Admin
UTC
0 kali dilihat
0 kali dibagikan
When you think pemilu is finally over…
Not so fast. Because we still got… pemilu ulang
Affah? Kamu udah capek sama Pemilu, politik, dan segala drama 01, 02, dan 03???? Sama. Mimin juga. Tapi masalahnya, drama seputar Pemilu 2024 tuh sampai hari ini emang masih terus bergulir, guys. So, hang on there, people! Hari ini, kita ajak kamu terbang ke Negeri Jiran, Malaysia, di mana WNI di sana disebut bakal nyoblos ulang! Nah looo….
Busettt belom move on apa begimana nih konsepnya kak?
Nggak dong. Gini gini, to give you some background, kamu pasti tahu dong, selama kamu Warga Negara Indonesia berusia di atas 17 tahun, maka kamu berhak memberikan hak suaramu dalam Pemilu, no matter where you are. Mau di AS, di Eropa, Afrika, kamu punya hak suara. Termasuk kalau kamu tinggal di negara yang tetanggaan sama kita tapi for some reasons kemaren memilih untuk nyoblos di negaramu sekarang tinggal, itu juga bisa. Semuanya diurus sama Panitia Pemilihan Luar Negeri aka PPLN.
Okay….
Nah tapi di beberapa kota di sejumlah negara, PPLN ini problematic juga, guys. Contohnya kayak PPLN Kuala Lumpur, Malaysia. Yep, berdasarkan temuan dan penelusuran Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri Kuala Lumpur, PPLN di sana terbukti adanya sejumlah pelanggaran administrastif Pemilu, terutama yang berkaitan dengan administrasi pemungutan suara lewat pos dan kotak suara keliling.
Kok bisa mereka nyoblos lewat pos?
Soalnya emang dibolehkan guys. Jadi kalau kita di Indonesia kan pemungutan suaranya dengan datang langsung ke TPS. TPS pun banyak gitu tersebar di banyak RT/RW semua gang ada TPS-nya dah. Nah tapi kalau di luar negeri, metode yang digunakan berbeda. Ada yang langsung datang ke TPS, ada juga yang harus dikirimin dan mengirim surat suaranya lewat pos. Bahkan ada Kotak Suara Keliling (KSK) jadi orang bisa stop by dan mendapat hak pilihnya. Sebenernya lewat pos atau dikirimin ini niatnya baik ges, biar para WNI ngga perlu jauh-jauh berkendara menuju PPLN terdekat. Apalagi di luar negeri pastinya pas Hari H nyoblos ngga libur kayak di kita kan. Nah di Malaysia, khususnya di Kuala Lumpur, juga begitu. Mereka juga menerapkan pemungutan suara lewat TPS, pos, dan kotak suara keliling, Cuma ada masalah di pos dan kotak suara keliling ini.
Masalah gimana?
Ya itu tadi, masalah administrasi yang mengarah ke pelanggaran. Disampaikan oleh Ketua Pawaslu LN Kuala Lumpur, Rizky Al Farizie, ditemukan sebanyak 1.972 surat suara yang dikembalikan lewat pos tapi nggak jelas identitas pengirimnya siapa. Jadi cara pengembalian berkas surat suaranya tuh nggak sesuai SOP gitu lo. Terus yang kotak suara keliling juga gitu. PPLN sana main netapin seluruh KSK tuh nyediain 500 surat suara, padahal tiap KSK jumlah pemilihnya beda-beda. Dan nggak sampe di situ, Pawaslu LN Kuala Lumpur bahkan menemukan ada pemilih yang nyoblos dua kali!
Gilaaaa….
Makanya, atas adanya pelanggaran-pelanggaran ini, Pawaslu akhirnya kasih ultimatum suara yang masuk lewat pos dan KSK nggak usah diitung. Nggak cuma itu, Panwaslu di Malaysia bahkan murka, guys. Kayak, “Udahlah. Nggak bener lo semua kerjanya. Coblos ulang aja sekalian.” Yep, you read it right. Pawaslu LN di Kuala Lumpur kemaren kasih rekomendasi ke PPLN di sana buat menggelar pencoblosan ulang, guys. “Ini meresahkan, karena bisa mendegradasi Pemilu,” kalau kata Mas Rizky.
Terus gmn….
