Yep, here's your A to Z update...
On Pilkada Serentak 2024
Well well well, pasca-pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy’ari gara-gara tindak asusila yang menghebohkan seluruh Indonesia, masa depan Pilkada Serentak November mendatang pun jadi tanda tanya. “Ini bakal bener nggak ya ngurusnya?” "Publik bisa trust ga sama KPU yang ketuanya aja kacrut gini?". Secara, dari spill-spill-an sejauh ini, ditemukan banyak banget bobroknya KPU ini, guys. Sampai disebut nggak layak jadi penyelenggara Pilkada bahkan.
Hold on. I need some background.
You got it. Selama beberapa waktu terakhir, warga seluruh Indonesia tuh kan dihebohkan sama fakta bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari melakukan tindak asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri aka PPLN di Den Haag, Belanda. Hasyim pun dicopot dari jabatannya dan posisi Ketua KPU sekarang diisi sama Plt, Mochamad Afifudin namanya. Terus, apakah masalah kelar di situ saja, saudara-saudara? OF COURSE NOT. Karena masalah di KPU itu disebut bukan cuma soal tindakan asusila aja, guys. Tapi, juga masalah administrasi, bahkan ada indikasi korupsi.
WHAT???
Yep. Ini yang kemaren dibahas di podcast-nya Mantan Ketua KPK, Abraham Samad bareng Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari. Dalam video podcast itu, Bang Feri menyebut tindakan asusila yang dilakukan Hasyim Asy’ari ini jadi trigger buat kejahatan lain yang diduga dilakukan seluruh komisioner KPU. Iya, kamu harus tahu bahwa semua komisioner KPU ini masing-masing punya tiga mobil dinas, bisa sewa jet terbang ke mana-mana, dan fasilitas mewah lainnya. "Berapa uang negara yang habis dipakai untuk itu?" kata Feri.
Aduhhhh….
Melebar lah ke mana-mana. KPU sendiri bilang itu hoax. Terus Pak Mahfud kasih statement “KPU tidak layak jadi penyelenggara Pilkada” dan minta semua komisioner KPU diganti. Eh, KPU ternyata dibela sama berbagai pihak Termasuk Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi bilang KPU udah sukses jadi nge-handle Pemilu kemaren. “Tidak ada masalah," katanya gitu.
Ya iyalah...
Yep. Terus soal Komisioner KPU yang minta diganti, juga dibela DPR RI. Iya, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menyebut bahwa bakal repot ntar kalau Komisioner KPU diganti since mereka harus ngurusin Pilkada, meanwhile Pilkada kan bentar lagi. “Akan sangat repot,” katanya gitu. Takutnya, kalau komisioner KPU diganti, semua bakal berantakan. Pilkada berantakan, masa depan bangsa berantakan. Nah loo….
Intinya Pilkada masih tetap jalan kan?
Aman sih. KPU RI menegaskan Pilkada Serentak 2024 tetap berjalan sesuai timeline. Yang paling dekat, ada Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah yang dijadwalkan berlangsung 27-29 Agustus 2024. Yep, bulan depan banget nih. Speaking of which, beberapa daerah emang lagi seru banget nih guys bongkar pasang calon kepala daerah yang bakal diusung sama partai dan diharapkan punya bigger chance to win.
Siapa aja tuh?
Sure. Update-nya sekarang, ada Koalisi Indonesia Maju aka KIM yang masih gajelas mau majuin Ridwan Kamil di Jakarta apa di Jawa Barat. Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto sih bilang “Tunggu waktu," guys. Terus, ada juga PKB dan PKS yang masih nyari temen buat mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Selain itu, masih banyak daerah-daerah lain yang mulai bermunculan nama-nama calon kepala daerahnya, kayak komedian Marshel Widianto yang diusung Gerindra jadi Cawalkot Tangerang Selatan berpasangan sama Riza Patria, Bobby Nasution yang udah mengantongi banyak dukungan untuk Pilgub Sumut, sampe nama Pak Sandiaga Uno yang muncul lagi setelah "dilirik" PKB untuk maju di Pilkada Jabar. Kalo di daerahmu ada siapa gengs???
I see… Anything else I should know?
Btw ngomongin KPU, di tengah kesibukan mereka adjusting sama Plt. Ketua-nya, terus persiapan Pilkada, dll, kamu harus tahu bahwa KPU disebut mau kunjungan kerja ke Eropa, guys. Hal ini di-spill oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang. Pertanyaannya, “Buat apa?” Makanya Junirmart bilang seluruh KBRI di Eropa menolak kunjungan kerja tersebut. Menanggapi hal ini, pihak KPU sendiri bilang mereka masih sibuk ke daerah-daerah buat nyoblos ulang dan bimbingan teknis Pilkada.
