Good morning
Hope you had a good rest because well, it's still Tuesday. There are still many deadlines to meet, meetings to attend, and dramas to catch up on! Yep, still on Pilkada, to bantuan Wapres (WAPRES BGT??), all you gotta know is here. Let's go!
First stop, to the aftermath of Pilkada 2024....
Sampe ricuh dan saling serang!
Yep, bari-baru ini terjadi kericuhan terkait Pilkada di Papua. Alasannya ga lain karena ada dugaan kecurangan yang dilakukan salah satu pihak. More on those, scroll down...
WHAT???
Iya. Now let’s talk about: Pemilihan Wali Kota Jayapura, di Papua. Pilwako Jayapura ini diikuti empat paslon ygy. Secara berurut paslon nomor 1 sampe 4 ada: Frans Pekey-H. Mansyur, Johny Rouw-Darwis Massi, Boy Markus Dawir-Dipo Wibowo, dan juga Abisai Rollo-Rustan Saru. Nah, sama kayak wilayah-wilayah lainnya di Indonesia, hasil perolehan suara Pilwakot Jayapura juga direkap dalam sebuah rapat pleno kan. KPUD Jayapura pun menggelar rapat pleno itu weekend lalu, Jumat (6/12).
Tell me more.
Nah, yang harus kamu tahu adalah, ketika yang di dalem lagi sibuk ngerekap hasil perolehan suara, massa pendukung di luar tuh justru ricuh, guys. Nggak jelas juga gara-gara apa, kalau kata aparat yang bertugas sih, emang ada provokatornya tuh jadi pendukung dua paslon berantem dan saling lempar-lemparan batu. Nggak ada korban dalam insiden ini, guys. Massa pun dibubarkan nggak lama kemudian setelah polisi nembakin gas air mata.
HMMM….
Masih sama-sama di Papua, dari Jayapura, kita ke Intan Jaya. Di Intan Jaya juga ricuh, tepatnya di hari Sabtu (7/12). Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny menyebut kericuhan ini terjadi antar pendukung paslon, guys. Ada dugaan kehilangan suara, katanya. Perolehan suara yang harusnya masuk buat paslon dukungan mereka, jadinya masuk ke lawan gituu. In that sense, keadaan di sana jadi chaos banget, rumah-rumah pada dibakar, warga ada yang nyerang pake panah, sampai menyebabkan warga jadi luka-luka. Sampai berita ini ditulis, polisi masih mendata jumlah korban dalam kejadian ini, guys. Dan kelompok massa pun diketahui udah damai.
Terus terus, di mana lagi?
Nggak usah jauh-jauh, gajah di pelupuk mata nggak keliatan. Alias di Jakarta sendiri, rekapitulasi perolehan hasil suara Pilkada juga sempat ricuh, guys. Iya, Sabtu lalu (7/12), sejumlah orang juga sempat kumpul di depan Hotel Sari Pan Pacific, Menteng, Jakarta Pusat dan menuntut rekap kemaren ditunda. “Alasannya sudah jelas, ada masalah C6 tidak didistribusikan hingga banyaknya suara rusak hingga 7,7 persen,” kata koordinator aksi tersebut. Lebih jauh, rekapitulasi kemaren kan akhirnya tetap jalan dan menetapkan Pramono Anung-Rano Karno menang Pilkada Jakarta ya. Karena yakin banget Pilkada ini curang, tim paslon lawan, which is RK-Suswono menyebut mereka bakal menggugat ke Mahkamah Konstitusi, guys.
Rame nih MK…..
Banget! Tim RK-Suswono sendiri belom ngajuin gugatannya ke MK, guys. Malah, sampai Senin (9/12) kemaren, belom ada gugatan terkait dengan pemilihan gubernur yang masuk ke MK. Tapi untuk pemilihan bupati dan wali kota, banyak! Ada 161 udah totalnya, guys. Paslon-paslon yang kemaren dinyatakan kalah versi KPU daerah masing-masing, pada menggugat ke MK. Termasuk paslon Wali Kota & Wakil Wali Kota Depok yang diusung PKS, Imam Budi Hartono-Ririn Farabi. Terus, paslon Bupati & Wakil Bupati Pemalang, Vicky Prasetyo-Mochamad Suwendi, dll.
