First stop, here's your updates on: Ormas Keagamaan....
Pada mau ngurus tambang nggak yah?
Yep, kamu pasti tahu kan guys, bahwa meskipun agak jaka sembung bawa golok, tapi Pak Presiden Jokowi tetep resmi kasih lampu ijo buat ormas keagamaan mengelola usaha pertambangan. Kebijakan ini tentunya menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, tak terkecuali dari ormas keagamaan itu sendiri. Ada yang happy, ada juga yang ogah. Yuk kita bahas.
Hold on, I need some background.
You got it. Jadi gini ceritanya guys, semua ini berawal dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang disahkan Presiden Jokowi sejak akhir April lalu. Lewat peraturan ini, pemerintah legit kasih izin badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan buat mengelola pertambangan. Dijelasin juga ormas keagamaan di sini harus bertindak sebagai pengendali, dan nggak boleh dipindahtangankan tanmpa persetujuan Menteri.
Jaka Sembung bawa golok...
Setuju, karena namanya ormas keagamaan, ya urus keagamaan atau masyarakat aja ga si sesuai namanya? Kalo kamu mikir gitu, emang banyak yang sepemikiran sama kamu, guys. Bahkan banyak juga yang beranggapan kayak: “Ah ini mah Jokowi-nya aja yang ‘bagi-bagi kue’”. Kayak, agak susah untuk nggak mengaitkan izin tambang ini dengan persoalan politik. Ya kan? Belum lagi emang ada sejumlah ormas agama maupun tokohnya yang secara terang-terangan membantu pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres kemaren *Uhuk* NU *Uhuk*. Dari sini, netizen Indonesia juga mikir, “Fix emang ada udang di balik bakwan, nih."
Iya tah?
Well, nggak, guys. Dikonfirmasi langsung oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, izin tambang yang diberikan ke ormas keagamaan ini pure itikad baiknya Presiden Jokowi. In his words, Bang Bahlil Jumat lalu bilang begini nih, “Logikanya, memang semua ormas itu dukung Prabowo (Re: Di Pilpres 2024)? Nggak semua kan? Jadi kami memberikan izin tambang itu tidak melihat urusan politik," katanya.
Okay….
Lebih jauh, Bang Bahlil juga bilang keputusan ini diambil setelah Pak Presiden melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Di situ Presiden Jokowi dapat aspirasi gimana caranya ormas keagamaan juga bisa diperankan, guys. In that sense, ya balik lagi ke core awal bahwa Presiden Jokowi emang pengen menghargai jasa-jasa organisasi yang hebat ini. Makanya, dikasih izin ngurusin tambang.
Kenapa tambang kenapa ga warmindo aja...
WKWKW Jujur gatau. Makanya macem-macem banget respons masyarakat terkait hal ini, guys. Bahkan organisasi keagamaan sendiri, sebagai main character-nya di sini, reaksinya juga macem-macem. Kita bahas satu-satu deh ya. Pertama, ada ormas islam terbesar dan tertua di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Disampaikan oleh ketua umum pengurus besar NU, Yahya Cholil Staquf, pihaknya mau banget ngurusin tambang, ya biar bisa biayain organsiasi dan santri mereka.
I see.....
Lebih lanjut, Gus Yahya juga menyebut sekarang tuh NU lagi butuh banget sumber revenue, guys. Secara, di Jawa Timur aja nih, disebut ada satu pesantren yang santrinya mencapai 43.000 orang, tapi infrastrukturnya terbatas. Not to mention upah para guru di pesantren itu juga nggak worth it. So in that sense, Gus Yahya bilang mereka sekarang ada di kondisi yang membutuhkan lah. Jadi, mereka butuh apa pun yang halal, yang bisa jadi sumber revenue buat biaya organisasi dan para santrinya.
Terus gimana sekarang?
Sekarang sih, update-nya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama lagi ngurus segala berkas izin tambangnya ke Kementerian Investasi/BKPM nih, guys. Nah, sambil nunggu, Kementerian Investasi sendiri disebut udah nyiapin lahan buat PBNU. Adapun dalam keterangannya, Bang Bahlil bilang lahan yang disiapin buat PBNU itu adalah lahan tambang yang sebelumnya dikelola PT Kaltim Prima Coal aka KPC, under Bakrie Group. Termasuk cadangannya juga dikasih. Bang Bahlil bilang sih izin tambang buat PBNU bakal keluar di minggu-minggu ini, gengs.
How about Muhammadiyah?
