Hello
Breathe in, breathe out. Remember, you can always start the day by being optimistic. In that case, let's zoom in on Pilkada Jakarta, which shows us all that people are really optimistic. Some may feel optimistic about winning the election, and the others may feel optimistic about doing the second round. Let's find out!
First stop, to the aftermath of Pilkada Jakarta....
Satu atau dua putaran nih???
Yep, tipissss banget hasil Pilkada Jakarta 27 November lalu guys, setipis dompet kamu kalo H+5 abis gajian. Even with such a slim margin, paslon Pramono Anung-Rano Karno udah men-declare mereka memenangkan Pilkada Jakarta satu putaran. Meanwhile, on the other side, paslon Ridwan Kamil-Suswono justru bilangnya, “Eits, ini mah 2 putaran." Tapi yang harus kamu tahu adalah, kemaren banget nih Senin (2/11), rame banget massa berunjuk rasa di depan gedung KPUD Jakarta dan menuntut supaya dilakukan Pemungutan Suara Ulang!
Hold on, I need some background.
Gini gini. As we all know Pilkada Serentak 2024 kan udah kelar ya. Di Jakarta sendiri, berbagai lembaga survei sejak hari-H pencoblosan udah sibuk nge-release hasil quick count-nya. Dari mayoritas hasil quick count itu, ketahuan paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno unggul dengan perolehan suara lebih dari 50%. Lebih jauh, dalam konferensi persnya Kamis (28/11) lalu, Mas Pram bahkan menyebut pihaknya udah ngumpulin semua hasil C1 dari semua TPS di Jakarta. Dan beneran unggul, sampai 50,07% total perolehan suaranya. Makanya Mas Pram kemaren declare doi menang Pilkada Jakarta 1 putaran.
Okay…..
Meanwhile, dari pov pesaingnya alias Ridwan Kamil-Suswono, pihak RK-Suswono ngeliatnya, “Ini sih bisa banget dua putaran." Yep, disampaikan langsung oleh Ketua Tim Pemenangan RK-Suswono, Ahmad Riza Patria, hasil itung-itungan tim internal mereka tuh menunjukkan: Pramono-Rano memeroleh suara 49,28% sedangkan Ridwan Kamil-Suswono memeroleh 40,17% suara. Yep, nggak ada yang bisa mencapai 50% di sini. Meaning, karena nggak ada yang nyampe 50%, ya aturannya harus lanjut putaran kedua, guys.
Satu putaran, dua putaran….
Gini gini. In case you’re puzzled, kamu harus tahu dulu bahwa dalam Pemilihan Gubernur, Jakarta adalah satu-satunya provinsi yang bisa menggelar Pilkada-nya sampe dua putaran. Gimana bisa sampe dua putaran? UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta mengatur begini: Paslon tuh harus at least memeroleh suara 50% + 1 suara biar bisa menang. Inget 1 di sini means 1 suara ygy, bukan 1%. Nah, kalau nggak ada yang achieve 50% + 1 itu, maka bakal dilanjutkan ke putaran kedua di mana yang ikutan adalah paslon dengan perolehan suara terbanyak dan terbanyak kedua. Dalam case ini, ya Mas Pram-Bang Doel vs RK-Suswono.
Jadi satu putaran apa dua putaran?
Jujur gatau wkwkwk. Kang Emil sendiri sih bilang doi siap menang dan siap kalah ya dalam Pilkada Jakarta ini. Tapi ya balik lagi, Kang Emil optimis Pilkada Jakarta nggak bakal kelar di sini. “Insya Allah berhenti di putaran berikutnya,” cenah. Menyikapi hal ini, Mantan Gubernur Jakarta yang mendukung Mas Pram-Bang Doel, Anies Baswedan ngeliatnya yaa… lucu aja. “Di awal bilangnya pengen satu putaran, sekarang malah dua putaran." Soalnya, Abah Anies sendiri ngeliatnya ini satu putaran kelar, which pemenangnya ya Pramono Anung-Rano Karno.
Okay…..
