All you need to know about Ormas Minta THR Jelang Lebaran
Mendekati lebaran, pembahasan soal Tunjangan Hari Raya a.k.a THR, ketupat lebaran, salam tempel, dan berbagai istilah lainnya jadi hal yang umum. Pemberian THR biasanya diberikan secara formal kepada karyawan atau pekerja. Tapi, gimana kalau Organisasi Masyarakat (Ormas) ikut minta THR sama para pelaku usaha?
Tell me about it.
Udah bukan rahasia umum, kadang pengusaha tuh males banget kalo ada ormas minta THR. Meski begitu, statement dari Wakil Menteri Agama (Wamenag), Muhammad Syafi'i, yang nggak mempersoalkan kebiasaan Ormas minta THR ke pengusaha cukup kontroversial, nih, gaes. Yep, pak wamen bilang kalau ormas minta duit ke pengusaha itu udah jadi budaya Indonesia sejak dulu dan nggak perlu dipermasalahkan.
Waitttt, Pak Wamen...
Yes, agak kaget juga sama statement Pak Wamenag yang kesannya nggak menganggap serius keluhan dan keresahan warga ini. Lebih lanjut, Pak Wamen juga sempet menjawab dengan kelakar kalau kadang Ormas-ormas itu bisa dapat THR, tapi nggak jarang juga nggak dapat apa-apa. Meanwhile, dalam keterangan persnya pada Selasa (18/3), Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi merangkap Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, menyatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi sama aparat hukum buat beresin masalah Ormas yang sering minta THR ke pengusaha.
Terus apa kata Polri?
So, dalam keterangan resminya pada Jumat (21/3), Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan kalau Polri nggak akan menoleransi segala bentuk premanisme yang bisa mengancam investasi dan stabilitas ekonomi nasional. Lebih lanjut, Polri bakal menindak tegas aksi premanisme berkedok Ormas yang marak mendekati hari raya.
Bisa w laporin aja ga si ormas-ormas tuh...
Bisa. Para pengusaha dan investor juga udah diimbau Polri buat nggak ragu melaporkan ke hotline layanan 110 kalau menemukan Ormas yang melakukan tindakan premanisme. Tak hanya itu, Polri juga bakal melakukan langkah preventif berupa pembinaan ke Ormas supaya nggak menyalahgunakan nama organisasinya untuk kepentingan pribadi/kelompoknya.
Apa aja contoh kasusnya tuh?
Alright, jadi ada beberapa kasus "Ormas minta THR" di berbagai wilayah yang jadi sorotan karena viral di media sosial beberapa waktu belakang. Misalnya, kasus penusukan dan penganiayaan dua satpam di SMKN 9 Tangerang oleh sejumlah anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) karena permintaan THR yang ditolak. Selain itu, ada juga laki-laki yang mengaku sebagai jagoan cikiwul yang viral karena memalak sebuah perusahaan di Bekasi. Masih di Bekasi, ada juga pria dengan seragam ASN yang minta THR ke para pedagang di Pasar Induk Cibitung, Kabupaten Bekasi. Bahkan, nggak cuma Ormas aja yang minta THR, anggota bhabinkamtibmas Polsek Metro Menteng juga "minta THR" ke sebuah hotel di Jakarta Pusat.
Waduh, sampai aparat juga ikutan?
Iya, gaes. Anggota bhabinkamtibmas itu bernama Aipda Anwar. Saat ini, doi udah menjalani penempatan khusus (patsus) selama 20 hari untuk diperiksa lebih lanjut sama Propam Polres Metro Jakarta Pusat atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, Aipda Anwar nih bikin surat permintaan THR atas inisiatif sendiri dan sengaja nggak lapor ke pimpinan juga. Dalam surat itu tertera nama empat anggota Bhabinkamtibmas, yaitu AKP Irawan Junaedi, Aiptu Hardi Bakri, Aipda Anwar, juga staf Anwar yang saat ini dalam pemeriksaan pihak Propam. Dalam keterangannya pada Senin (24/3), Kapolsek Metro Menteng, Kompol Rezha Rahandhi, mengonfirmasi kalau kop surat, nomor, juga stempel yang tertera dalam surat yang beredar itu bukan keluaran Polsek.
Hmm. Terus apa respons para pengusaha?
Well, dalam keterangan pada media di Minggu (23/3), Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta, Nurjaman bilang bahwa emang nggak satu-dua Ormas yang minta THR ke para perusahaan. Hal ini jelas membebani perusahaan secara finansial, karena faktanya ormas yang minta THR itu nggak cuma satu, tapi banyak. Terus kalo perusahaan nggak ngasih THR ke Ormas, biasanya perusahaan tersebut akan menghadapi risiko tersendiri yang berbeda-beda pressure-nya di tiap daerah.
Jadi, baiknya Ormas harus kaya apa?
Oke, kalau menurut Peneliti Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Muhammad Anwar, ada faktor ekonomi yang berperan pada budaya "Ormas minta THR" ini. Kebanyakan Ormas juga LSM sebenarnya menghadapi keterbatasan dana buat menjalankan program mereka. Alhasil, mereka cari cara lain buat dapat pemasukan atau kas, salah satunya dengan minta THR ke para pengusaha. Lebih lanjut, masalah Ormas ini nggak bisa diselesaikan hanya dengan regulasi atau imbauan moral. Menurut Anwar perlu ada pendekatan ekonomi ke Ormas supaya mereka bisa dapat pendanaan lain yang transparan supaya budaya minta THR ini nggak terus berlanjut.
I see. Anything else?
Yes. Presiden Prabowo menyoroti praktik "ormas minta THR" ini dan minta ke aparat hukum untuk mengambil tindakan tegas. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, setelah bertemu Presiden di Istana Kepresidenan pada Rabu (19/3). Furthermore, menurut Adrianus, kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini sedang lesu ditambah pemerintah yang sibuk omon-omon membuat situasi seperti ini terus terjadi di tengah masyarakat. Praktik "Minta THR" ini akan terus berulang dalam berbagai bentuk, nggak melulu dalam bentuk uang, tapi bisa juga lowongan pekerjaan hingga permintaan untuk jadi vendor.
