Kursi Ketua Umum PMI Jadi Rebutan

Admin
UTC
17 kali dilihat
0 kali dibagikan

When Palang Merah Indonesia is being the headlines.....

Gara-gara rebutan kursi pimpinan.

Yang zaman sekolah ikutan ekskul PMR terus stand by di UKS mana suaranya???!!!! Nah kalau kamu familiar sama PMR, kamu pasti juga nggak asing sama organisasi induknya, alias Palang Merah Indonesia. Itu loh, yang rutin ngadain acara donor darah. PMI ini sekarang lagi rame, guys. Lagi rebutan kekuasaan siapa yang jadi Ketua Umum, apakah Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla, atau politisi senior Golkar, Agung Laksono. Sampe lapor polisi segala!


Tell. Me. Everything. 

Sure. For starters, kamu harus tahu dulu bahwa organisasi PMI ini udah dipimpin Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla selama tiga periode ygy. Dari 2009 tuh dia udah menjabat. Nah, di periode mendatang, untuk tahun 2024-2029, Pak JK maju lagi, guys sebagai Calon Ketua Umum PMI. Awalnya dilaporkan ada satu orang lagi tuh lawannya Pak JK, yang sama-sama daftar.. So now everybody meet: Agung Laksono.


I am reading....

Agung Laksono ini politisi senior di Golkar yang emang familiar sama rebutan-rebutan kekuasaan (wink-wink) dia juga menjabat sebagai Ketua Pengawas Komite Donor Darah Indonesia aka KDDI. Nah, Pak Agung ini pada 6 Desember lalu udah declare bahwa dia siap maju sebagai Calon Ketua Umum PMI. Udah memenuhi syarat, dan udah dapat dukungan dari para pengurus PMI di daerah katanya. Tapi sama panitia, cuma Pak JK yang dinilai memenuhi syarat sebagai Calon Ketua Umum PMI. Pak JK pun maju sebagai calon tunggal dan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI lewat Musyawarah Nasional yang digelar di Jakarta pada Minggu (8/12).


I think I've seen the problem....

Wait until you read about: Timnya Pak Agung malah menggelar munas tandingan. Yep, you read it right. Disampaikan oleh Sekjen PMI versi kubunya Pak Agung, Ulla Nurchrawaty namanya, mereka sebenarnya nggak ada niatan mau bikin munas tandingan segala, guysHOWEVER, Munas yang kemaren digelar tuh janggal banget bagi mereka. Sampai situasinya disebut nggak kondusif bahkan.


Coba jelasin pelan-pelan….

Masih dari keterangan Bu Ulla, kejanggalan ini mostly terjadi pas pleno bahas AD/ART sih. Adapun yang mereka mau bahas di sini tuh adalah ketentuan ketua umum menjabatnya maksimal dua periode aja. Atau tiga periode lah, jangan kelamaan (keinget siapa yaa mau tiga periode???). Tapi nggak bisa. Mereka mau bahas itu tapi dilarang, sampe microphone-nya dimatiin lah, akses internetnya diputus, bahkan sampe nggak bisa lagi interupsi di forum itu. Ada ajudannya Pak JK nyuruh berhenti katanya. Yang paling fatal, Bu Ulla juga menyebut di forum Munas itu nggak disebutkan calon-calon Ketua Umum PMI siapa aja. Apakah itu Pak Agung, atau Pak JK. “Nggak jelas” katanya.


Lah terus??

Makanya, berangkat dari situ, akhirnya digelarlah munas tandingan itu tadi. Dalam keterangannya, Bu Ulla menegaskan emang demand menggelar munas tandingan ini gede banget, guys. Ada 254 orang yang mendesak, di mana mereka juga punya hak suara kan. Dari munas tandingan ini, akhirnya memutuskan Pak Agung Laksono sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029.


Terus Pak JK gimana? 

Ya Pak JK nggak terima. Dalam keterangannya Senin kemarin, Pak JK menilai tindakan Pak Agung menggelar Munas tandingan ini adalah tindakan ilegal dan melawan hukum. Pengkhianatan bahkan katanya. Not to mention Pak JK menyebut Pak Agung ini emang udah kebiasaan tingkahnya kayak gini, guys. Iya, “Agung Laksono kerjanya seperti itu. Dipecah Golkar, buat tandingan di Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena itu berbahaya untuk kemanusiaan." Nah, karena mau ngelawan, Pak JK akhirnya lapor polisi, gengs. Meanwhile, dari Pak Agung sendiri be like, “Ya boleh-boleh aja. Lapor-lapor itu kan boleh saja." Adapun circle-nya Agung Laksono disebut bakal segera mendaftarkan susunan kepengurusan versi munas tandingan tadi ke Kementerian Hukum RI.


Now, over to you, Kementerian Hukum….

Nah, di Kementerian Hukum, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut belum terima berkas terkait kepengurusan PMI, baik dari kubunya Jusuf Kalla atau Agung Laksono. Jadi ntar kalau udah masuk, baru diverifikasi, verifikasi secermat mungkin katanya. Lebih jauh soal adanya dua kubu ini, Pak Supratman juga bilang pihaknya bakal mediasi dulu sih, guys sebelum ambil keputusan. "Terutama terkait perkumpulan, badan usaha dan organisasi profesi, semua dilakukan dengan proses mediasi,” katanya gitu.


Is that it? 

Belum selesai, beb. Kamu harus tahu bahwa pemerintah tuh di sini nggak ada dan nggak pernah mau cawe-cawe. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahkan bilang dia nggak pernah kasih rekomendasi soal siapa yang harusnya maju jadi Ketua Umum PMI. Yep, kemaren banget nih, Selasa (10/12), BGS bilangnya PMI tuh cuma sebatas mitra kerjanya Kementerian Kesehatan aja, guys. Jadi kalau urusan kepengurusan tuh diserahkan sepenuhnya ke PMI. “Yang milih juga bukan menteri” katanya.


Got it. Anything else? 

Still talking about the government, beberapa waktu lalu tuh Agung Laksono sempat ngomong kalo hubungan PMI sama pemerintah tuh kurang harmonis cenah. Makanya kalau dia yang jadi ketua umum, dia bakal benerin hal itu. Hal ini langsung dibalas sama Pak JK dengan counter-nya: “Kalau tidak harmonis, tidak ada menteri yang datang. Semua menteri terkait bidang sosial dan kesehatan kami undang." Di Pembukaan Munas Senin (9/12) kemarin, acaranya dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno.

© 2025 Catch Me Up!. All Rights Reserved.