Masih ngomongin Pilkada Jakarta satu atau dua putaran, kamu harus tahu kalau Pilkada Jakarta ini in a way kacau juga, guys. Iya, contohnya kayak yang terjadi di TPS 028 Pinang Ranti, Jakarta Timur. Rame banget surat suara di situ udah pada tercoblos padahal belum dipake. Jumlahnya bahkan disebut sampe 19 surat suara. Surat suara itu tercoblos buat siapa? Yak, buat Pramono Anung-Rano Karno, guys. Menyikapi hal ini, KPU Jakarta Timur udah memberhentikan Ketua KPPS di TPS tersebut.
Lah kacau juga….
Makanya. Terus yah, hal ini juga yang kemudian bikin sejumlah pihak menuntut diadakannya Pemungutan Suara Ulang aka PSU. Tim Hukum Pemenangannya RK-Suswono, bahkan juga mendesak Badan Pengawas Pemilu untuk menggelar si PSU ini. Secara, hal ini tuh udah legit menyalahi Undang-Undang, guys. Jadi yaa jalan keluarnya ya harus pemungutan suara ulang.
HMMMM….
Nggak sampe di situ. Satu lagi masalah di Pilkada Jakarta kemaren adalah: banyaknya masyarakat yang golput aka nggak milih. Tercatat kan tingkat partisipasi pemilih di Jakarta kemaren itu cuma 49% ya. The thing is, mereka tuh bukannya nggak mau milih, guys. Tapi emang nggak dapet surat undangan pencoblosan dari KPU. That being said, kemaren banget nih, Senin (2/12), ratusan masyarakat berunjuk rasa di depan Gedung KPUD Jakarta di Salemba, Jakarta Pusat. Mereka bahkan menyatakan mosi tidak percaya terhadap KPU DKI Jakarta.
Busettt….
Ada dua hal yang jadi tuntutan di sini, yaitu mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu buat nge-audit kerjaannya KPU DKI Jakarta, dan minta KPU DKI Jakarta melakukan pemungutan suara ulang aka PSU di seluruh wilayah Jakarta. Yep, di unjuk rasa kemaren itu, si oratornya bahkan teriak begini: “Kita minta dengan keras, bahwa KPU harus bertanggung jawab atas segala kesalahan. Atas segala kesalahan yang telah sengaja dilakukan oleh mereka,” katanya gitu. Adapun KPU Jakarta sih bilang saat ini mereka fokusnya masih perhitungan suara ya. Hasil perhitungan suara resmi dari KPU dijadwalkan bakal diumumkan pada 16 Desember mendatang.
Got it. Anything else?
Btw dari tadi ngomongin RK-Suswono dan Mas Pram-Bang Doel, kita nggak boleh banget nge-skip paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Dalam Pilkada kali ini, sejumlah lembaga survei memprediksi total suara yang mereka dapat cuma mentok di 10% ya. Kalah jauh sama dua lawannya. That being said, dalam keterangannya kemaren, Pak Dharma bilang dia uda ikhlas apapun hasilnya. Jadi Rabu kemaren tuh, di hari pencoblosan (27/11), sekalian farewell dah tuh dia, guys. “Ini mungkin wawancara terakhir kita. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya sayang dengan bangsa ini, saya tidak mau bangsa ini hancur. Kita bangga menyebut bangsa kita bangsa yang besar, tapi diperbudak dengan sistem neokolonialisme."
Neokolonialisme apa sih pak???
We're looking for a new content writer!!
If you have interests in politics, international issues, environmental issues, or pop culture, we want you! Join our team by sending us your CV and a writing example directly to our CEO, Haifa, at [email protected] as you'll be working closely with her! We're looking for someone with at least 1 year of writing or journalism experience, who is willing to work remotely, and is punctual. The deadline to apply is 5 December. Don't miss out, shoot your shot!
When Polri is being the headlines.....
Mau dibawa ke mana ni polisi?