Abis ngomongin organisasi Islam terbesar dan tertua di Indonesia, tentunya ga sah kalo belum bahas the second best, yakni Muhammadiyah. Yang harus kamu tahu adalah, sampai berita ini ditulis, Muhammadiyah tuh masih belum memutuskan bakal menerima atau menolak tawaran izin tambang ini, gengs. Yep, Sekretaris Umum mereka, Abdul Mu’ti bilang pihaknya masih terus mengkaji kebijakan ini dari berbagai aspek dan sudut pandang, guys.
Hmmm….
Iya, lebih jauh, Prof. Mu’ti menyebut PP Muhammadiyah tuh nggak mau buru-buru di sini, guys. Kayak harus diukur dulu, dipikirin dulu, apakah kebijakan ini bisa berdampak positif buat masyarakat atau enggak. Bakal menimbulkan masalah nggak ke depannya, Jadi ya gitu. Prof. Mu’ti sih bilang keputusannya secara penuh ada di Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi yaa, let’s see.
Now tell me other organisations’ reaction…
Sure. Kalau NU fix maju, Muhammadiyah masih mikir, sekarang kita bahas yang fix menolak kebijakan ini. Yep, it’s none other than Konferensi Waligereja Indonesia aka KWI. Disampaikan oleh sekretaris KWI, Marthen Jenarut, KWI tuh ngeliatnya gini lo: Gereja Katolik tuh selalu mendorong upaya tata kelola pembangunan yang berprinsip kepada pembangunan berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi nggak mengorbankan hajat hidup orang banyak. Apalagi sampe mengorbankan kelestarian lingkungan. Makanya, ngeliat izin tambang yang sejatinya banyak masalah ini, KWI langsung skip deh.
Terus terus?
Senada dengan KWI, Persekutuan Gereja Indonesia aka PGI juga menyatakan mereka skip tawaran izin tambang, guys. Ketua Umum mereka, Gomar Gultom bilang pihaknya sama sekali nggak punya kemampuan buat ngurusin tambang. Terus nggak sesuai juga sama bidang pelayanan mereka. “Ini benar-benar berada di luar mandat yang dimiliki oleh PGI,” kata Pak Gomar gitu.
Speaking of kemampuan dan mandat…
Now let’s hear it from: Romo Magnis. Yep, tokoh agama Katolik, Frans Magis Suseno aka Romo Magnis juga menyatakan dia menolak kebijakan izin tambang buat ormas keagamaan, guys. Dalam pernyataannya kemaren, Romo Magnis bilangnya, “Kami tidak dididik untuk itu. Dan umat mengharapkan dari kami dalam agama bukan itu." Mungkin maksudnya baik, katanya. Tapi kayak, “No. that’s not it," gitu kira-kira.
Terus kalau nggak mau gitu gimana dong?
Ikutin prinsip Ci Mehong, guys. Ini tuh ‘Yang mau-mau aja” lol. On a serious note, Bang Bahlil sendiri bilang kalau ada ormas yang nggak butuh ya nggak apa apa. “Masa kita paksa orang yang tidak butuh?” katanya gitu. That being said, yang diprioritaskan di sini ya yang membutuhkan aja. Se-simple itu kok. Terus kalau ada yang nggak mau, ya lahannya dibalikin lagi ke negara buat dilelang lagi.
Hah gimana?
Iya. Gini gini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebutkan ada enam ormas keagamaan buat mengelola lahan tambang. Ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 yang sebutin bahwa pemerintah bolehin Wilayah Izin Usaha Pertambahangan Khusus (WIUPK) untuk diberikan kepada ormas keagamaan. Kalo di Islam tuh buat NU dan Muhammadiyah, terus kalau Kristen tuh ya Persekutuan Gereja Indonesia, Katolik itu Konferensi Waligereja Indonesia, kemudian untuk Hindu, dan Buddha masing-masing satu. Lengkap tuh ada enam bekas lahan tambang buat diurus sama ormas-ormas ini. Nah, kalau ormas-ormas ini nggak mau ngambil, pak Arifin Tasrif bilangnya lahan itu bakal dibalikin lagi ke negara dan selanjutnya dilelang lagi. Gitchu dehhh….
Got it. Now wrap it up….
Terkait pro kontra soal isu ini, yang harus kamu tahu adalah pertambangan merupakan salah satu industri yang heavily regulated karena emang pengelolaannya yang kompleks. Mulai dari proses eksplorasi sampe exploitasinya itu yang mungkin banget memunculkan konflik sama masyarakat (misalnya masyarakat adat/masyarakat sekitar yang lingkungannya rusak karena penggalian tambang) sampe efek lingkungannya yang emang merusak banget. Nah terkait hal ini, pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai bahwa ormas Keagamaan engga memiliki kapabilitas dan kemampuan dana untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan, jadi dikhawatirkan ormas nih nantinya jadi makelar aja dalam mengalihkan pengelolaan tambang ke swasta.
