Now, on pembatalan mendadak mutasi Letjen Kunto Arief...
Setelah ramai-ramai soal UU TNI, publik kembali menyoroti soal proses pembatalan mutasi mendadak tujuh orang perwira tinggi TNI, termasuk Letjen Kunto Arief Wibowo. Bukan orang sembarangan, Letjen Kunto Arief adalah putra dari Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal (Purn.) Try Sutrisno. Pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief di last minutes ini menimbulkan spekulasi publik kalau keputusan ini ada kaitannya sama keterlibatan sang ayah dalam Deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming.
HAH?
Yep, berkembangnya spekulasi publik ini enggak lepas dari ralat keputusan yang terkesan mendadak. Proses mutasi di tubuh tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tertanggal 29 April 2025. Dalam surat keputusan itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merotasi dan melakukan mutasi pada 237 pati TNI, yang terdiri dari 109 TNI AD, 64 TNI AL, dan 64 TNI AU. Nah, sehari setelahnya Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menerbitkan SK Nomor 554a/IV/2025 yang isinya meralat SK 554 dengan membatalkan mutasi dari tujuh perwira tinggi TNI, which are: Letjen Kunto Arief Wibowo, Laksda Hersan, Laksda Krisno Utama, Laksda Rudhi Aviantara, Laksma Phundi Rusbandi, Laksma Benny Febri, juga Laksma Maulana.
And, we're gonna highlight on...
Letjen Kunto Arief Wibowo, yang baru menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I. Jadi doi nih anaknya pak Try Sutrisno yang bakal dimutasi jadi Staf Khusus Kepala Staf TNI AD. Adapun jabatan lamanya bakal diisi sama Laksda Hersan, yang notabene adalah mantan ajudan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
I see how things got fishy...
Betul. Menariknya proses mutasi ini terjadi enggak lama sejak ramai usulan dan gugatan Forum Purnawirawan TNI buat mencopot Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, salah satu jenderal Purnawirawan yang ikut bersuara soal usulan itu adalah ayah dari Letjen Kunto Arief, gaes. Kalo kata Kepala Laboratorium Indonesia 2025 (LAB 25), Jaleswari Pramodhawardani, ralat cepat mutasi Pati TNI ini jelas memicu spekulasi politis yang bikin publik jadi bertanya-tanya.
Gimana tuh maksudnya?
Iya, gaes, jadi di Indonesia sendiri relasi sipil-militer tuh sensitif banget. Menurut Jaleswari, hal ini bikin susah buat menganalisis kebijakan internal di tubuh TNI sendiri. Karena seperti banyak orang tahu, kebijakan strategis TNI sering dipengaruhi sama faktor kekuasaan. Alhasil, masyarakat jadi menghubung-hubungkan kebijakan mutasi sama kepentingan. Selanjutnya, Jaleswari menegaskan perlu ada keterangan resmi dari TNI terkait perubahan tiba-tiba ini supaya spekulasi publik enggak makin liar.
Jadi, ada hubungannya sama wakil Presiden enggak sih?
Jadi banyak yang mikir gitu sih guys, soalnya dinamika mutasi- eh, gajadi deh-nya itu terjadi dalam waktu singkat dan terkesan terburu-buru. Preseden ini juga mempertegas dugaan bahwa ada campur tangan politik dalam struktur kemiliteran di Indonesia. Di sisi lain, Presiden disebut sedang menunjukkan otoritasnya sebagai orang nomor satu di Indonesia. Nggak heran, isu 'matahari kembar' yang sempat kencang berhembus beberapa waktu lalu muncul lagi dengan adanya pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI di penghujung April ini.
Fair enough...
Nah, kalo menurut pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief berkaitan sama evaluasi dari Presiden Prabowo atas keputusan mutasi dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Selebihnya Khairul juga ngejelasin ada istilah 'lima menit terakhir menentukan' dalam dunia militer.
Jelasin dong soal itu...
OK. Jadi, istilah ini tuh ngegambarin kalau TNI menerapkan apa yang disebut fleksibilitas dalam pengambilan keputusan strategis mereka. Keputusan yang diambil di menit-menit terakhir itu sifatnya dinamis dan penuh sama pertimbangan, seperti kebutuhan organisasi, keamanan, sampai evaluasi dari panglima tertinggi, yaitu Presiden. Nah, menurut Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief ini nunjukkin sikap Prabowo yang tegas soal posisi presiden sebenarnya. Secara politik, Presiden Prabowo kelihatannya enggak menginginkan adanya pergantian jabatan dan menginginkan Letjen Kunto Arief tetap menjabat sebagai Pangkogabwilhan I.
Does TNI have a say?
Yep, jadi pada Sabtu (3/5), Mayjen Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa proses mutasi itu udah melewati sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) secara profesional. Lebih lanjut, dijelaskan kalau pimpinan TNI enggak pernah menimbang isu politik atau isu di luar organisasi buat memilih pengganti, termasuk ketika menunjuk Laksda Hersan sebagai pengganti Letjen Kunto Arief.
Tapi kenapa tiba-tiba dimutasi dong?
Well, sekali lagi Mayjen Kristomei menyebut kalo mutasi jabatan di lingkup TNI terjadi secara rutin dan didasari kebutuhan organisasi, tour of duty, juga pembinaan karier personel. Lebih lanjut, Mayjen Kristomei juga menyatakan bahwa pembatalan mutasi dilakukan karena ada beberapa perwira tinggi yang masih punya tugas dan kewajiban yang belum selesai. Jadi, kalau satu posisi dalam tubuh TNI belum bisa digeser, rotasi buat personil yang lain otomatis enggak bisa dilakukan, gaes.
I see. Anything else?
Yes, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, ikut prihatin sama diralatnya keputusan mutasi pati TNI ini. Hal ini disebutnya mencerminkan kalau memang ada pengaruh politik dalam proses mutasi yang berjalan di tubuh TNI. Lebih lanjut, Kang TB menegaskan kalau mutasi prajurit aktif enggak seharusnya dipengaruhi sama opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Bahkan, doi juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang enggak tegas dan konsisten menjaga marwah institusi. Seharusnya sejak awal usulan mutasi ditolak daripada harus diralat setelahnya, karena bakal berdampak ke kepercayaan publik sama netralitas TNI.
