Jokowi : Presiden dan Menteri Boleh Memihak & Ikut Kampanye, PM India Resmikan Kuil Hindu Bekas Reruntuhan Masjid, Mahfud MD Akan Berhenti Dari Jabatan Menko Polhukam, Film Barbie Tidak Masuk Nominasi Oscar

Guys, kamu punya nggak temen yang kemaren bilang A, eh hari ini bilangnya B? Kemaren bilangnya nggak mau punya pacar banker, eh sekarang malah bilang, “Banker juga boleh kok. Asalkan dia orangnya.”Well, kalau ada, berarti temenmu kayak Presiden Joko Widodo, guys. Yep, yang awalnya Jokowi bilang TNI, Polri, dan ASN semua harus netral dalam Pemilu 2024, tapi kemaren banget nih, Pak Jokowi justru bilang Presiden dan menteri boleh memihak dan ikut kampanye. Bingung gak lo semua? Wkwkwkwk.

Iya. Anyway jadi gini, guys. Kayak yang udah sering kita bahas, dari awal Pemilu ini rame, keberpihakan Presiden Jokowi tuh kan sering banget dipertanyakan ya. Secara, Iya, pernah diduga nge-endorse Ganjar Pranowo sebagai presiden gara-gara statement “Rambutnya putih semua, berarti mikirin rakyat” dan eventually viral beberapa waktu lalu ya. Not to mention Pak Jokowi juga kader PDI Perjuangan, which is sama lah kayak Mas Ganjar.

Iya tapi makin ke sini, Pak Presiden malah makin sering nunjukin dukungannya ke Prabowo Subianto. Mulai dari statement-nya yang bilang “Saya menang Pilpres dua kali. Sekarang jatahnya Pak Prabowo,” katanya gitu. Ditambah ditambah faktor Gibran Rakabuming Raka, anak sulungnya Jokowi sekarang kan jadi cawapresnya Pak Prabowo ya. Bahkan sampai private dinner berdua nggak tuh Pak Prabowo sama Presiden Jokowi. Jadi, people be like, “Fix Jokowi dukung 02 ini mah guys.”

Yep, big times. Tapi kali ini, kita bukan mau bahas drama Jokowi vs PDIP ni guys, tapi soal boleh ga sih presiden kampanye buat pilpres? Nah,  dalam aturan perundang-undangan, seorang Presiden tuh harus banget untuk netral, guys. Pokoknya netral, nggak berpihak ke manapun, biar proses Pemilu bisa berjalan demokratis, jujur, dan adil. Yep, hal ini legit diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. ada beberapa pasal yang ngomongin soal netralitas presiden di sini, guys. Kita bahas satu-satu deh ya.

Gimme all the details….

Leggo. Kayak Pasal 48 ayat (1) misalnya. Di situ ke-state bahwa Komisi Pemilihan Umum harus melaporkan setiap tahapan Pemilu ke DPR dan juga Presiden. Terus Pasal 22 Ayat (1) dan (2) juga. Presiden punya tugas menetapkan anggota KPU yang udah direkomendasiin sama DPR. Sampai sini kebayang dong gimana pentingnya netralitas Presiden dalam Pemilu. Bahkan, ditegaskan lagi di UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 17 ayat (2) nge-state bahwa penggunaan wewenang Presiden dalam Pemilu tuh bisa dianggap sebagai pencampuran wewenang, guys.

Ehehehehe tapi kalau kata Pak Jokowi mah Presiden tuh boleh banget memihak dalam Pemilu dan boleh juga ikut kampanye. Iya, kemaren nih, dalam keterangannya di Lanud Halim Perdanakusumah dengan didampingi Capres Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo mengeluarkan statement yang bikin seluruh warga Wakanda tercengang. In his words, Pak Jokowi bilangnya gini nih: “Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh.”

