MK Kabulkan Gugatan Ambang Batas Parlemen, Penembakan Pengungsi Palestina Ketika Distribusi Bantuan, Gubernur Jakarta Akan Ditunjuk Presiden, Eras Tour Concer Hanya Ada di Singapura

Sekarang, atau lima tahun lagi, 10 tahun lagi, sampai 50 tahun lagi, yang namanya Pemilihan Umum aka Pemilu tuh di Negeri Wakanda most likely bakal tetap mengandung bumbu-bumbu drama ygy. Yep, hal itu udah ketahuan banget dari yang saat ini lagi terjadi, gengs. Pemilu 2024, ribet. Pemilu 2029, lebih complicated lagi. Soalnya nih, over the weekend kemaren, Mahkamah Konstitusi baru aja mengabulkan gugatan yang mengatur soal parliamentary threshold yang akan berlaku mulai 2029 mendatang.

Parliamentary threshold alias ambang batas parlemen. Gini gini, to give you some background, kamu wajib tahu bahwa supaya sebuah partai politik bisa lolos sampai ke Senayan, partai tersebut harus memenuhi syarat aka melewati ambang batas yang ditentukan Undang-Undang, guys. Apa aja syaratnya? Well, menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana di Pasal 414, legit di-mention: “Partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional.”

Parliamentary threshold ini penting, guys, untuk make sure kalau orang-orang yang duduk di parlemen itu adalah orang-orang yang beneran kompeten dan didukung sama masyarakat. Gimana kita tahu mereka kompeten? Ya ketahuan dari kualitas partai politiknya. Gimana kita tahu sebuah partai politik itu berkualitas? Ya ketahuan dari banyaknya dukungan dari masyarakat. Kayak, udah banyak didukung masyarakat aja masih banyak yang korupsi *wk*. Anyway, banyaknya dukungan dari masyarakat ini ofc ada ukurannya, yaitu sebesar 4% perolehan suara nasional. Dengan persentase minimal 4% ini, maka mereka diharapkan bakal bisa bikin kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, dalam mewujudkan kesejahteraan. Jadi intinya, mencapai 4% ini susaaaah banget ges karena emang… ya banyak.

Ok kita lanjut. Pemilu 2024 kan udah kelar ya. Kelar nyoblosnya maksudnya, ehehehe. Perhitungan suara dari KPU pun udah on going di mana kita bisa liat nih partai-partai mana aja yang udah passing the threshold. Iya, per kemarin, di jam 3 sore WIB, real count KPU mencatat ada sembilan partai yang udah memeroleh lebih dari 4% suara secara nasional dan memastikan langkahnya dapat kursi di DPR RI. Top Five-nya sih ada PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, dan NasDem. Terus disusul PKS, Demokrat, PAN, dan juga PPP. Ini semua sih petahana ygy, artinya nothing new gitu loh, bila dibandingkan pemilu 2019. Tapi kita nggak mau ngomongin ini sekarang, gengs. yang mau kita omongin adalah aturan untuk Pemilu 2029. Everybody, you met them before: Mahkamah Konstitusi.

Hari Kamis kemaren, Mahkamah Konstitusi baru aja mengabulkan gugatan soal ambang batas parlemen ini, gengs. Adapun gugatan ini sebelumnya dilayangkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi aka Perludem yang diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati dan Irmalidarti. Perludem menggugat ke MK untuk mengubah aturan soal ambang batas parlemen ini, guys. Disampaikan oleh Kuasa Hukum Perludem,  Fadli Ramadhanil bilangnya parliamentary threshold 4% ini bikin suara rakyat jadi terbuang sia-sia, karena nggak terkonversi jadi kursi di DPR RI. Iya kan, jadi misalnya kamu dukung Partai Para Swifties (PPS), nah bisa aja kamu nyoblos PPS tapi karena mereka ga nyampe 4%, coblosan kamu itu sia-sia deh…

Yak, MK setuju dan mengabulkan gugatannya. Dalam sidang putusan kemaren, Ketua MK Suhartoyo menyebut para hakim konstitusi sepakat sama Perludem, gengs. Para hakim konstitusi sepakat  ketentuan ambang batas parlemen alias parliamentary threshold sebesar 4% yang selama ini berlaku tuh  nggak sejalan sama prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum. Atas dasar itulah maka MK ngabulin gugatannya Perludem.