One day one gebrakan coming from bapak ibu DPR RI. Yep, kali ini, muncul wacana dari DPR untuk menjadikan Polri ada di bawah Kementerian Dalam Negeri, guys. Keep reading buat tahu alasan dibalik wacana ini yah. And scroll down to find out apa jadinya Polri kalau di bawah Kemendagri. Leggoooo…..
Tell me.
Ok untuk ngomongin masalah ini, kita harus mundur dulu ke belakang, liat sejarah di mana polisi dan TNI tuh dulu sempat gabung jadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia aka ABRI ya. Terus, setelah reformasi, mulai deh tuh muncul wacana untuk memisahkan dua instansi ini kan. Tujuannya ya biar sama-sama fokus aja: TNI fokus pertahanan negara, while Polri fokusnya di pemeliharaan keamanan negara. Sampai akhirnya lewat Keputusan Presiden nomor 89 Tahun 2000, Presiden Gus Dur akhirnya benar-benar memisahkan TNI dan Polri. Keppres itu kemudian di-upgrade lagi jadi undang-undang deh.
I am reading…
Salah satunya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lewat UU ini, legit disebutkan bahwa Polri itu berada di bawah Presiden, guys. Jadi kayak polisi jaga lalu lintas di Bundaran HI tuh, mereka kerja dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di mana tanggung jawabnya tetap ke Presiden Prabowo Subianto. Nah, yang harus kamu tahu adalah, Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus kemaren bilang aturan ini harus diubah, guys.
Diubah gimana?
Diubah dari yang tadinya posisinya di bawah Presiden, jadi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Yep, you read it right. Dalam keterangannya pada Minggu (1/12), Bang Deddy Sitorus yang juga Anggota Komisi II DPR RI ini menyebut ada beberapa alasan kenapa Polri harusnya nggak di bawah Presiden lagi. Mulai dari kerjaan polisi yang udah cawe-cawe politik, sampai hal-hal di internal Polri yang bikin pelayanannya ke masyarakat tuh jadi kureng banget.
Okay….
Masalah internal ini, menurut Deddy nggak cuma terjadi di tingkat bawah kepolisian aja, guys, tapi sampai ke atas-atasnya juga. You name it deh, kayak kasusnya Ferdy Sambo, terus kasusnya Irjen Teddy Minahasa, dsb. Semuanya main tabrak aturan, tabrak hukum, “Apakah mau seperti ini?” Katanya gitu kan. In that sense, Bang Deddy ngeliatnya, “Jadi ini satu tekanan dari nurani kami yang bersih dan jernih, agar institusi Polri ini melakukan instropeksi ke dalam,” cenah,
I see…..
Masih dari keterangan Bang Deddy, Bang Deddy ngeliatnya ntar tugas kepolisian tuh bisa dikurangin aja gitu. Jadi sebatas ngurusin lalu lintas, patroli jagain perumahan, dan juga mengusut kasus-kasus kejahatan sampai ke pengadilan. That’s it. Nggak ada lagi tuh ngurusin politik. Bang Deddy bahkan sampe bilang polisi ini udah jadi “Partai Cokelat”. Partai Cokelat ini, yang disebut dipake Joko Widodo untuk intervensi Pilkada Serentak 2024, guys. Salah satunya di Jawa Tengah.
Wait. Partai cokelat??
In his words, Bang Deddy bahkan bilang, “Yang dimaksud partai cokelat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu, tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum, tapi ini sudah sesuatu yang bersifat dari komando,” katanya. Komandonya siapa? Ya menurut Bang Deddy, komando itu jelas ada di Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. “Saya kira pemegang kuncinya adalah Listyo Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita," katanya.
So, how does everyone react to this?
Well, menyikapi soal statement-nya Bang Dedy Sitorus ini, berbagai pihak pun rame menolak usulan tersebut, guys. Tak terkecuali, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dalam keterangannya kemaren banget nih, Senin (2/12), Pak Tito yang juga mantan Kapolri ini legit menyebut, “Saya berkeberatan." Adapun menurut Pak Tito, posisi Polri berada di bawah langsung Presiden RI tuh udah amanat Reformasi, guys. Toh kalau mau ngubah posisi Polri, Kemendagri bilangnya yaa “Urus dulu lah di DPR. Kan mereka yang bikin Undang-Undang."