Now over to you, MK….
Well, dalam keterangannya kemaren banget nih, Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo memastikan hakim MK yang bakal mengadili perkara Pilkada ini nggak terlibat yang namanya konflik kepentingan, gengs (nggak kayak si paman maksudnya eheheh). Iya, Pak Suhartoyo bahkan menekankan hakim yang mengadili ntar nggak ada yang punya hubungan kekerabatan atau kepentingan lainnya dengan perkara yang diadili. “Sepanjang ada kepentingan yang berbenturan, ya, nanti perlakuannya sama,” katanya gitu. Pak Suhartoyo sih bilang belom baca-baca berkas gugatan yang jumlahnya 161 itu, guys. Secara, ini masih permohonan awal kan. Tunggu ntar sampe ke-regist baru dipelajari.
I see…..
Oke. Enough ngomongin segala bentuk dugaan kecurangan Pilkada sampe mau digugat ke MK, drama Pilkada kali ini nggak berhenti di situ. Yep, ada lagi fenomena kotak kosong yang memenangkan Pilkada. Gini gini, dari awal kan kita udah bahas ya dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 ini, ada sebanyak 37 daerah yang cuma punya 1 paslon. Alias lawan kotak kosong kan tuh. Nah, dari 37 daerah itu, diketahui ada dua wilayah di mana warga banyakan milih kotak kosong dibanding real humans, guys. Dua wilayah itu ada di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka, Bangka Belitung.
Lah terus gimana dong tuh?
Ya jalan terakhirnya, pemungutan suara ulang aka PSU, guys. Pertanyaannya, mau kapan lagi tuh PSU?? Ketua KPU Mochamad Afifudin pada Rabu (4/12) kemaren sih ngasih dua opsi: either di 24 September 2025 atau 27 Agustus 2025. Kedengarannya lama ya? Tapi kalau kata Pak Afif, pihaknya emang harus prepare sih, guys. Preparation-nya ini sendiri bakal dimulai sejak Februari tahun depan.
Excuse diterima….
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy bilangnya ya, “Lebih cepat lebih baik." Banyak yang harus dipertimbangkan, guys. Mulai dari periode menjabatnya yang kudu 2025-2030, jangan sampe molor 2026. Kenapa harus 2025 juga biar waktu menjabatnya pas lima tahun. Dan yang paling penting sih, biar warga juga bisa dapat kepastian dari Pilkada yang dijalankan. Makanya 24 September aja. Kampanyenya pun disiapkan H-1 bulan. In the meantime, Kementerian Dalam Negeri juga diminta nyiapin Pj, guys, buat bantu menggelar PSU tersebut dan menjalankan pemerintahan melayani masyarakat. Gitu deh…
Got it. Anything else I should know?
Balik lagi ngomongin kecurangan Pilkada dan gugatan MK, integritas MK beneran dipertaruhkan di sini, guys. Kayak, "How are you going to do it this time?" tuh beneran dipantau gitu lo. Apalagi ada pembandingnya kan, which is sengketa hasil Pilpres yang lalu. Pakar hukum tata negara Feri Amsari sih bilangnya MK tuh harus punya terobosan dan cara-cara baru buat menelusuri dugaan kecurangan ini, guys. Mulai dari keterlibatan aparat, terus bansos waktu kampanye, sampai menentukan yang mana saksi, yang mana pelaku, yang mana disebut alat bukti, semua harus bener.
How are you going to do it this time, MK?
Who's singing "I'll do anything for you baby..."
Tokyo Metropolitan government.
Iya deh guys, literally pemerintah kota Tokyo will do anything for babies... literally bayi. Salah satunya adalah mengurangi jam kerja jadi empat hari aja.
HAH?