Oh, enggak gitu juga konsepnya, bro. Masih dalam putusan MK kemaren, hakim konstitusi enggak menghapus ambang batas 4% itu jadi nggak ada sama sekali. Yep, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyebut pihaknya nyerahin lagi ke pembuat undang-undang alias DPR jadi seberapa tuh ambang batasnya. Jadi lebih rasional gitu, pake kajian yang jelas, dan juga komprehensif. That being said, karena harus dibahas di DPR, parliamentary threshold ini dinilai masih konstitusional buat Pemilu 2024. Tapi revisinya harus mulai jalan supaya bisa berlaku mulai 2029 mendatang.

You mean putusan soal syarat usia capres cawapres ya? Ehehehe. Ya emang harusnya gini sih, guys. Mantan Ketua MK, yang juga Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, dalam keterangannya kemaren menyebut setiap putusan yang berdampak langsung ke peserta kontestasi politik. either itu memberatkan atau yang meringankan, harusnya emang diterapkan buat periode berikutnya. Nah kalau putusan syarat usia capres-cawapres itu, Pak Mahfud bilang, “Itu sebuah kesalahan. Dan udah dibuktikan bahwa itu salah, yaitu Anwar Usman dipecat sebagai ketua,” katanya gitu.

Ya itu tadi. MK kan balikin lagi putusannya ke DPR RI ya di mana DPR kudu memutuskan ambang batas yang rasional untuk partai politik. Nah sekarang sih DPR bilang mereka masih mikir-mikir dulu ambang batasnya ini harus berapa. Yep, Anggota DPR RI dari fraksi PKB, Yanuar Prihatin menyebut pihaknya lagi mempertimbangkan aspek derajat proporsional dan pembatasan multipartai. Derajat proporsional, biar suara rakyat di   parlemen tetap terwakilkan oleh partai politik yang ada. Tapi, at the same time, jangan sampai ada multipartai yang end up mengarah ke multipartai ekstrem.

I see….

Lebih jauh soal DPR yang lagi mikir-mikir ambang batas parlemen ini harusnya berapa, kalau dari PDI Perjuangan sih ngeliatnya parliamentary threshold ini harus dinaikkan, guys, up to 5-7% lah. Tujuannya, ya buat penyederhanaan jumlah partai. Biar konsolidasi di DPR juga lebih gampang dan efektif. Tapi kalau dari PAN, angka yang bisa dipertimbangkan yaa… 2-3%. Jadi ya balance gitu. Nggak tinggi-tinggi banget, tapi nggak yang 0 juga. Alasannya sama, supaya ada pengendalian jumlah parpol. Biar dinamika di DPR juga bisa disederhanakan gitu.

WKWKWKWKW we know what you’re thinking. Now let’s talk about: Partai Solidaritas Indonesia aka PSI. Berdasarkan real count KPU per kemarin, PSI udah memeroleh suara sebesar 3,13%. Dikittt lagi nyampe ambang batas 4%. Jadi nggak perlu nunggu 2029. Sekarang pun, ini partai dikit lagi bisa masuk Senayan. Tapi yang harus kamu tahu adalah, there’s something sus di balik perolehan suara ini, guys. Soalnya, suara PSI di sini tuh melonjak secara drastis. Iya, dalam waktu belasan jam aja, suara PSI udah bertambah sampai 72 ribu. Hal ini jadi pertanyaan dong, “Kok bisa???”

Ya bisa-bisa aja, guys. Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie bilangnya penambahan suara ini wajar since rekap perhitungan suara di KPU juga masih on going. In that sense, Sis Grace menyebut netizen tuh jangan pada negative thinking deh sama PSI. Toh partai-partai lain juga pada ngalamin hal yang sama, suaranya naik turun juga. Jadi, jangan apa-apa larinya ke PSI.

Soalnya, kalau kata para peneliti, partai lain tuh naik turunnya smooth. PSI doang nih yang agak laen. Disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi, saat ini data yang masuk ke Sirekap KPU tuh udah lebih dari 50%. Itu artinya, kalau ada naik turun tuh pasti smooth gitu. Kayak PKB misalnya. Mereka juga naik turun, tapi nggak sedinamis PSI. Makanya hal ini jadi pertanyaan, apakah emang hal ini disengaja supaya meloloskan PSI ke Senayan karena as we all know, PSI ketua umumnya Mas Kaesang Pangarep, guys. Anaknya Presiden Joko Widodo.