Nah soal itu juga. Yang harus kamu tahu adalah, di Mei 2023 lalu, Presiden Jokowi tuh pernah kasih statement bahwa dia emang nggak bakal netral dalam Pemilu kali ini. “Saya harus cawe-cawe,” katanya gitu. Yep, dalam keterangannya, Jokowi menyebut tindakannya ikut campur di sini tuh dilakukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan golongan, apalagi kepentingan pribadi.

Speechless nggak? Ya gitu deh, guys. Jujur nggak tahu kepentingan negara yang dimaksud Jokowi di sini tuh yang kayak gimana. Padahal, di Pasal 283 UU Pemilu, jelas banget disebutkan, “Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta ASN dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah ke keberpihakan terhadap Peserta Pemilu. Sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.” Hal ini berlaku buat Presiden, menteri, wali kota, wakil ketua DPR, dll. Tapi kalau kata Pak Jokowi mah, “Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak begini (Re: berkampanye dan memihak) enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Menteri juga boleh. Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara.”

WE KNOW RITE. Presiden dan menteri-menterinya mah boleh berpihak ygy. Tapi on the other side, ASN tetap disuruh untuk nggak boleh berpihak :))). Nggak tanggung-tanggung, di Oktober 2023 lalu, Pak Jokowi bahkan sampai ngumpulin ratusan penjabat kepala daerah di Istana Negara dan kasih ultimatum, “Jangan sampai memihak, itu dilihat loh. Hati-hati, bapak dan ibu dilihat, mudah sekali kelihatan kalau bapak dan ibu memihak.” Nggak cuma itu, Presiden bahkan menyebut nggak bakal segan-segan mencopot PJ/ASN kalau ketahuan memihak.

Oh, jangan lupakan Ibu Negara, guys ehehehe. Yep, we’re talking about Iriana Joko Widodo, istri presiden yang juga ibunya Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Iya, kalau ASN kudu hati-hati kalau mau foto, Bu Iriana mah santai aja foto pose dua jari, guys ehehehe. Hal itu yang kejadian di Salatiga, Jawa Tengah, waktu si ibu mendampingi Pak Jokowi beberapa hari lalu. Dua jari artiinya apa sodara-sodara? Yak, 02, alias Prabowo-Gibran, alias anaknya sendiri ehehehe. Menyikapi hal ini, Presiden Jokowi sih cuma bilangnya, “Ya kan menyenangkan.”

We got you, guys. Emang banyak speechless-nya ngomongin berita ini wkwkwk. Menanggapi sikap Presiden Jokowi, now let’s hear what our Capres-Cawapres think about this ya. Adapun disampaikan oleh pihak 02 alias TKN Prabowo Gibran, Wakil Ketua mereka, Habiburokhman menyebut, ya emang bener presiden nggak harus netral dan boleh banget kampanye pemilu. Asalkan nggak menyalahgunakan kekuasaan buat menguntungkan atau merugikan pasangan tertentu. Dalam logikanya Pak Habib nih, “Kalau presiden mencalonkan diri kedua kalinya saja boleh, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu.” So, in that sense, menurut 02, ini tuh bukan soal netral atau nggaknya, tapi soal pake kewenangannya buat menguntungkan paslon tertentu atau justru merugikannya gitu.

Itu juga yang jadi concern-nya tim 01 alias AMIN. Yep, dalam keterangannya kemaren banget nih, Capres Anies Baswedan bilang sebelumnya Pak Presiden tuh udah mau netral. Mengayomi semua, memfasilitasi semua, dll. Tapi kok jadi begini yekan. In that sense, Pak Anies pun minta ahli tata negara lah yang menilainya gimana. Menurut Pak Anies, ini tuh bukan masalah setuju atau tidak setuju. Tapi masalahnya udah ke ketentuan hukum. Udah sesuai apa nggak. Lebih jauh, Timnas AMIN juga udah minta Badan Pengawas Pemilu buat ngawasin Presiden Jokowi. Jangan sampe dia memanfaatkan wewenang, fasilitas, dan jabatannya buat memenangkan paslon tertentu. Or in this case, ya memenangkan 02 ehehehe.

