All you need to know about pemblokiran anggaran pembangunan IKN...
is it because it's not THAT urgent?
Yep guys, kamu pasti tahu bahwa salah satu kebijakan peninggalan Presiden Jokowi adalah proyek IKN di Kalimantan Timur yang pembangunannya masih berlangsung sampai sekarang. But, at the same time, rencana efisiensi anggaran di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga mulai diberlakukan. Mau bangun IKN, tapi anggaran lagi diefisiensikan, terus gimana tuh? Now everybody, meet: anggaran IKN diblokir.
AMPON ni negara.
Cape banget emang. Jadi guys, awalnya emang Presiden Prabowo udah berkomitmen buat nerusin pembangunan IKN. Tapi, ternyata anggaran buat IKN juga nggak luput dari efisiensi, makanya ikut diblokir. Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, benar adanya kalo anggaran pembangunan IKN masih diblokir, gaes.
We're talking about how much?
Jadi, anggarannya itu sebesar Rp48,8 T untuk kelanjutan pembangunan IKN pada periode 2024-2029. Adapun budget segitu udah tersebar di Otorita IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di bawah kepemimpinan Menteri Dody Hanggodo. Adapun anggaran itu dialokasikan buat pembangunan gedung-gedung berbagai lembaga negara, seperti eksekutif, legislatif, juga yudikatif dan bakal rampung pada 2029 mendatang.
Geez...
That's not all, guys. Sebelumnya, pada pembangunan IKN tahap pertama di 2022-2024, alokasi anggaran yang digunakan udah mencapai Rp89 triliun. Dengan dana tersebut, dibangun jalan tol, 47 tower hunian untuk ASN, penyediaan air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, juga kawasan perkantoran.
Banyak duit udah dipake artinya harus lanjut dong...
Ya harus lanjut emang. Lagian juga masih menurut Hasan Nasbi, Presiden Prabowo udah berkomitmen untuk meneruskan pembangunan IKN selama lima tahun ke depan, dan anggarannya udah disiapkan. Selain itu, beliau juga katanya udah siap ngantor di IKN once it's done. However, waktu dikonfirmasi ke Seskab Teddy Indra Wijaya, jawabannya lebih fokus ke target pembangunan IKN yang direncanakan bakal rampung di 2028.
Jadi gimana si?
We're just as confused as you are. Jadi menurut Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, sampai saat ini realisasi anggaran pembangunan IKN belum ada karena anggaran kementerian PU diblokir semua. However, kalo menurut Otorita IKN sih, program pembangunannya jalan terus. Jubir OIKN, Troy Pantouw pada Jumat (7/2) bilang bahwa semua program pembangunan sarpras di tahap kedua pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana sampai targetnya rampung di 2028. Selain itu, menurut Troy, para investor swasta tetap berkomitmen membangun IKN karena peluang investasi menarik di sana. Salah satu investor swasta dalam negeri buat program IKN adalah PT Medikaloka Hermina Tbk.
Apa kabar investor IKN?
Alright, Dirut PT Medikaloka Hermina Tbk, dr Hasmoro, mengaku tetap optimis sama prospek investasi IKN di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. So far, Medikaloka Hermina udah menginvestasikan lebih dari Rp 500 miliar dan tetap berkomitmen beresin pembangunan RS Hermina Nusantara di IKN. FYI, adanya RS Hermina Nusantara ini bakal jadi faskes modern buat para ASN, sebagai warga pioneer yang bakal tinggal di sana.
Hermina aja nih?
Engga. Respons optimis juga datang dari PT Ciputra Development Tbk (CTRA) yang menyatakan kalo proses pembangunan proyek perusahaan di IKN masih berjalan seperti biasa. Saat ini Ciputra Group sedang menjalankan proyek pembangunan 10 tower apartemen untuk ASN dan 20 rumah tapak untuk eselon 1.
Any authorities' comment about this?
Yep. Salah satu Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, mengaku sepakat dengan Presiden Prabowo soal pemblokiran anggaran pembangunan IKN. Menurut beliau, belum jadi sesuatu yang mendesak untuk melanjutkan IKN di tengah kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Sependapat dengan NJ, pengamat ekonomi dari Universitas Mataram, NTB, Ihsan Ro'is Ihsan, menilai keputusan ini cukup bijaksana. Menurutnya, pembangunan IKN sebagai simbol nggak menyangkut hajat hidup orang banyak. While, ketika dimintai pendapat, Jokowi mengaku nggak ingin dilibatkan lebih jauh dan mendorong awak media dan warga buat bertanya ke pemerintah saja.
!!!!!!!
Sabar, guys. Anyway, kamu harus tahu juga nih bahwa efisiensi anggaran juga menyasar BMKG sama Basarnas. Padahal kan keduanya penting buat memitigasi bencana di NKRI yang terletak di ring of fire ini ya. Tapi jadinya sekarang, anggaran BMKG jadi hanya Rp1,4 T sedangkan Basarnas di Rp1,01 T. Turun dari tahun lalu BMKG di 2,8 T, dan Basarnas di 1,4 T. Hal ini kemudian bikin warga pada khawatir pemerintah bakal skip kalo ada bencana. However, Hasan Nasbi lagi-lagi bilang bahwa efisiensi ini ngga bakal ngefek ke kualitas alat informasi cuaca sama pendeteksi gempa. Hal ini karena ada empat kriteria yang nggak kena efisiensi anggaran, di antaranya gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, sampai bansos. Tapi, fakta di lapangan nunjukkin kalo efisiensi anggaran di Komisi Yudisial (KY) misalnya, udah menyebabkan penggajian karyawan hanya bisa dilakukan sampai bulan Oktober tahun ini.