Yep beneran. Pemerintah Kota Tokyo baru aja memperkenalkan rencananya untuk memberlakukan kebijakan empat hari kerja untuk pekerja pemerintah aka PNS. Adapun kebijakan ini diberlakukan demi meningkatkan angka jumlah bayi baru lahir yang dalam beberapa tahun terakhir ini terjun bebas banget.
Tell me more.
Well, adapun kebijakan ini baru bakal dimulai April mendatang, di mana PNS di Pemkot Tokyo bakal dapet waktu libur sebanyak tiga hari dalam seminggu. Selain itu, pihak pemkot juga mengumumkan bahwa orang tua yang anaknya di kelas satu sampai tiga SD itu boleh pulang duluan untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak dengan gaji yang dipotong sedikit aja.
Nice...
Iya guys, hal ini ngga lain untuk meningkatkan angka kesuburan aka fertility rates di Jepang yang menurun terus. Kata Gubernur Tokyo Yuriko Koike, "Now is the time for Tokyo to take the initiative to protect and enhance the lives, livelihoods, and economy of our people during these challenging times for the nation.”
Challenging times?
Ya si low record fertility rates tadi. Jadi guys, kamu harus tahu bahwa untuk mempertahankan populasi, masyarakat simply perlu punya anak. Meanwhile kelahiran baru di Jepang cuma 727.277 bayi, aka ngga nyampe sejuta jiwa. Hal ini bahaya banget, karena kalo di rata-ratain, cewek Jepang fertility rate-nya ada di angka 1,2. Padahal kalau mau jumlah populasinya stabil aja, fertility rate-nya harus di angka 2,1.
Waduuu terus gimana dong?
Makanya, pemerintah Jepang lagi getol banget memberlakukan kebijakan yang bisa meningkatkan jumlah bayi baru lahir, dari mulai dengan kampanye meminta anak-anak muda supaya memulai punya keluarga dan anak di usia yang lebih cepat, paternity leave, hingga bikin kebijakan insentif-insentif kayak gini. Tapi ya emang kondisinya udah parah guys, sampe Bulan Juni lalu, jumlah angka bayi baru lahir kembali menyentuh the new low.
Kok bisa sih mereka begitu?
Well, menurut para ahli sosiologi, keengganan anak muda di Jepang untuk punya anak dan keluarga tentunya disebabkan oleh banyak hal, seperti jam kerja yang gila-gilaan hingga kenaikan biaya hidup. Tapi hal ini bener-bener bahaya guys, karena khawatirnya, dalam beberapa tahun ke depan akan lebih banyak orang tua di Jepang dibanding anak muda yang produktif. Jadi ini buruk ga cuma buat society dan populasi, tapi ekonomi juga.
Sad :( Anything else?
Well, kamu perlu tahu bahwa kecenderungan low birth rate ini ga cuma terjadi di Jepang, tapi juga di banyak negara lain kayak China, Korea Selatan, negara Uni Eropa, hingga Amerika Serikat. Indonesia juga loh btw. Menurut data dari BPS, diketahui jumlah kelahiran di Indonesia berada pada angka 4,62 juta di tahun 2023. Angka ini tuh turun banget dari tahun sebelumnya di mana kelahiran mencapai 4,65 juta. Terus jumlah ini juga udah turun guys, dari data 10 tahun sebelumnya di mana pada tahun 2013 angka jumlah kelahiran mencapai 4,95 juta kelahiran.
When people keep talking about: Wapres Gibran Rakabuming Raka...
And his bantuan sosial.
Drama-drama-drama. Yep, drama tuh kayak ngga pernah lepas dari sosok wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, jauh dari sebelum doi menjabat. Dari drama MK, fufufafa, sampe sekarang penyaluran bansos yang, yaaah dibayarin pake duit pajak kita, tapi terpampang jelas banget di goodie bag-nya “Bantuan Wapres Gibran”. Kayak, Mas masukin nama kita juga kaleee...
Tell me.
