemerintah ini juga sarat ambisi buat mencapai swasembada pangan yang it's so kolonial dan orba. Langkah kebijakan pemerintah buat ngegas swasembada sendiri malah bisa dianggap abai ke kepentingan masyarakat Adat, petani kecil dan perempuan.
Kok gitu?
Yep. Menurut Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Franky Samperante, pendekatan dengan pertanian keluarga, petani kecil, dan produsen pangan skala kecil malah berhasil memenuhi kebutuhan atas kedaulatan pangan. Lebih lanjut, reformasi agraria yang sejati seharusnya dimulai dari masyarakat adat dan lokal. Swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah, malah cenderung mencetak persawahan baru daripada optimalisasi lahan yang udah ada. By the way, proyek food estate yang konsepnya monokultur sudah gagal sejak era pemerintahan Presiden Soeharto pada 1997 silam. Pengembangan lahan gambut juga terus berlanjut sampai era pemerintahan Jokowi di 2020.
How about Swasembada Pangan pemerintah?
Well, based on data pemerintah, perhutanan sosial bakal didorong buat perwujudan ketahan pangan. Lahan hutan seluas 1,1 juta ha disebut cocok buat pengembangan padi gogo. Kalo hanya padi dan beras yang jadi pangan utama maka bisa membahayakan kedaulatan pangan nasional. Efeknya bisa menghilangkan pangan lokal yang diproduksi dan dikonsumsi masyarakat adat. Menurut data Badan Pangan Nasional (Bapanas), konsumsi beras per kapita masyarakat Indonesia menurun pada 2021 dan 2023 dari 81,83 menjadi 81,23 kg/kapita/tahun.
So, what's the conclusion?
Alright. Menurut Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Refki Saputra, cita-cita swasembada pangan pemerintah sekarang yang fokus ke satu komoditas aja bakal ngulang kesalahan rezim Orba, nih. Meanwhile, menurut Direktur Eksekutif Sustain, Tata Mustasya, dari sudut pandang ekonomi, kelestarian hutan bakal jadi tabungan buat kehidupan manusia yang sejahtera di masa depan. Jika rencana pemerintah membabat 20 juta ha lahan hutan benar diberlakukan, bakal menambah risiko meningkatnya cuaca ekstrem akibat climate change. More of it, keanekaragaman hayati bakal hilang juga dan memicu keruntuhan ekosistem secara global.
A-Z about the budget cuts on APBN 2025
Work-life changing.
Yep, guys, berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2024 tentang Efisiensi Belanja, Presiden Prabowo baru aja memangkas anggaran sejumlah Kementerian atau Lembaga (K/L) dalam APBN 2025. Penerapan kebijakan ini of course berdampak banget sama fasilitas yang diterima para PNS atau ASN.
Tell me.
Okay, efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo diberlakukan melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN). Berdasarkan nota dinas yang beredar, ada 10 perintah efisiensi penggunaan sarana dan prasarana di kantor BKN. Perintah efiesiensi yang dimaksud termasuk alokasi BBM, anggaran jamuan pimpinan, pengadaan alat tulis kantor (ATK), penggunaan listrik kantor, sampai operasional mobil jemputan dinas. Menurut keterangan PLT Biro Humas BKN Mohammad Ridwan, semua efisiensi yang dilakukan BKN sudah sesuai Inpres dan arahan Menkeu. Moreover, Kepala BKN, Zudan Arif, juga menambahkan kalo semua ASN harus adaptif selama bekerja ditengah efisiensi.
Tapi, kok bisa sih dipotong duitnya?
Well, sebelumnya pada Kamis (30/1), Menkeu Sri Mulyani sudah menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja di pusat juga daerah. Selain BKN, salah satu Kementerian yang turut terdampak pemangkasan anggaran adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Wahh kan mereka yang bangun-bangun infrastruktur?
Yep. Menurut keterangan persnya pada Jumat (31/1), Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti menyebut bahwa anggaran awal Kementerian yaitu Rp110,95 triliun, dipangkas sekitar 80% atau sekitar Rp81 triliun. Because of this efficiency, beberapa proyek pembangunan akan terdampak, misalnya proyek pembangunan jalan sampai bendungan. Saat ini pihak Kementerian PU sedang menentukan proyek-proyek prioritas mana yang harus tetap berjalan.
Respon Menteri PU gimana tuh?