Now, over to you bapak ibu DPR….
DPR juga nggak setuju, guys. Yep, disampaikan langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, 7 dari 8 fraksi di DPR tuh udah menolak usulan tersebut, guys. Cuma PDI Perjuangan aja tuh yang ngotot. Jadi ya sebenarnya sia-sia aja mau usul mengubah posisi Polri. Secara, Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni bilangnya anggapan Polri nggak netral tuh bakalan terus ada, di bawah siapapun mereka. Jadi yaa yaudah aja. Tapi balik lagi, Bang Roni bilang namanya polisi, laporannya harus langsung ke Presiden. Jangan ke kementerian. “Nanti ngawur,” katanya.
Got it. Anything else I should know?
Btw, dari tadi ngomongin Polri mending di bawah siapa, menurut pengamat kepolisian Edi Hasibuan, yang penting tuh bukan itu, guys. Pak Edi ngeliatnya yang penting tuh adalah gimana profesionalitas dan pengawasan terhadap Polri ini bisa ditingkatkan. Biar di mana pun Polri ini berada, kerjaannya tetap bener. Tetap profesional. Tetap mengayomi masyarakat, dsb. Tapi di satu sisi Edi juga bilang emang paling bener berada di bawah Presiden sih. Karena kalau di Kementerian, ya jatohnya ini kemunduran. Gitu deh…
Who's saying "No is a no?"
Australia.
Yep. Kamu harus tahu kalau negeri Kangguru aka Australia itu sekarang lagi jadi inceran pasar narkoba Internasional, guys. Selama beberapa waktu terakhir, penggunaan kokain di sana tuh naik drastis. Makanya penyelundupan kokain ini pun makin rame jadi perbincangan.
Puncaknya, kemaren ketangkep juga, guys.
Tepatnya hari Sabtu lalu (30/11). Ada nih rombongan sindikat penyelundupan narkoba lagi bawa kokain sebanyak dua ton. Jumlah dua ton ini adalah jumlah terbesar yang pernah dibawa ke Australia, guys. Berlayar tuh pake kapal. Nah, di sekitaran pantai Queensland, mesin kapalnya rusak dong. Mogok kan. Nah, saat mogok inilah polisi pun gercep naik ke kapal itu dan menangkap mereka semua.
Total ada 13 orang yang ditangkap, guys. Termasuk Wakil Presiden Brisbane dari geng motor namanya Comanchero Outlaw, juga ditangkap di situ. Si wapres ini juga terjerat tuduhan kekerasan, pemerasan, dan perdagangan manusia btw. Sekarang kena lagi penyelundupan narkoba.
Atas kasus ini, dia dan belasan orang lainnya udah didakwa mengimpor narkoba dengan jumlah komersial ya. Hukumannya? Terancam hukuman penjara seumur hidup.
"Ngga perlu diperdebatkan,"
Gitu guys kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul pas diminta tanggapannya soal pembagian sembako dengan tas biru bertuliskan 'Bantuan Wapres Gibran' yang lagi viral belakangan ini. Kata Gus Ipul, ya gpp ngeklaim bantuan dari dirinya, padahal duitnya berasal dari APBN. Toh yang penting manfaatnya. Gitu ceunah..
When you still haven't decided what's for lunch...
Announcement
Thanks to Mr. Sunflower, Ricchan, and Rin for buying us coffee today :)
Mau ikutan nraktir tim Catch Me Up! kopi? Here, here...just click here. Dengan mendukung, kamu nggak cuma beliin kopi yang menemani kami nulis, namun kamu juga udah men-support kami untuk terus berkarya dan membuat konten-konten berkualitas yang imparsial dan bebas dari kepentingan. Thank you so much!
Catch Me Up! recommendations
If you want a good, quality ZzZZzZZzz, read this.