Ada dong. Kalau menurut 03 mah, keberpihakan Presiden tuh harusnya tetap kepada rakyat, bangsa, dan negara, guys. Yep, Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro bilangnya harusnya seorang Presiden tuh bisa jadi tauladan gitu lo. Kayak Gus Dur, Bu Mega, tuh kan teladan banget ygy. NEGARAWAN, gitu. Nah harusnya Jokowi tuh juga bisa kayak gitu. Lagi pula, menurut Mas Aryo, tugas Presiden tuh jauh lebih besar daripada join-join-an Pilpres. Dia bilang, “Karena tugas sebagai seorang kepala negara menyangkut tanggung jawab atas seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya pendukung kelompok tertentu.”

Jadi ya intinya gitu, guys. Hang in there buat kamu yang udah lelah banget sama Pemilu kali ini. We got you. Kalau kata pihak PP Muhammadiyah sih, Pemilu 2024 ini udah gagal secara moral, guys. Gagalnya moral ini bahkan dilakukan oleh Kepala Negara. Keren banget nggak tuu?? :)))). Tapi yang lebih esensial lagi adalah, Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas menyebut orang-orang di sekelilingnya Jokowi tuh juga patut disalahkan, karena nggak bisa kasih pemahaman ke belio. In that sense, Presiden tuh harus dikellilingi sama orang cerdas, yang baik, yang tulus, gitu.

Agama itu selain enak dijalankan juga enak dijual ygy. Terbaru, India lagi mulai tegang karena Senin kemarin, Perdana Menteri mereka Narendra Modi meresmikan kuil Hindu super megah di Kota Ayodhya. Terus, kenapa tegang? Karena kuil tadi dibangun di atas reruntuhan masjid yang dihancurkan ketika konflik beragama terjadi di sana. Makanya, Modi yang malah meresmikan kuil tadi tuh dinilai banyak pihak sangat tone deaf, ga sensitif, dan membuka lagi luka lama yang dirasakan kaum Muslim India. Lebih jauh, banyak pihak menilai hal ini dilakukan Modi demi kembali memenangkan dirinya pada pemilu April nanti.

You got it. So, we gonna start from pembangunan kuil Hindu yang didedikasikan buat Dewa Rama tapi ternyata dibangun di atas reruntuhan masjid kan. Jadi semuanya bermula dari tahun 1992 lalu di mana muncul klaim dari masyarakat Hindu setempat bahwa Masjid Babri yang udah berdiri dari abad ke-16 di kota Ayodhya tuh dibangun sama penjajah Muslim di atas reruntuhan kuil Rama. Pas itu, isu ini beredar kenceng banget sampe akhirnya pada Desember 1992 dilakukan penyerbuan dan penghancuran Masjid Babri oleh umat Hindu di sana.

Banget, guys. Penyerbuan dan penghancuran Masjid Babri ini dilaporkan sampe memicu kerusuhan nasional di India. Nggak tanggung-tanggung, hampir 2.000 orang terbunuh pada kerusuhan ini, dan sebagian besar para korbannya adalah orang-orang Muslim di India. Kejadian ini juga menimbulkan perselisihan antara umat Hindu dan Muslim di India selama bertahun-tahun terkait siapa pemilik asli situs ini. Perselisihan ini akhirnya baru kelar pada 2019 kemarin di mana Mahkamah Agung memutuskan buat memberikan situs ini ke umat Hindu meskipun pihaknya juga bilang kalo aksi penghancuran masjid pada 1992 lalu merupakan pelanggaran berat terhadap supremasi hukum.