Gini gini, for starters, kamu pastinya tahu solusi buat mensejahterakan rakyat salah satunya adalah lewat bantuan sosial. Apalagi di masa-masa krisis kayak Covid-19 kemaren, terus inflasi, bencana, rakyat butuh banget bantuan dari pemerintah biar mereka bisa survive. Namanya bantuan dari pemerintah, sumber dananya pun jelas dari APBN dan di-manage langsung oleh Kementerian Sosial. However, belakangan ini, ada banget pejabat selevel Wakil Presiden yang justru bilang Bantuan Sosial itu dari dia sendiri, guys.
Hah??
We’re talking about Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kejadiannya tuh udah dari akhir bulan lalu. Waktu itu Wapres Gibran datang ke daerah Jatinegara, Jakarta Timur di mana saat itu lagi dilanda banjir. Of course dia nggak datang dengan tangan kosong dong. Mas Wapres datang bagiin bantuan sosial berupa beras, minyak goreng, gula, teh, bahkan sampe biskuit. Yep, bantuan sosial ini disatuin dalam satu goodie bag warna biru oligar…. Maksudnya, warna biru muda yang bertuliskan “Bantuan Sosial Wapres Gibran”.
Idih….
Publik pun pada salfok sama tulisan itu, guys. Kayak, “Harus banget nama pribadi ditaroh di situ?” gitu kan. Nah, kalau menurut pengamat politik dari Populi Center, Usep Saepul Ahyar namanya, branding-an begini tuh ya buat kepentingan politik. Emang sengaja buat ngedongkrak elektoralnya Mas Gibran sendiri. Dan salah satu cara ampuh buat mendongkrak elektoral itu, ya lewat bansos. In his words, Bang Usep bahkan bilang, “Sederhananya, orang akan mengingat kebaikan orang lain dan berupaya untuk membalas kebaikan tersebut dikemudian hari."
OMG bansos bukannya pake duit negara???
Nah soal itu juga. Disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, pada Senin (1/12) lalu, bansos itu Mas Gibran bagiin pake dana operasionalnya Wapres, guys. That being said, ya sah-sah aja itu bansos dikasih atas nama dia dan jabatannya. Secara, dana operasional itu juga dipake buat kesejahteraan masyarakat kan, gitu lah kira-kira. The same thoughts are also spoken by Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Menurut Gus Ipul, ya nggak papa banget juga kalau Mas Gibran bagiin bansos atas nama dia. “Yang penting manfaatnya,” cenah.
Nggak gitu nggak sih konsepnya…
Well, kalau kata Pengajar Hukum Tata Negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah juga gitu ygy. Iya, menurut Pak Herdi, “Kalau bicara manfaat, semestinya tas tersebut tidak harus dituliskan tagline bantuan Wapres,” katanya gitu. Terus kalau dibilang itu dari dana operasional wapres, penggunaannya juga nggak sesuai kali ini, gengs. Iya, for context, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 106 Tahun 2008, emang ada tuh Dana Operasional buat Presiden dan Wakil Presiden. Tapi di sini keadaannya kan ada namanya Mas Gibran di situ ya. Makanya Pak Herdi ngeliatnya ini udah masuk ke kepentingan pribadi, guys.
HMMM I think I agree...
We know riteeee. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari juga ngeliatnya gitu, kayak, “Heyyy, situ wakil presiden, ya!!” gitu lo. Di mana sebagai wapres, ya harusnya bisa menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Kalau begini, Mas Feri ngeliatnya ya ini nggak lebih dari sekadar pencitraan aja. Sama kayak bapaknya alias Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Iya, Jokowi kan dulu suka banget bagi-bagiin bansos ya. Pencitraan itu kata Mas Feri, guys. Terus Gibran sekarang juga gini. Like father like son banget ga tuh….
Ehehehehe….