Tapi kalau kata KPU mah, tunggu ajaa hasil akhirnya 20 Maret ntar. Sekarang, KPU masih on progess ngerekap semua perolehan suara yang masuk nih, guys. Disampaikan oleh Komisioner KPU, Idham Holik, proses ngerekap perolehan suara ini dilakukan secara berjenjang, terus prosesnya terbuka lagi, disaksikan oleh pihak terkait kayak Bawaslu, masyarakat, dan disiarkan jurnalis di media. Jadi all good lah.

Jadi ya intinya gitu, guys. Intinya, buat Pemilu 2029, ambang batas 4% most likely nggak bakal berlaku lagi. Secara kalau dari pov partai-partai new player yang belum pass the threshold nih, ngumpulin 4% tuh susahnya minta ampun, guys. Iya, mulai dari keterbatasan biaya, terus persaingan yang gila-gilaan, sampai harus meyakinkan warga di grassroot buat memilih juga jadi PR bagi mereka. Bayangin aja, partai sekecil itu berkelahi dengan partai yang puluhan tahun established. Tapi kalau diliat good case-nya, Partai Gerindra di 2009, NasDem di 2014 juga bisa kok jauh melewati threshold 4%. Dan di 2019, nggak ada partai baru yang lolos ke Senayan. Jadi, salahnya di mana nih para partai baru?

Yang namanya Israel ini emang nggak pernah puas yah buat terus lanjutin genosida mereka di Gaza, Palestina. Ya walaupun pihak-pihak negosiator perdamaian di Gaza lagi ngeupayain adanya gencatan senjata, tapi yha faktanya Israel masih terus aja ngelakuin aksi barbar mereka dengan gencarin upaya genosida mereka di Gaza. Salah satunya lewat penembakan tentara Israel ke para pengungsi Palestina di tengah distribusi bantuan pada Kamis kemarin.

Sure. To refresh our memory, kamu pasti tau dong kalo genosida Israel ke Gaza sekarang ini tuh udah terjadi dari 7 Oktober lalu. Jadi ya udah hampir lima bulan ini masyarakat Palestina yang tinggal di Gaza menghadapi teror dan ancaman kematian hari demi hari. Mulai dari bombardir tentara Israel, angka kelaparan yang tinggi, sampe serba terbatasnya sarana kesehatan dan sanitasi di Gaza.

Nah salah satu aksi genosida Israel yang belakangan ini rame dikecam negara-negara lain adalah penembakan brutal terhadap para pengungsi Palestina di tengah distribusi bantuan ke wilayahnya. Hal ini terjadi pada Kamis kemarin di mana banyak banget pengungsi Palestina yang berkumpul di Jalan al-Rashid setelah dapet info akan ada truk-truk bantuan di sana. Kamel Abu Nahel yang jadi salah satu korban dalam peristiwa itu bilang kalo para pengungsi di sana excited banget setelah udah dua bulan ini selalu makan pakan ternak sehari-hari.

Nah begitu truk-truk yang bawa bantuan ini lewat, ofc para pengungsi langsung pada excited dan datengin konvoi truk itu dong. Mereka pada langsung ngambilin makanan-makanan yang dibawa di bak truk tersebut. Eh out of nowhere, tiba-tiba aja ada tentara Israel yang ngelepasin tembakan brutal ke para pengungsi Gaza yang lagi pada ambilin bantuan tersebut. Tembakan brutal ini bikin keadaan tentunya jadi chaos. Ada yang kena tembak, orang-orang juga pada lari nyelametin diri, dan nggak sedikit juga yang jatuh dan keinjek-injek gitu, guys.

Wait until you heard kalo seusai adanya tembakan brutal tersebut, tank-tank Israel kemudian pada tancap gas dan menabrak banyak korban tewas serta korban-korban yang lagi jatuh di sepanjang Jalan al-Rashid ini. Kamu tentunya juga udah liat beberapa video yang nunjukin POV sasaran tembak Israel pada insiden ini. Gara-gara ini, at least ada 118 pengungsi Palestina yang tewas dengan 760 korban lainnya luka-luka. Mereka yang butuh perawatan lebih lanjut di bawa ke rumah sakit al-Shifa, Kamal Adwan, Ahli, dan rumah sakit Yordania.

Banget. Lah gimana nggak, bukannya mengakui apa yang udah doi lakukan ke ratusan korban yang berjatuhan dari insiden penembakan kemarin, pihak Israel justru ngeklaim kalo para pengungsi ini justru menjarah truk-truk berisi bantuan tersebut. Lah, gimana ceritanya para pengungsi ini dituduh menjarah bantuan yang emang ditujuin ke mereka? Terus nggak cuma itu, pihak Israel juga bilang bahwa mereka cuma lepasin tembakan peringatan dan kebanyakan korban tewas karena terinjak-injak. Lah aneh bener yak. Terus para korban yang tewas tertembus peluru ulah siapa dong??