Nah tepat setahun setelah putusan MA, Perdana Menteri Narendra Modi langsung gercep nih mau bangun kembali Kuil Rama di situs ini. Pas itu pembangunan ini juga diinisiasi sama Bharatiya Janata Party aka BJP yang jadi partai politik Hindu konservatif terbesar di India yang juga dipimpin Modi. Dari situ, kuil ini terus dibangun sampe akhirnya Senin kemarin, Narendra Modi balik lagi ke sana buat meresmikan Kuil Rama yang udah menghabiskan dana sampe USD217 juta. Salah satu yang paling ikonik dari bangunan berlantai tiga ini adalah arca Dewa Rama setinggi 1,3 meter dari batu hitam yang ada di dalam kuil.

Wah penahbisan kuil kemarin dilangsungkan meriah banget, guys. Banyak orang yang tinggal di luar kota Ayodhya sampe pada dateng ke sana buat lihat langsung Kuil Rama di sana. Terus banyak juga tuh para politisi, taipan India, sampe bintang-bintang Bollywood yang ikut dateng ke kuil Rama. Total ada sekitar 7.000 orang yang hadir pada upacara kemarin. Jadi acara kemarin udah kayak peristiwa nasional bersejarah buat negara dengan penduduk mayoritas Hindu tersebut.

Nah meski rame, ada juga guys kelompok Hindu yang menolak hadir di peresmian kuil kemarin. Mereka nggak mau dateng karena menilai pentahbisan kuil kemarin udah bertentangan sama kitab suci Hindu karena kuil Rama udah lebih dulu ditahbiskan padahal pembangunannya belum selesai 100%. Iyes, kuil Rama ini belum selesai karena masih ada sekitar 46 pintu dan beberapa dinding yang belum selesai diukir.

Ada. Sebagian besar partai oposisi di India nggak mau ikut dateng ke acara penahbisan kuil kemarin, karena mereka menilai kegiatan ini dilakukan cuma biar Modi dapet makin banyak dukungan aja dari pemilih Hindu. Pemimpin partai Kongres India, Rahul Gandhi juga sampe memboikot acara kemarin dan menyebutnya sebagai acara keagamaan dengan unsur politik yang kental banget, guys. Rahul juga menyebut kalo penahbisan kuil Rama kemarin sebagai, “Completely political Narendra Modi function.”

Wkwkwk, iya nih ternyata nggak cuma Indonesia aja ya yang punya isu ini. Apalagi banyak pengamat politik di sana yang sampe ikut mengkritik kegiatan Narendra Modi di penahbisan kuil Rama kemarin. Salah satunya dari analis politik bernama Nilanjan Mukhopadhyay yang bilang kalo pembangunan kuil ini masuk ke dalam program peremajaan nasional. Padahal mah peremajaan yang dimaksud cuma bersifat tunggal dan nggak mencerminkan pluralistik di India. Terus kritik juga dateng dari analis politik bernama Rasheed Kidwai yang bilang, “The BJP makes no pretensions that the religious concerns of the majority Hindu community are on top of their political agenda.”

Well, penahbisan kuil Rama Ayodhya kemarin juga bikin masyarakat minoritas Muslim di sana sekarang ini serba was-was, guys. Soalnya pas upacara kemarin, banyak orang-orang Muslim di Ayodha memilih buat mengungsi dulu keluar kota akibat trauma masa lalu pada saat Masjid Babri dihancurkan dan sebagian besar Muslim dibunuh. Hal ini disampaikan langsung sama salah satu pemimpin komunitas muslim di Ayodhya bernama Azam Qadri yang bilang, “If the government reached out to us and gave assurances that nothing will happen, that would prevent people from leaving, but so far they haven’t done that.”

Guysss gimana nih awal tahun kamu? Masih enjoy-enjoy aja atau udah mulai nggak kerasan sama kerjaan dan lagi ngumpulin niat buat resign. Well, kalo kamu beneran udah niat mau resign, kamu nggak sendirian nih. Soalnya Menko Polhukam, Mahfud MD juga udah nge-spill kalo dirinya mau resign dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Statement ini ditegasin Pak Mahfud pada acara ‘Tabrak Prof’ di kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa kemarin.

