When the PNS status drives a country crazy...
Take a look at Bangladesh.
Iya guys, kayaknya ga cuma di Indonesia deh kerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil aka PNS ini bener-bener bikin warganya rebutan. Karena baru aja, negara Bangladesh mengalami kerusuhan besar-besaran gara-gara...banyak yang pengen jadi PNS.
Hah? What happened?
Jadi baru aja nih pada bulan lalu, pengadilan di Bangladesh kembali memberlakukan aturan yang memberikan 30% kuota government work aka kerja-kerja pemerintah buat veteran perang dan keluarganya. Adapun perang yang dimaksud adalah perang kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan back in 1971.
HAH?
Iya. Hal ini kemudian langsung diprotes warga yang ngga setuju dan menilai bahwa aturannya cuma diberlakukan untuk menguntungkan sebagian pihak aja, especially partai yang tengah duduk di pemerintahan yakni Awami League party yang dipimpin oleh perdana menteri Bangladesh saat ini, Sheikh Hasina. Karena ketidakpuasan ini, warga yang mayoritas anak muda dan mahasiswa pada turun ke jalan untuk melakukan protes sejak 1 Juli lalu.
Lama ugha yaa...
Yep, that's why sejauh ini, kondisi di Bangladesh udah ngga kondusif lagi di mana udah ada 130 lebih warga yang meninggal karena kerusuhan. Tragedi ini terjadi pada 15 Juli lalu, ketika para pemrotes di Dhaka University akhirnya bentrok dengan sayap partai Awami yang mewadahi anak muda, namanya the Bangladesh Chhatra League (BCL). Selain sesama mahasiswa, bentrok juga terjadi gara-gara polisi menggunakan gas air mata dan granat, hingga korban jiwa makin tidak terhindari.
But like, kenapa sih ada aturan ini?
Sebenernya aturan ini sempet muncul di tahun 2018, tapi di-cancel pemberlakuannya karena banyak protes juga. Nah sekarang, secara Hasina juga udah empat kali terpilih lagi sebagai PM, beliau kembali memberlakukan aturan tadi melalui keputusan pengadilan. Menurut doi, kuota ini wajar aja diberikan karena para veteran perang harus mendapatkan penghargaan yang tinggi dari negara.
Terus mahasiswa ga setuju?
Engga, karena kayak yang tadi udah disebutin, mereka bilang kebijakan ini cuma bakal menguntungkan Hasina dan partainya, secara partainya Hasina-lah yang memimpin gerakan kemerdekaan tersebut. Mereka minta mending semua kerjaan itu merit based aja, berdasarkan skill dan kualifikasi, jangan buat kelompok tertentu. Selain itu, Bangladesh juga udah lama mengalami krisis ekonomi dan lapangan kerja yang makin dikit banget. Jadi plz lah pemerintah jangan bikin idup makin sulit. Gitu kira-kira guys.
Make sense. Terus?
Nah, terus karena kerusuhan yang makin ga terbendung, khususnya di ibukota Dhaka, pemerintah setempat udah mulai memberlakukan curfew aka jam malam. Mereka juga memutus jaringan internet dan telepon, serta melarang adanya kumpul-kumpul warga. Jadi guys, suasana di Bangladesh sekarang lagi mencekam banget karena polisi banyak yang berpatroli.
Sad...
Nah merespons protes ini, pada Hari Minggu kemarin pengadilan Bangladesh memutuskan untuk merevisi keputusannya. Mereka mengatur bahwa kuota veterannya dikurangi aja jadi 5%, dan 93%-nya balik lagi ke merit-based. Meanwhile, sisanya yang 2% bakal dialokasikan buat etnis minoritas, transgender, dan warga dengan disabilitas.
OK. Anything else I need to know?
Well, karena kondisi di Bangladesh yang ngga kondusif dan udah terjadi secara berkepanjangan, udah banyak negara yang menerbitkan travel warning buat warganya yang mau ke Bangladesh, termasuk Amerika Serikat. Terus, Hasina sendiri jadi harus meng-cancel agendanya melakukan kunjungan persahabatan ke beberapa negara demi memastikan kondisi dalam negerinya kondusif dulu.
