Masyarakat Meragukan Kualitas Putusan MK

We know, we know. Kondisi perpolitikan Indonesia emang suka plot twist. Tapi, engga ada yang lebih plot twist daripada putusan Mahkamah Konstitusi dua hari lalu, guys.

Yoi. Nah, nggak sedikit orang yang meragukan kualitas dari putusan kemarin. Beneran atas dasar demokrasi atau ada udang di balik bakwan gitu? Secara, dengan putusan kemaren, ada pihak yang diuntungkan di sini kan. It’s none other than Wali Kota Solo yang juga anaknya Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Dan Ketua MK yang mengabulkan putusan ini adalah Anwar Usman, yang nggak lain nggak bukan adik iparnya Pak Jokowi. Wadidawww sekeluarga banget nih?

Itu juga yang rame diomongin sama netizen +62. Soalnya dengan dikabulkannya putusan ini, maka Mas Gibran most likely bakalan bisa maju di Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden. Iya, in case you’re not following, Mas Gibran tuh emang dari beberapa waktu lalu kenceng diisukan jadi cawapresnya Prabowo Subianto, guys. Tapi Mas G kan usianya baru 36 tahun sedangkan syarat capres cawapres tuh at least 40 tahun. Tapi ya hal ini udah ngga jadi penghalang lagi karena om-nya Mas G udah memutuskan bahwa yang bisa jadi capres adalah yang: “Berusia paling rendah 40 tahun ATAU pernah dan sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Baik di tingkat kabupaten/kota atau provinsi.”

Yoi, kan doi saat ini Walikota Solo, jadi technically bisa. Tapi ya tadi, putusannya bikin masyarakat Indonesia pada bertanya, “Is…. this for reallll?” dan saking bingungnya, hakim MK-nya sendiri juga nge-spill kalau putusan yang ini tuh bikin bingung, merupakan peristiwa yang aneh, dan baru kali ini terjadi.

Gini gini, seperti layaknya sebuah putusan pada umumnya, pasti ada hakim yang setuju dengan putusan tersebut, ada juga yang punya pendapat berbeda (hence hakim tuh jumlahnya ganjil, biar ada satu decisive vote). Pendapat berbeda ini kemudian dikenal dengan istilah “dissenting opinion”. Nah dari gugatan yang dikabulkan kemaren itu, diketahui empat dari sembilan hakim menyatakan dissenting opinion, guys. Mereka adalah: Arief Hidayat, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra. Adapun yang nge-spill putusannya bikin bingung tuh Pak Saldi Isra, guys.

Jadi di hadapan majelis hakim, Pak Saldi tuh nge-highlight stance-nya masing-masing hakim yang akhirnya mempengaruhi hasil final putusan. Adapun dalam keterangannya, sebenernya para hakim MK tuh masih gambling gitu lo soal jabatan ‘Kepala Daerah’ di sini tuh maksudnya sebatas jabatan gubernur aja atau semua kepala daerah termasuk bupati dan wali kota juga bisa. Bahkan setelah diambil titik temunya, Pak Saldi bilang ada lima hakim yang memutuskan “Oke ‘Kepala Daerah’ yang dimaksud di sini tuh adalah jabatan GUBERNUR, ya” gitu. Lima, lawan empat hakim sisanya, ya harusnya fix dong jabatannya sebatas gubernur.

Nah ini yang bikin bingung. Pak Saldi bahkan menyebut sejumlah hakim tuh sempat nyaranin buat di-hold dulu aja keputusannya, since masih pada debat kan. Tapi nggak lo, guys. Once Anwar Usman hadir ikutan rapat *Ehem*, para yang mulia hakim ini disebut mulai ke-attract untuk untuk nggak kasih batasan kepala daerahnya di level apa, termasuk di tingkat kabupaten/kota. Jadi ya gitu deh, putusannya, kayak yang kita sama-sama tau kemaren itu :)))).

Dengan adanya putusan ini, maka wali kota bisa ikutan Pilpres meskipun usianya belum 40 tahun. Of course putusannya mengundang pro kontra hingga bikin semua orang geregetan, termasuk para pengamat hukum dan politik. Salah satu pengamat politik dari Constitutional and Administrative Law Society aka CALS, Herdiansyah Hamzah Castro bahkan bilangnya MK tuh udah kehilangan akal sehatnya. Udah terlalu kemakan hasrat politik, rather than mempertimbangkan nalar hukumnya.