You got it. Jadi as we all know, Prof Mahfud ini kan udah terdaftar dan jadi salah satu cawapres yah. Beliau bersama Pak Ganjar juga udah ikut berbagai agenda kampanye dari koalisi partai politik sampe agenda-agenda wajib dari KPU kayak debat capres-cawapres kemarin. Nah yang jadi concern adalah Prof Mahfud ini masih terus menjabat sebagai Menko Polhukam nih selama dirinya berkampanye. Jadi ya kadang Prof Mahfud di Jakarta buat kerja as Menko Polhukam terus besoknya udah flight ke daerah-daerah di Indonesia buat kampanye di Pilpres.

Anak jadi cawapres aja boleh EHEHEHEEHE. Anyway, ya sebenernya kalo di undang-undang sih boleh-boleh aja tuh, guys. Yang ada ya cuma Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 soal pengajuan cuti menteri, gubernur, wali kota/bupati untuk kampanye. Jadi mau tetep menjabat sebagai menteri boleh, mau resign juga monggo. Nah sinyal niat Prof Mahfud buat resign dari Menko Polhukam sebenernya udah mulai beliau spill dikit-dikit usai debat cawapres pada hari Minggu kemarin tuh. Pas itu emang Prof Mahfud ada ngucapin terima kasih ke Presiden Jokowi yang udah mengangkat dirinya sebagai Menko Polhukam dari empat setengah tahun yang lalu.

Kalo kata Pak Mahfud sendiri sih, beliau mau mengajukan pengunduran diri buat mencegah konflik kepentingan. Soalnya Prof Mahfud juga sempet bilang kalo dirinya pengen kasih contoh ke menteri atau kepala daerah yang maju sebagai capres dan cawapres buat nggak pake jabatannya buat kepentingan elektoral. In his words, Pak Mahfud bilang, “Maksud saya, ini agar ditiru oleh yang lain, kalau menjadi calon presiden, menjadi calon wakil presiden jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi.” Yha if you know, you know lah siapa yang dimaksud Prof Mahfud.

Terus kenapa nggak langsung resign aja, Prof?

Nah, pertanyaan yang sama juga keluar dari Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Habiburokhman pada hari Rabu kemarin. Dalam statement-nya, Pak Habiburokhman bilang kalo masa kampanye tuh udah jalan 75 persen dan cuma tinggal 22 hari lagi nih, Prof. Kenapa baru sekarang bilang siap mundur? Pak Habib juga bertanya-tanya kenapa orang menganggap keputusan mundur Prof Mahfud ini sebagai hal yang positif.

Wkwkwk, better tanya Prof Mahfud sendiri deh kalo itu. Soalnya ya pertanyaan ini sebenernya udah dijawab sama beliau dari Selasa kemarin. Pas itu beliau ada bilang kalo sampe sekarang ini masih ada tanggungan tugas negara yang perlu diselesaikan. Jadi ya masih dalam rangka transisi gitu, guys. Biar nggak kacau juga waktu Prof Mahfud udah resign. Startup aja pasti kelabakan kalo tiba-tiba ditinggal resign pegawainya, apalagi ini kelasnya kementerian yang kerjanya plus plus plus.

Malah justru ini salah satu saran dari Pak Ganjar lho, guys. Statement ini Pak Ganjar sampein hari Selasa kemarin dengan bilang kalo keputusan Prof Mahfud buat mundur dari Menko Polhukam buat menghindari conflict of interest. In his word, Pak Ganjar bilang, “Itulah yang sejak awal kita bicara. Apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest.“

Well, namanya bos, kayaknya sih udah tau yah kalo Prof Mahfud ini mau pamit resign dari koalisinya. Soalnya pas Presiden Jokowi ditanya sama wartawan soal niat Prof Mahfud buat resign hari Rabu kemarin, Presiden Jokowi kayak biasa aja gitu dan menilai hal ini udah jadi hak pribadi Mahfud MD. Pas itu, Presiden Jokowi cuma bisa jawab singkat dengan bilang, “Ya itu hak dan saya sangat menghargai,” gitu, guys.