Ya gitu deh, guys. After kejadian penembakan brutal Israel kemarin, Sekjen PBB bernama Antonio Guterres menyampaikan keinginannya untuk segera melakukan penyelidikan independen yang efektif atas kejadian ini. Terus kalo Dewan Keamanan PBB cuma bisa ngungkapin keprihatinannya yang mendalam atas tewasnya lebih dari 100 orang dalam konvoi bantuan Gaza kemarin. Lebih lanjut, pihak Dewan Keamanan PBB akhirnya juga cuma bisa kembali mendesak Israel untuk membuka akses perbatasan biar akses bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza. 

Now tell me about Gaza ceasefire updates
You got it. Jadi after pekan lalu Presiden US, Joe Biden berharap ceasefire bisa segera terwujud Senin ini, Presiden Biden justru khawatir nih genosida Israel di tengah distribusi bantuan ke pengungsi Palestina justru menambah kesulitan dalam proses negosiasi gencatan senjata. Cuma sumber anonim dari White House udah nge-spill kalo rancangan ceasefire yang diusulkan udah kurang lebih disepakati pihak Israel. “Right now, the ball is in the camp of Hamas,” gitu kata sumber anonim dari The White House.

Belum tau yah. Cuma sewaktu berita ini ditulis, baik perwakilan pihak Hamas dan Israel udah sama-sama ada di Kairo, Mesir nih. Kedua belah pihak lagi ngelakuin perundingan nggak langsung buat mencapai kesepakatan gencatan senjata serta pertukaran tawanan. Kalo ceasefire ini bener-bener bisa terjadi sih, at least masyarakat Gaza bisa bisa lebih fokus buat beribadah selama Ramadhan nanti.

FYI, per Kamis kemarin udah ada 30 ribu lebih masyarakat Palestina yang jadi korban meninggal dunia atas genosida yang Israel lakukan sejak awal Oktober lalu. Nggak cuma terancam dibunuh dengan bom, rudal, dan peluru-peluru Israel, masyarakat Palestina di Gaza juga tengah terancam kelaparan, guys. At least ada 576 ribu atau sekitar 25 persen penduduk Palestina yang sekarang ini tengah menghadapi kelaparan akibat genosida yang nggak berkesudahan yang dilakukan Israel.

Hey, Jakarta siders. Spill bill here. Hari ini, kita mau nge-spill rencana pemerintah yang mau mengubah  sistem pemerintahan di Jakarta setelah kehilangan statusnya sebagai ibu kota negara. Yep, setelah ntar nggak lagi jadi ibu kota, Gubernur Jakarta ada kemungkinan bakal ditunjuk oleh presiden. Bukan dipilih rakyat lagi. Nah lo….

Sure. Jadi as we all know, di tahun ini, ibu kota negara kan bakal resmi pindah ke IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ya. Dari sini, pasti yang terlintas  di kepala pertama kali adalah, “What will happen to Jakarta after this?” YAKAN? Well, ini dia yang mau kita omongin di sini, guys. Bakal ada sejumlah perubahan yang terjadi di Jakarta. Pertama, ofc Jakarta bakal kehilangan statusnya sebagai Ibu Kota. Jadi instead of DKI Jakarta, it’s DKJ namanya. Daerah Khusus Jakarta, Sebagai daerah khusus, Jakarta bakal punya sejumlah aturan yang khusus juga. Aturan khusus ini yang kemudian lagi diproses sama pemerintah dan DPR RI melalui RUU DKJ, guys.

Nah yang harus kamu tahu adalah, ada satu pasal di RUU ini yang jadi perbincangan banyak orang, guys. Yep, apalagi kalau bukan soal sistem pemilihan kepala daerahnya yang disebut bakal berubah di Jakarta. Nggak lagi dengan Pilkada di mana Gubernurnya dipilih oleh rakyat, Pasal 10 ayat (2) di RUU ini legit menyebut: “Gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan ditunjuk hingga diberhentikan presiden dengan memperhatikan usulan DPRD.” Hal ini ofc triggering dong. Kayak, “Halo demokrasi, where are you?”

