When there's a beef between: Kejagung VS Polri....
Here’s your recap!
Yoi. Kamu pasti ngga asing ya guys sama dua instansi penegak hukum di Indonesia yang kerjanya sangat berdekatan ini. Nah belakangan, keduanya lagi rame diomongin publik setelah Anggota Densus 88 di bawah naungan Polri diketahui buntutin Jaksa Muda Pidana Khusus aka Jampidsus atas nama Febrie Ardiansyah. Nah, yang harus kamu tahu adalah, Jaksa Febri ini sekarang lagi sibuk ngurusin kasus dugaan korupsi timah yang Rp271T itu, gengs. Terus kemaren doi dibuntutin sama polisi. Jadi kayak, “Ape maksud nih? Adakah udang di balik bakwan?”
Gimana ceritanya sik??
Easy, gengs. We'll walk you through this, ok? As we all know, kasus-kasus megakorupsi di Indonesia tuh kan banyak yang ditangani oleh Kejaksaan Agung ya. Iya, mulai dari kasus BTS Kominfo, terus kasusnya Jiwasraya, Asabri, dll. Yang terbaru, saat ini rame kasus dugaan korupsi timah yang dinilai merugikan negara dengan total Rp271 T. Kamu juga harus tahu bahwa makin gede angka kerugian karena korupsinya, maka makin gede juga kepentingan orang-orang di dalamnya yang terlibat. Adapun di antara kasus-kasus megakorupsi ini, ada satu orang jaksa di Kejaksaan Agung yang in charge di sini, gengs. So now, everybody meet: Jaksa Muda Pidana Khusus Kejagung, Febrie Ardiansyah.
What’s up with him?
Nah, di tengah-tengah Pak Febrie yang lagi puyeng karena penyidikan kasus Rp271 T ini, hari Minggu kemaren ketika dia lagi makan di salah satu restoran di Cipete, Jakarta Selatan, dia diketahui dibuntuti sama orang, guys. Nah orangnya ini setelah ditelusuri ternyata seorang personel Densus 88. Bingung kan, kok satuan yang harusnya memberantas serangan teror, kok ujug-ujug ngincer Pak Jaksa?
Waduh….
Dari sini, berbagai spekulasi liar pun lalu bermunculan, deh. Salah satunya adalah asumsi bahwa ada upaya dari petinggi kepolisian buat ‘melindungi’ petinggi di kepolisian atau kasus tertentu yang lagi diselidiki sama si jaksa. Hal ini ofc nggak bener dong. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic, Bambang Rukminto menyebut, “Kalau gini ceritanya, ya makin kesenengan itu para koruptor," gitu kira-kira.
HMMMM….
Not to mention Pak Febrie juga dilaporkan ke KPK :))). Yep, jadi ke mana-mana banget ini kasusnya, gengs. Beberapa waktu lalu, Koalisi Sipil Selamatkan Tambang aka KSST melaporkan Febrie Ardiansyah ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan kerugian negara dari proses lelang PT Gunung Bara Utama yang diurus Kejagung. Nggak tanggung-tanggung, dalam laporannya, KSST menyebut kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp9 triliun.
Ya ampun, terus gimana dong tuh?
Makanya, karena udah melebar ke mana-mana, Presiden Joko Widodo akhirnya turun tangan. Senin kemaren, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo udah menghadap Pak Presiden di Istana, guys. Adapun di momen itu, both ST Burhanuddin dan Jenderal Listyo udah ketawa-ketawa aje tuh. Udah gandengan bahkan. “Nggak ada masalah apa-apa kok," kata Pak Jaksa Agung. Pak Kapolri juga nggak ngomong gimana-gimana, “Tanya sama yang nanya,” katanya.
Legit ga ada apa-apa?
We know, we know, it’s fishy. Pengamat Pak Bambang tadi pun ngeliat sikap diamnya dua pimpinan lembaga penegak hukum ini kayak lampu hijau buat para koruptor. Di mana artinya, para koruptor bisa ngadu ke dua institusi negara. Double protection nggak tuh. Tapi meskipun begitu, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto make sure emang nggak ada apa-apa, guys. In his words, Pak Hadi bilangnya “Enggak apa-apa, semuanya aman. Percaya sama saya."
Sorry banget tapi kita punya trust issue, Pak….
Who doesn't? yang harus kamu tahu adalah, sekarang Kejaksaan Agung tuh udah dijaga ketat sama pasukan TNI, guys. Bahkan Jaksa Febrie juga ditemenin sama pasukan polisi militer. Makanya, pas ketahuan anggota Densus 88 buntutin dia, itu orang langsung ditangkap sama pasukan polisi militer, guys.
I see….
Lebih jauh, disampaikan oleh Menko Hadi Tjahjanto, bentuk pengamanan kayak gini nih udah berdasarkan MoU yang sudah diteken kedua belah pihak sejak 2023 lalu. Dari zamannya Pak Hadi jadi Panglima TNI udah begitu. Secara, di Kejagung tuh kan ada Jaksa, Jampidmil, Jampidsus, di mana emang butuh pengamanan. In that sense, TNI mengkonfirmasi bahwa pengamanan polisi militer di Kejagung tuh nggak ada kaitannya sama kasus Rp271 T ini.
Got it. Anything else I should know?
Well, in case kamu masih punya banyak pertanyaan terkait hal ini, worry not worry, everybody. Komisi III DPR RI selaku mitra Kejaksaan Agung disebut bakal manggil Kejaksaan Agung dan Polri buat klarifikasi. Disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni, publik berhak tahu kejelasannya since kasus ini udah simpang siur dan beredar liar melebar ke mana-mana. Biar clear duduk permasalahannya gitu. Harapannya, ya biar isu ini nggak makin panjang dan sinergi antar dua lembaga nggak rusak. Gitchu deh…