Nah menyikapi hal ini, here at home, Komisi Pemilihan Umum langsung ambil tindakan dong. Yep, Ketua KPU Hasyim Asy’ari langsung menonaktifkan tujuh orang anggota PPLN Kuala Lumpur yang terbukti melakukan pelanggaran ini. Terus tugas mereka di sana langsung diambil alih deh sama orang-orangnya KPU Pusat, yaitu Komisioner KPU sendiri, ada Idham Holik dan Mochamad Afifudin. Mereka bakal stay di KL buat prepare coblosan ulang yang bakal digelar dengan metode KSK pada 9 Maret mendatang dan di TPS besokannya, 10 Maret 2024.
Nanti ada masalah lagi, nyoblos ulang lagi….
Gitu aja terus sampe 2029 ehehehehe. Eh tapi enggak, guys. Soalnya, semua masalah tuh udah diantisipasi sama KPU. Adapun dalam keterangannya kemaren, Pak Hasyim bilang WNI yang ikutan nyoblos di KSK tuh bakal difoto wajah sama ID-nya masing-masing. Jadi yang hadir, yang kasih suaranya, memang betul-betul orang yang sama. Jangan sampai orangnya enggak ada tapi suaranya ada,” kata Pak Hasyim.
Tapi emang banyak drama sih Pemilu kali ini….
WE KNOW RITEEEE. Nggak waktu nyoblos, nggak pas perhitungan suara, semuanya drama. Yep, speaking of perhitungan suara, ofc ni kita nggak bisa lepas ngomongin alat bantunya KPU yang belakangan ini di-highlight banget. It’s none other than: Sirekap, aka aplikasi digital yang membantu petugas di KPU buat merekap suara yang udah diitung. Yang harus kamu tahu adalah, Sirekap ini bermasalah banget, guys. KPU bahkan menemukan banyak data bermasalah di 154.541 TPS yang masuk dalam Sirekap. Iya, data di Sirekap sama di lapangan tuh beda gitu. Makanya total suara paslon juga naik turun. Karena datanya beda-beda.
Tapi kan Sirekap cuma alat bantu….
Betulll. Sirekap cuma alat bantu, guys. Dan nggak akan jadi dasar penetapan hasil Pemilu. Penetapan hasil Pemilu tetap bakal dari itungan manual yang dilakukan secara berjenjang. Tapi, keberadaan Sirekap di sini tetep penting karena formulir rekap perhitungan suara di masing-masing TPS tuh di-upload-nya kan di Sirekap. Not to mention, Sirekap ini dikembangkan pake duit negara, guys. Dari APBN, alias duit kita-kita juga. That being said, kalau ada masalah sama Sirekap, ya kita bisa ambil sikap.
Such as….
Dengan meminta pertanggungjawaban KPU. Yep, ini yang sekarang lagi dikerjain sama sejumlah masyarakat sipil, termasuk Indonesian Corruption Watch dan KontraS. Dalam hal ini, mereka tuh minta adanya transparansi mengenai Sirekap, guys. Ya soal pengelolaannya, soal perencanaan, implementasi, sampai anggaran, semua harus dibuka ke publik.
I heard dosen ITB nggak sih yang jadi developer-nya…
You heard it right. Kamu harus tahu nih, guys, sejak 2021 lalu, KPU sama Institut Teknologi Bandung tuh udah punya MoU soal pengembangannya Sirekap. Bahkan, di Pemilu 2019 lalu. KPU juga kerja sama dengan ITB yang mengembangkan Situng. Mirip-mirip kayak Sirekap gini juga sifatnya, dan digunakan buat merekap hasil perhitungan suara Pemilu. Nah sekarang, Situng digantiin sama Sirekap di mana pengembangnya bernama Gusti Ayu Putri Saptawati, yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Rektor ITB. FYI aje nih, Sirekap ini memakan dana sebesar Rp3,5 M lo, guys.
HMMMMM….
Lebih jauh, kalau nanti anggaran KPU diaudit sama BPK, Pak Hasyim Asy’ari sih nggak keberatan ya. In his words, gini nih dia bilangnya: “Tentu kami nanti akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan, dan juga akan diaudit BPK. Dan pembiayaannya tentu tidak hanya pada anggaran 2023, tapi juga anggaran 2024. Mulai dari pengembangan sampai untuk pelaksanaan penggunaan Sirekap itu sendiri.”
I see. Anything else I should know?
Btw, balik lagi ngomongin coblos-coblosan ulang. Ternyata Pemungutan Suara Ulang juga terjadi di Indonesia, guys. Salah satunya terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Kata Bawaslu, rata-rata Pemungutan Suara Ulang di Surabaya dihadiri sekitar 50 persen pemilih. Jumlah ini menurut Bawaslu udah terhitung tinggi sebab pihaknya sempet ngeraguin nih para pemilih mau buat ngelakuin pencoblosan ulang.