Masih ngomongin bansosnya Mas Gibran, sejumlah pihak juga wondering sendiri, “Ini udah ada acc dari Pak Prabowo belom?” Nah, pengamat politik Emrus Sihombing juga nanyanya gitu, guys. Menurut Pak Emrus, ini tuh soal konsistensi ucapannya Mas Gibran sendiri. Iya, Mas Gibran beberapa waktu lalu pernah bilang, “Yang punya visi misi itu Presiden Yang punya program juga presiden. Bukan menteri, bukan wakil presiden,” gitu cenah. In that sense, program bansos dengan tulisan “Bansos Wapres Gibran” ini atas kehendak Presiden Prabowo apa enggak. Kalau enggak, maka perlu dievaluasi kata Pak Emrus. Adapun sampai berita ini ditulis, belum ada keterangan apapun dari Presiden Prabowo Subianto, guys.
Got it. Anything else I should know?
Btw, dari tadi ngomongin bansos, kamu harus tahu bahwa Bansos Program Keluarga Harapan aka PKH bulan ini banget nih cair, guys. Yep, you read it right. Bansos PKH sendiri merupakan bantuan dari Kementerian Sosial yang skemanya cair setiap tiga bulan sekali ya. Penyalurannya dibagi ke empat tahap yang udah running dari bulan Oktober lalu. Nah, kalau belum dapet dari Oktober, ya most likely bakal dapetnya di bulan ini. Pencairan terakhir tahun ini juga di Desember sekarang sih. Adapun yang dapet adalah warga yang tergolong dalam Keluarga Penerima Manfaat aka KPM.
Guys, it's the end of an era.....
Eras Tour has ended.
Yesss calling all of you Swifties yang dapet/engga pengalaman nonton The Eras Tour, kamu harus tahu bahwa setelah 149 shows, di 51 kota, di 21 negara dan 5 benua, Taylor Swift akhirnya resmi mengakhiri The Eras Tour.
Yep, Eras Tour sendiri kan pertama kali digelar di Glendale, Arizona pada 17 Maret 2023 lalu ya. Nah, setelah hampir dua tahun Teteh Taylor tukeran friendship bracelet dari panggung ke panggung, akhirnya kemaren, 8 Desember 2024, Teh Taylor resmi merampungkan turnya dengan show terakhir di Vancouver, Kanada.
Dalam final speech-nya kemaren, Teh Taylor bilang begini nih: "Making friends and bringing joy to each other, that is I think the lasting legacy of this tour, is the fact that you have created such a space of joy and togetherness and love. I couldn’t be more proud of you, honestly that is all you. That is what people think about when they think about this tour, is how they felt out in the crowd with you. I just want to say that, you’re why this is so special. And you supporting me for as long as you have is why I get to take these lovely walks down memory lane every single night because you cared about every era of my entire life that I've been making music, so thank you."
Well, Eras tour sendiri merupakan tur konser yang ngasih banyak impact untuk kemajuan ekonomi global ygy. Bayangin aja, tur ini adalah tur terlaris sepanjang masa di mana keuntungannya diprediksi mencapai US$2,2 miliar. Jual tiket selalu sold out, di kota mana pun, berapa pun hari dia show. Terus di negara-negara yang dia datangi, di setiap kota, mulai dari aspek hospitality, food, transportation, pariwisata, sampai penerimaan pajak, semua meningkat. Bahkan, employment rate di AS pun meningkat sampai 3.300, guys.
See? Swiftnomics is real, guys.
"Sebaiknya tidak usah,"
Gitu guys kata Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir saat ditanya pandangannya mengenai wacana sertifikasi pendakwah yang belakangan muncul isunya. Kata Pak Haedar, sertifikasi ini better ga usah diadakan, dan bahkan perlu dikaji ulang. Menurutnya juga, yang paling penting tuh semua pemuka agama inget bahwa dirinya adalah teladan di masyarakat.
When your boss is proposing a morning meeting...
Announcement
Thanks to Habiburrahman dan Someone for buying us coffee today :)
Mau ikutan nraktir tim Catch Me Up! kopi? Here, here...just click here. Dengan mendukung, kamu nggak cuma beliin kopi yang menemani kami nulis, namun kamu juga udah men-support kami untuk terus berkarya dan membuat konten-konten berkualitas yang imparsial dan bebas dari kepentingan. Thank you so much!
Catch Me Up! recommendations
Been playing the "we listen, we don't judge" viral game? Read this.
