When Prabowo said, "Let 'em come ... for free!" 
Hi, everyone! We're back again with another drama of the trade war. Yep, sudah seminggu sejak Amerika Serikat menerapkan kebijakan tarif impor buat 185 negara di dunia tanpa terkecuali. Indonesia sendiri kena tarif sebesar 32%. Meanwhile at home, Presiden Prabowo baru saja menginstruksikan jajarannya buat menghapus kuota impor yang dianggap menghambat perdagangan di Indonesia.
Why?
Well, kamu harus tahu dulu bahwa kebijakan penghapusan kuota impor ini disampaikan langsung oleh Presiden dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Senayan, pada Selasa (8/4). Instruksi itu disampaikan ke dua menteri, yaitu Menteri Perdagangan (Mendag) dan Menteri Pertanian (Mentan). In his words: "Saya minta ada Mentan, Mendag gak usah lagi ada kuota-kuota, gak ada lagi kuota. Siapa mau impor daging silakan impor. Mau impor apa silakan buka saja, rakyat kita juga pandai kok jangan pakai kuota."
Gokil...
Lebih jauh, karena kuota impornya ga ada, maka berbagai peraturan teknis (pertek) soal impor ini juga bakal dihapus. Kalaupun mau ada, maka pembentukannya harus atas izin Presiden. Selain itu, Presiden juga mau supaya proses karantina barang impor bisa dipercepat. Yep, biar deal-deal cepet beres gitu, guys. Ada beberapa alasan kenapa Pak Prabs mengeluarkan kebijakan ini, di antaranya untuk merampungkan birokrasi, melancarkan perdagangan, dan memudahkan terpenuhinya hajat hidup orang banyak. Jadi ga ada tuh, untuk satu jenis barang misalnya, cuma beberapa perusahaan aja yang boleh impor. Engga, guys, sekarang semua boleh..
Is it... OK though?
Well, kalo menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, penghapusan kuota impor sama pertek-parteknya ini bakal ngebantu perekonomian negara. Pasalnya menurut Bu Sri selama ini kuota impor nggak kasih penerimaan apa-apa buat negara. Bahkan, keberadaan kuota impor malah nambah beban transaksi dan bikin perdagangan jadi ngga transparan. Yep, sering denger berita soal korupsi kuota impor? Itu kali ya yang dimaksud...
I see. Terus..terus...
Oke, selain penghapusan kuota impor sama pertek, pemerintah juga bakal menyederhanakan perizinan juga tata kelola impor yang berbasis data dan teknologi informasi (TI). Dengan begitu, semua transaksi logistik impor bakal tercatat secara digital dan bisa menghemat waktu juga biaya logistik. Dan balik lagi, semua diharapkan bisa jadi lebih transparan. EHEEHEHE. Jadi, ke depannya kuota impor di Indonesia bakal lebih fleksibel buat siapa aja yang mampu.
Jadi, kita ready buat open market nih?
Well, the ministers are working on it. Kayak misalnya Menteri Perdagangan, Budi Santoso, beliau udah bilang bahwa kebijakan itu bakal dibahas lebih dalam dulu sama lembaga terkait. Lebih lanjut, Budi menekankan kalau masih butuh arahan mendalam soal penerapan kebijakan penghapusan kuota impor ini. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menyatakan bakal melakukan yang terbaik buat Indonesia yang sejahtera. Lebih lanjut, Mentan juga menegaskan bahwa pemerintah berpihak ke rakyat kecil, terbukti dari serapan Bulog yang meningkat 2000% dibanding tahun lalu.
Terus gimana sama reaksi pengusaha?
Well, rencana terbaru soal penghapusan kuota impor ini juga direspons sama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Menurut analisis kebijakan dari Ekonom, Ajib Hamdani, bakal ada efek positif sama negatif kalau kebijakan ini jadi diberlakukan di Indonesia. Untuk positifnya at least ada tiga: Pertama, bisa bantu menghindari rent seeking atau yang dikenal sebagai praktik dari kelompok yang ingin meraup keuntungan besar dengan upaya atau modal seminim mungkin. Terus kedua, buka kesempatan ke seluruh pelaku usaha buat bersaing terbuka dalam bisnis impor. Dan ketiga, bakal bawa manfaat buat masyarakat karena harga komoditas akan cenderung jadi makin murah dan terjangkau.
Kalo efek negatifnya gimana?
Well, meski bawa beberapa efek positif, Ajib juga nyinggung kalau kebijakan bebas impor ini bakal bawa dampak negatif juga. Pertama, ada risiko komoditas dalam negeri yang bakal kalah saing sama produksi luar negeri mengingat ekosistem bisnis dalam negeri yang masih high cost economy. Kalo udah gitu, khawatirnya nanti Indonesia hanya akan jadi pasar buat masuknya barang-barang impor dari luar negeri. Terus kedua, tumbangnya UMKM dan pelaku usaha khususnya di sektor pertanian akibat produktivitas dalam negeri yang masih rendah. Lalu, ketiga, meningkatnya angka pengangguran. Dan keempat, neraca dagang bakal makin defisit karena banjir barang impor, efeknya bisa melemahkan ekonomi dalam negeri.
Agak risky yha...
Yep. Menurut Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho, rencana Pak Prabs tuh bisa banget mempercepat kerusakan ekonomi nasional kalo ngga dibarengi dengan regulasi yang ketat. In his words: “Ekspor kita ditekan tarif Trump, impor kita buka liar, cadangan devisa makin terkuras, rupiah tertekan. Ini resep menuju krisis, bukan jalan keluar dari tekanan tarif Trump.”
I see. Anything else?
Yes, meski keran impor jadi terbuka bebas, Ketum APINDO, Shinta Kamdani, mengingatkan pemerintah buat selektif ke volume produk AS yang diimpor ke Indonesia. Hal ini penting dilakukan supaya jalannya industri dalam negeri nggak keganggu. Shinta menyarankan supaya fokus ke produk-produk impor AS yang dibutuhin sama Indonesia kaya migas, kapas, gandum, kedelai, sama jagung. Senada dengan itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai pemerintah harus hati-hati ketika mewacanakan relaksasi impor. Jangan sampai kebijakan baru ini malah mematikan UMKM dan pelaku usaha domestik karena nggak bisa bersaing dengan produk dari negara lain.
