Who's reborn but not your favorite '90s band?
Mahkamah Konstitusi.
Siapa yang kangen sama gebrakannya Mahkamah Konstitusi??? Jadi kamu masih inget dong sama putusan MK soal Mas Gibran beberapa waktu lalu? Nah sekarang, menjelang Pilkada, Mahkamah Konstitusi come back dengan putusannya nih, guys. Tapi kali ini, menyasar ke adeknya, which is Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Nggak cuma itu, putusan MK kemaren juga menyasar ke Anies Baswedan dan PDI Perjuangan yang masih punya harapan buat ikutan Pilgub Jakarta. More on those, scroll down.
Background pls.
Amannn. Kita bahas satu-satu yah. Kamu masih inget nggak sama putusan Mahkamah Agung beberapa waktu lalu soal batas usia calon kepala daerah? Berdasarkan Putusan MA, usia calon kepala daerah yang tadinya diatur minimal 30 tahun PADA SAAT PENDAFTARAN CALON, diubah jadi PADA SAAT PELANTIKAN. Ketua Umum PSI, yang juga anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep of course diuntungkan dong di sini. Secara, doi yang kelahiran 25 Desember ‘94 itu bisa banget maju Pilkada kalau begini, guys. Makanya dari kemaren udah banyak berseliweran nama Mas Kaesang di bursa-bursa calon kepala daerah, mulai dari Jakarta, sampai Jawa Tengah.
Okay….
Surprise! MK be like, “Nggak! Nggak ada yah kayak gitu." Yep, dalam putusannya kemaren, Mahkamah Konstitusi menegaskan persyaratan usia minimum calon kepala daerah, which is 30 tahun, harus dipenuhi pada saat mendaftarkan diri sebagai calon. Bukan saat pelantikan kayak yang didalilkan MA. That being said, Mas Kaesang yang udah santer diusung KIM Plus sebagai Bakal Cawagub Jawa Tengah terancam gagal maju nih, guys. Mundur alon-alon. Nah perbedaan pandangan ini yang bikin bingung. Siapa yang bingung? Ya KPU selaku EO. Karena putusan dua-duanya bersifat final dan mengikat.
LAH TERUS PIYE???
Makanya, di sini bingung, di sana bingung. Ntar nggak bingung lagi pas udah di akhirat (So yesterday nggak joke-nya? Wkwkwkw). Anyways, karena putusan MK ini juga, KPU tuh diketahui masih harus pelajari dulu gimana-gimananya, guys. Komisioner KPU Idham Holik juga menyebut pihaknya bakal discuss dulu sama DPR terkait Putusan MK dan MA ini, Meanwhile, at DPR, Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia menyebut pihaknya bakal rapat dulu minggu depan sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah dibuka.
Terus terus? Ada lagi nggak gebrakan MK?
Ada lagi. Bukan cuma soal batas usia, putusan MK kemaren juga ngomongin masalah ambang batas perolehan suara partai politik supaya bisa ngajuin kepala daerah. To give you a better context, based on UU Pilkada Pasal 40 ayat (3) didalilkan begini: Partai politik atau gabungan koalisi itu harus memeroleh suara minimal 25% pada Pileg DPRD masing-masing. Nah, lewat putusan MK kemaren, perolehan suara partai diturunin, guys! Nggak lagi dipukul rata 25%, tapi didasarkan pada total jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih. Makin banyak jumlah pemilihnya, makin tinggi juga ambang batasnya. Tapi ya ngga sampe 25%, cuma 10-6,5%.
Di Jakarta gimana?
Di Jakarta sendiri kan punya kurang lebih 8,5 juta penduduk yang terdaftar sebagai pemilih ya. Dalam aturan terbarunya, dijelaskan MK bahwa provinsi yang punya total pemilih 6-12 juta jiwa tuh partai politik cukup memeroleh suara 7,5% aja, guys. Nah kalo diliat di komposisinya di perolehan suara DPRD saat ini, semua partai kecuali PDIP udah tergabung ke circle KIM Plus dan mendukung RK-Suswono dengan total jumlah 91 kursi DPRD (dari total 106), dengan persentase suara jauh di atas 25% seperti yang disyaratkan. Cuma sisa PDIP yang punya 15 kursi dengan presentase suara 15%. Udah tuh, pupus harapan. Ga nyampe 25% kan. Eeeeh muncul putusan MK di mana batasnya jadi 7,5% yang secara otomatis bikin PDI Perjuangan qualified untuk mengusung cagubnya sendiri! Nggak perlu bergerombol sampe 12 partai ehehehehe.
Seneng dong mereka?
Well, disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga, pihaknya ya excited menyambut putusan MK ini, guys. “Ada jalan yang kemarin-kemarin mungkin seolah-olah tertutup jalannya, tetapi pagi menjelang siang hari ini terbuka jalan,” katanya gitu. Tapi ya again, PDI Perjuangan masih menunggu keputusan KPU atau KPUD Jakarta (yang again, masih dipelajari sama KPU).
Any clues PDI Perjuangan bakal dukung siapa?
Nggak tahu. PDI Perjuangan sih so far masih nunggu arahan dari Ketua Umum mereka, Megawati Soekarnoputri ygy. Terkait siapa sosoknya, jubir PDI Perjuangan, Chico Hakim menyebut ada kemungkinan kader mereka sendiri yang diusung. Tapi nggak menutup kemungkinan kader luar juga yang akhirnya diusung. “Termasuk Pak Anies,” kalau kata Chico.
Speaking of Abah….
Well, dengan adanya putusan MK ini, maka peluang Abah Anies Baswedan untuk maju sbagai Cagub Jakarta ya terbuka amat lebar. Kan kemaren kita bahas pencalonannya nyaris batal tuh karena nggak cukup partai yang support, nah sekarang PDI Perjuangan bisa banget dukung Pak Anies, guys. Jubir Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian sih bilang komunikasi dengan PDI Perjuangan sampai saat ini lancar jaya ya, guys. Atau partai-partai lain, atur deh. “Pak Anies siap maju bersama siapa pun," katanya.
Got it. Anything else I should know?
Jadi ya gitu intinya, guys. Masih sangat berdinamika Pilgub Jakarta ini mimin liat-liat. Dan nggak cuma di Jakarta loh, Pilkada-Pilkada di daerah lain juga akan berdampak dengan putusan MK ini. That being said, kalau kata eks Ketua MK Prof. Mahfud MD, akan ada 36 Pilkada yang punya case sama kayak Jakarta: Melawan kotak kosong atau calon boneka. Biar ada rasa keadilan katanya. Jadi ya. harus cepat ditindak lanjut lah sama KPU.
Now, your call, KPU