Niat resign-nya Prof Mahfud dari kabinet juga ditanggepin singkat sama Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Sebagai sesama menko di kabinet Presiden Jokowi, Pak Airlangga kayak nggak mau berkomentar banyak nih soal niat pengunduran diri Prof Mahfud dari menko. Soalnya pas ditanya hal ini sama wartawan, Pak Airlangga cuma bilang kalo jabatan menteri tuh hak prerogatif presiden dan niat mundurnya Pak Mahfud dari kabinet yha udah jadi keputusan beliau, gitu.

Guys, kamu inget film Barbie kan? Yekali lupa. Secara itu film baru keluar tahun lalu, booming banget, dan jadi perbincangan di mana-mana. Bahkan jadi salah satu film terlaris ya tahun lalu. Kamu pasti juga nonton deh. Yakan? Ya nggak?

 Nah, dengan semua recognition yang ada di balik Barbie, film ini nggak dapat recognition yang sama dari penghargaan film paling bergengsi di dunia, which is Oscar. Yep, jadi kemaren Academy Awards ini baru aja ngumumin nominasinya kan. Mulai dari beberapa kategori utama kayak Best Picture, Best Actor, Best Actress, Best Director, yang gitu-gitu. Sampai kategori teknis kayak Best Costume Design, Best Cinematography, Best Fim Editing, dll semuanya diumumin. Nah nggak tahu kenapa, film Barbie yang jadi fenomena tahun lalu ini dikit banget masuk nominasi, guys. Bahkan, pemeran utamanya, Margot Robbie, nggak ada di nominasi Best Actress. Nama Greta Gerwig selaku sutradara juga nggak ada di kategori Best Director. Barbie cuma masuk di kategori Best Picture sama Best Adapted Screenplay, dan cuma ada Ryan Gosling di kategori Best Supporting Actor, dan America Ferrera di Best Supporting Actress, terus sisanya ya kategori teknis.

Menyikapi hal ini, Ryan Gosling alias si Ken sih kecewa banget, guys. Oh nggak deng, disappointed would be understatement kalau kata Ryan. Dalam keterangannya di IG, gini nih kata Ken, eh kata Ryan: “There is no Ken without Barbie, and there is no Barbie movie without Greta Gerwig and Margot Robbie, the two people most responsible for this history-making, globally-celebrated film. No recognition would be possible for anyone on the film without their talent, grit and genius. To say that I’m disappointed that they are not nominated in their respective categories would be an understatement. Against all odds with nothing but a couple of soulless, scantily clad, and thankfully crotchless dolls, they made us laugh, they broke our hearts, they pushed the culture and they made history. Their work should be recognized along with the other very deserving nominees.”

Jadi ya gitu, guys. Academy Awards ke-96 aka Oscars 2024 bakal digelar 11 Maret mendatang. Fim Barbie sendiri berhadapan melawan Oppenheimer, Poor Things, Killers of a Flower Moon, dan film-film bagus lainnya. Siapa nih jagoan kamu di Oscars kali ini, guys?

Gitu guys kata Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pas ngomentarin soal sikapnya Co-captain 2 Timnas AMIN Tom Lembong yang belakangan ini lagi viral. Iya guys, awalnya nama Pak Tom naik gara-gara disebut Mas Gibran dalam debat cawapres tempo hari. Terus muncul deh berbagai video Pak Tom yang menjelaskan terkait berbagai kebijakan ekonomi di era Pak Jokowi dengan berbagai kontroversinya. Nah makanya terkait hal ini, Opung Luhut yang juga ada di kabinet Jokowi minta supaya Pak Tom nih walaupun udah ngga di pemerintahan, doi tuh tetep jangan ngomong jelek soal government karena ngga sepenuhnya bener juga.

---

Announcement

---

Thanks to Ril Ellys and someone for buying us coffee today! 

---

Catch Me Up! recommendations