First stop, to the aftermath of Pilkada 2024....
Sampe ricuh dan saling serang!
Yep, bari-baru ini terjadi kericuhan terkait Pilkada di Papua. Alasannya ga lain karena ada dugaan kecurangan yang dilakukan salah satu pihak. More on those, scroll down...
WHAT???
Iya. Now let’s talk about: Pemilihan Wali Kota Jayapura, di Papua. Pilwako Jayapura ini diikuti empat paslon ygy. Secara berurut paslon nomor 1 sampe 4 ada: Frans Pekey-H. Mansyur, Johny Rouw-Darwis Massi, Boy Markus Dawir-Dipo Wibowo, dan juga Abisai Rollo-Rustan Saru. Nah, sama kayak wilayah-wilayah lainnya di Indonesia, hasil perolehan suara Pilwakot Jayapura juga direkap dalam sebuah rapat pleno kan. KPUD Jayapura pun menggelar rapat pleno itu weekend lalu, Jumat (6/12).
Tell me more.
Nah, yang harus kamu tahu adalah, ketika yang di dalem lagi sibuk ngerekap hasil perolehan suara, massa pendukung di luar tuh justru ricuh, guys. Nggak jelas juga gara-gara apa, kalau kata aparat yang bertugas sih, emang ada provokatornya tuh jadi pendukung dua paslon berantem dan saling lempar-lemparan batu. Nggak ada korban dalam insiden ini, guys. Massa pun dibubarkan nggak lama kemudian setelah polisi nembakin gas air mata.
HMMM….
Masih sama-sama di Papua, dari Jayapura, kita ke Intan Jaya. Di Intan Jaya juga ricuh, tepatnya di hari Sabtu (7/12). Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny menyebut kericuhan ini terjadi antar pendukung paslon, guys. Ada dugaan kehilangan suara, katanya. Perolehan suara yang harusnya masuk buat paslon dukungan mereka, jadinya masuk ke lawan gituu. In that sense, keadaan di sana jadi chaos banget, rumah-rumah pada dibakar, warga ada yang nyerang pake panah, sampai menyebabkan warga jadi luka-luka. Sampai berita ini ditulis, polisi masih mendata jumlah korban dalam kejadian ini, guys. Dan kelompok massa pun diketahui udah damai.
Terus terus, di mana lagi?
Nggak usah jauh-jauh, gajah di pelupuk mata nggak keliatan. Alias di Jakarta sendiri, rekapitulasi perolehan hasil suara Pilkada juga sempat ricuh, guys. Iya, Sabtu lalu (7/12), sejumlah orang juga sempat kumpul di depan Hotel Sari Pan Pacific, Menteng, Jakarta Pusat dan menuntut rekap kemaren ditunda. “Alasannya sudah jelas, ada masalah C6 tidak didistribusikan hingga banyaknya suara rusak hingga 7,7 persen,” kata koordinator aksi tersebut. Lebih jauh, rekapitulasi kemaren kan akhirnya tetap jalan dan menetapkan Pramono Anung-Rano Karno menang Pilkada Jakarta ya. Karena yakin banget Pilkada ini curang, tim paslon lawan, which is RK-Suswono menyebut mereka bakal menggugat ke Mahkamah Konstitusi, guys.
Rame nih MK…..
Banget! Tim RK-Suswono sendiri belom ngajuin gugatannya ke MK, guys. Malah, sampai Senin (9/12) kemaren, belom ada gugatan terkait dengan pemilihan gubernur yang masuk ke MK. Tapi untuk pemilihan bupati dan wali kota, banyak! Ada 161 udah totalnya, guys. Paslon-paslon yang kemaren dinyatakan kalah versi KPU daerah masing-masing, pada menggugat ke MK. Termasuk paslon Wali Kota & Wakil Wali Kota Depok yang diusung PKS, Imam Budi Hartono-Ririn Farabi. Terus, paslon Bupati & Wakil Bupati Pemalang, Vicky Prasetyo-Mochamad Suwendi, dll.
Now over to you, MK….
Well, dalam keterangannya kemaren banget nih, Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo memastikan hakim MK yang bakal mengadili perkara Pilkada ini nggak terlibat yang namanya konflik kepentingan, gengs (nggak kayak si paman maksudnya eheheh). Iya, Pak Suhartoyo bahkan menekankan hakim yang mengadili ntar nggak ada yang punya hubungan kekerabatan atau kepentingan lainnya dengan perkara yang diadili. “Sepanjang ada kepentingan yang berbenturan, ya, nanti perlakuannya sama,” katanya gitu. Pak Suhartoyo sih bilang belom baca-baca berkas gugatan yang jumlahnya 161 itu, guys. Secara, ini masih permohonan awal kan. Tunggu ntar sampe ke-regist baru dipelajari.
I see…..
Oke. Enough ngomongin segala bentuk dugaan kecurangan Pilkada sampe mau digugat ke MK, drama Pilkada kali ini nggak berhenti di situ. Yep, ada lagi fenomena kotak kosong yang memenangkan Pilkada. Gini gini, dari awal kan kita udah bahas ya dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 ini, ada sebanyak 37 daerah yang cuma punya 1 paslon. Alias lawan kotak kosong kan tuh. Nah, dari 37 daerah itu, diketahui ada dua wilayah di mana warga banyakan milih kotak kosong dibanding real humans, guys. Dua wilayah itu ada di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka, Bangka Belitung.
Lah terus gimana dong tuh?
Ya jalan terakhirnya, pemungutan suara ulang aka PSU, guys. Pertanyaannya, mau kapan lagi tuh PSU?? Ketua KPU Mochamad Afifudin pada Rabu (4/12) kemaren sih ngasih dua opsi: either di 24 September 2025 atau 27 Agustus 2025. Kedengarannya lama ya? Tapi kalau kata Pak Afif, pihaknya emang harus prepare sih, guys. Preparation-nya ini sendiri bakal dimulai sejak Februari tahun depan.
Excuse diterima….
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy bilangnya ya, “Lebih cepat lebih baik." Banyak yang harus dipertimbangkan, guys. Mulai dari periode menjabatnya yang kudu 2025-2030, jangan sampe molor 2026. Kenapa harus 2025 juga biar waktu menjabatnya pas lima tahun. Dan yang paling penting sih, biar warga juga bisa dapat kepastian dari Pilkada yang dijalankan. Makanya 24 September aja. Kampanyenya pun disiapkan H-1 bulan. In the meantime, Kementerian Dalam Negeri juga diminta nyiapin Pj, guys, buat bantu menggelar PSU tersebut dan menjalankan pemerintahan melayani masyarakat. Gitu deh…
Got it. Anything else I should know?
Balik lagi ngomongin kecurangan Pilkada dan gugatan MK, integritas MK beneran dipertaruhkan di sini, guys. Kayak, "How are you going to do it this time?" tuh beneran dipantau gitu lo. Apalagi ada pembandingnya kan, which is sengketa hasil Pilpres yang lalu. Pakar hukum tata negara Feri Amsari sih bilangnya MK tuh harus punya terobosan dan cara-cara baru buat menelusuri dugaan kecurangan ini, guys. Mulai dari keterlibatan aparat, terus bansos waktu kampanye, sampai menentukan yang mana saksi, yang mana pelaku, yang mana disebut alat bukti, semua harus bener.
How are you going to do it this time, MK?