Gini gini. Dalam isi rancangan UU ini, warga Jakarta nanti kalo mau punya gubernur baru cuma nonton doang nih, ga nyoblos lagi. Jadi rencananya ntar DPR bakal kasih dua nama usulan calon gubernur Jakarta ke Presiden. Nah Presiden pilih salah satunya gitu. In that sense, kalau kata eks Menteri Polhukam Mahfud MD, poin ini mengecohkan, guys. Berpotensi menimbulkan kronisme bagi presiden. Alias presiden menunjukkan keberpihakannya, alias yaa… cawe-cawe.

Well, kalau kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad sih enggak ya, guys. Soalnya dalam keterangannya kemaren, Pak Dasco bilang both partai politik dan pemerintah tuh sama-sama pengen Pilkada Jakarta dipilih langsung oleh rakyat. Sama kayak Pilkada di daerah lain. In his words, gini nih doi bilangnya, “Jadi kalau ada informasi yang menyatakan bahwa untuk Gubernur Daerah Khusus Jakarta itu ditetapkan dengan mekanisme yang lain, itu adalah pendapat yang keliru dan mungkin belum ter-update perkembangan terkini.”

Jujur gatau. Tapi yang mimin tahu sih, 6 Februari kemaren tuh DPR RI udah menerima Surat Presiden aka Surpres tentang perwakilan pemerintah buat membahas RUU DKJ ini, guys. DPR RI kan sekarang lagi reses ya. Belom pasti juga apakah RUU ini bakal masuk ke pembahasan masa sidang berikutnya apa enggak. Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam keterangannya menyebut, “Undang-Undang DKJ dibahas sesuai mekanismenya dulu karena baru menerima surat, belum ada mekanisme yang dijalankan,” katanya gitu.

Btw, kesimpulannya adalah masih abu-abu banget nih apakah Pilkada Jakarta bakal digelar sama kayak yang lain atau ngikutin RUU yang selama ini beredar, which is ditunjuk Presiden. Pilkada Jakarta sendiri rencananya bakal digelar barengan sama daerah lain, yaitu di November tahun ini. Ada beberapa nama yang disebut jadi strong contender-nya, guys. Mulai dari Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, terus Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Anies Rasyid Baswedan, Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni,  Menteri Sosial Tri Rismaharini, sampai PJ Gubernur Jakarta yang saat ini menjabat, Heru Budi Hartono.

As we all know, Mother Taylor sekarang ini lagi deket banget ama kita, guys. Iyesss doi lagi ada di Singapore buat lanjutin Eras Tour Concert-nya dari kemarin Sabtu sampe seminggu ke depan. Jadi bakal ada sekitar enam hari lah Mbak Taylor bakal full ngadain concert di sana. Yang perlu kamu tau nih, Eras Tour Concert Taylor Swift di Singapura ini kemarin sempet rame gara-gara Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin nge-spill bahwa ada klausul khusus nih dari pemerintah Singapore buat nggak ngebolehin tim Mbak Taylor bikin Eras Tour Concert di Asia Tenggara selain di Singapura. Denger-denger juga pihak Taylor Swift juga ditawarin sampe USD3 juta per concert di Singapura selama ya Eras Tour Concert ini bener-bener eksklusif di kawasan Asia Tenggara cuma ada di Singapura doang.

Nah topik ini makin bikin snowball effect setelah anggota parlemen Filipina, Joey Salceda meminta Departemen Luar Negeri Filipina buat menekan lembaga mitranya di Singapura mengklarifikasi isu ini. Kata Salceda sih, klausul ini jelas merugikan negara-negara tetangga dan bukan merupakan tindakan negara tetangga yang baik. Hal ini juga sempet di-mention sama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Uno yang bilang kalo pariwisata Indonesia juga butuh ‘swiftonomics’ untuk menarik lebih banyak wisatawan dateng ke negara kita, gitu.

Gitu guys komentar dari Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muchammad Romahurmuziy lewat akun X-nya, di mana dia memprotes keanehan atas lonjakan suara yang dialami oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kata bang Romy kemarin, ini aneh banget karena kenaikan yang dialami PSI tuh cuma mungkin kalo partainya menang 50% di TPS. Makanyaa, doi meminta KPU Bawaslu buat segera melakukan penyelidikan. Hayo loooo…

Mau ikutan nraktir tim Catch Me Up! kopi? Here, here…just click here.  Dengan mendukung, kamu nggak cuma beliin kopi yang menemani kami nulis, namun kamu juga udah men-support kami untuk terus berkarya dan membuat konten-konten berkualitas yang imparsial dan bebas dari kepentingan. Thank you so much!