Well, merespons pemangkasan anggaran dari Menkeu, Menteri PU, Dody Hanggodo menyatakan kalau jajarannya bakal mengkaji ulang soal kebutuhan anggaran yang mungkin bisa diajukan ulang ke Presiden. Misalnya proyek pembangunan IKN yang sebelumnya nggak jadi dipangkas. Lebih lanjut, pak Menteri bilang kalo kementerian PU bakal lebih mengutamakan infrastruktur prioritas kaya irigasi dan jalan raya. Tujuannya nggak lain buat mendukung target pemerintahan Prabowo-Gibran buat mencapai swasembada pangan.
Any other opinions about this?
Yes, selain Kementerian PU, Kementerian Pertanian (Kementan) juga ikut bicara terkait pemangkasan anggaran. Dalam keterangannya pada Senin (3/2), Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyoroti produksi pertanian yang naik berdasarkan data BPS. Beliau nggak bicara banyak soal langkah kementeriannya pasca pemangkasan anggaran oleh Presiden, hanya minta didoakan supaya selalu sehat. Padahal, Kementan tadinya mau minta nambah anggaran buat pembangunan cetak sawah dan pompanisasi. Yep, goals-nya juga buat dukung terwujudnya program pemerintah baru terkait swasembada pangan, guys.
I see. Anything else?
Yes, sebelum menyusun dan meneken Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Presiden melakukan cross check buat mutusin besaran anggaran yang bisa dipangkas yaitu Rp306,69 triliun. Rincian anggaran belanjanya yaitu kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp 50,59 triliun. Even it seems like a good sign, Pakar Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan, melihat kalo efisiensi anggaran bisa menyebabkan program dan kegiatan kementerian atau lembaga pemerintahan mandek. Efeknya pegawai bisa menganggur karena nggak adanya anggaran untuk melangsungkan kegiatan atau program kerja. Semoga efisiensi anggaran nggak bikin pelayanan publik ikut tambah loyo, deh...
Talking about some tiny features but very useful for the scientists...
QR code tracking on bees.
Yep, guys, sebuah penelitian terbaru berhasil menemukan cara memantau pergerakan lebah dan siklus hidupnya hanya dengan QR code berukuran kecil. Para ilmuwan dari Pennsylvania State University (PSU) memanfaatkan teknologi QR code ini sebagai 'chip' yang ditempel di punggung lebah. Tim peneliti menempelkan AprilTags berukuran kecil ke punggung lebah dengan menggunakan lem. Selanjutnya pergerakan lebih dari 32.000 ekor lebah dipantau lewat sistem pencitraan otomatis selama 24 jam, tujuh hari seminggu. Dari tracking ini, bisa diketahui kapan waktu lebah keluar-masuk sarang bahkan durasi yang mereka perlukan untuk melakukannya. Sebagian besar perjalanan para lebah makan waktu hanya beberapa menit. Meanwhile, sebagian kecil lebah perlu waktu sampai dua jam di luar sarang buat cari makan. Menurut Profesor entomologi PSU, Margarita Lopez-Uribe, hasil penelitian itu nunjukkin kalo sebagian besar lebah mencari makan dekat dengan sarangnya sendiri. Fakta lain yang menarik, lebah kan dipercaya bisa hidup selama kurang lebih 4 minggu atau 28 hari. Tapi data di lapangan nunjukkin kalau umur lebah bisa lebih panjang dari perkiraan. Based on the data, lebah terlihat mencari makan selama enam minggu. Lebah baru aktif mencari makan ketika mereka berusia dua minggu, jadi sebenarnya dari situ bisa terlihat lebah hidup lebih lama dari perkiraan. Goals penelitian ini utamanya buat menguatkan standar peternakan lebah organik yang ada di AS, guys.
"Mungkin gajinya kecil,"
Gitu guys komentar Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin pas ngejelasin soal minat masyarakat untuk jadi tentara nasional Indonesia (TNI) yang bisa dibilang rendah. Menurut Pak Sjafrie, bisa aja ga pada mau jadi tentara karena gajinya kecil. Makanya, hal ini harus jadi perhatian pemerintah dan DPR.
When it's still February 5th but your coworker is already having instant noodles for lunch...
Announcement
No one bought us coffee today :(
Mau ikutan nraktir tim Catch Me Up! kopi? Here, here...just click here. Dengan mendukung, kamu nggak cuma beliin kopi yang menemani kami nulis, namun kamu juga udah men-support kami untuk terus berkarya dan membuat konten-konten berkualitas yang imparsial dan bebas dari kepentingan. Thank you so much!
Catch Me Up! recommendations
When cutting calories is on your New Year's resolution...
