A list that has recently become a topic of conversation among our people...
Jokowi Masuk Nominasi OCCRP.
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) baru-baru ini merilis nominasi tokoh terkorup di dunia dan di antara nama-nama itu ada nama mantan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Nama Jokowi masuk sebagai salah satu finalis Person of the Year 2024 dalam kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Namun, klarifikasi terbarunya, OCCRP mengaku ngggak punya bukti yang bisa menempatkan Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup.
Excuse me. Whaat??
Alright, let me share some tea. Belakangan muncul headline soal Jokowi masuk daftar nominasi finalis tokoh terkorup dunia versi OCCRP. Fyi, OCCRP adalah organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang kantor pusatnya ada di Amsterdam, Belanda. Jadi, OCCRP ini punya visi buat menciptakan dunia yang bebas dari kejahatan dan juga korupsi. Bisa dibilang OCCRP adalah lembaga yang memang punya fokus ke isu-isu korupsi yang terjadi di dunia, guys. Nah, rilisnya nominasi ini sempat memicu munculnya respon yang beragam dari masyarakat juga para pendukung loyal Jokowi. Timing-nya dianggap sus banget di tengah berbagai drama perpolitikan yang melibatkan nama mantan Presiden Indonesia yang ke-7 itu.
Tell me more about it.
Okay, before getting deeper to the root, mimin bakal kasih tahu satu hal. Jokowi bukan satu-satunya nama dalam nominasi itu, nama-nama lain melibatkan presiden, perdana menteri sampai pengusaha dari berbagai negara Asia dan Afrika. Misalnya mantan Presiden Suriah Bashar Al Assad, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan PM Bangladesh Sheikh Hasina, juga Pengusaha dari India yaitu Gautam Adani. Nominasi penghargaan ini disebut ditentukan oleh panel juri yang terdiri dari beberapa elemen mulai dari jurnalis, akademisi, sampai masyarakat sipil. Dan penghargaan OCCRP ini bukan sesuatu yang baru dilakuin, tapi udah on-going selama 13 tahun.
I see, go on...
Alright. OCCRP membuka pendaftaran nominasi yang sifatnya umum sehingga organisasi ini nggak punya kendali atas siapa saja nama tokoh yang muncul dalam nominasinya, termasuk nama Jokowi. Finalis yang masuk dalam nominasi adalah nama-nama yang mendapatkan suara survei online terbanyak, guys. Yep, OCCRP sudah mengaku nggak punya bukti soal keterlibatan Jokowi dalam klaim korupsi. Namun, keterangan dari para ahli dan masyarakat sipil di Indonesia menunjukkan kalau selama masa kepemimpinan Jokowi KPK melemah. Tak hanya itu, semasa Jokowi menjabat presiden, lembaga-lembaga pemilu dan peradilan juga mengalami pelemahan dan nggak tegak aturan, terlebih pada masa pilpres 2024.
What did people say about this?
Orang pertama yang otomatis dicari responnya ketika nominasi ini rilis ke publik, nggak lain dan nggak bukan adalah Jokowi sendiri. Ketika ditemui di rumahnya di Banjarsari, Solo, pada Selasa (31/12), Jokowi menjawab "Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa?" sambil tertawa. Lebih lanjut, beliau juga mengingatkan kalo sekarang banyak pihak yang sering menebar fitnah juga framing jahat dengan tujuan menggiring opini publik. In the other hand, KPK juga ikut angkat bicara soal nominasi yang melibatkan nama Jokowi itu. Menurut keterangan Ketua KPK Setyo Budiyanto pada Jumat (3/1) kemarin, perlu ada bukti seperti dokumen pendukung juga alat bukti yang menguatkan klaim kalo Jokowi melakukan tipikor. Beliau menambahkan selama sifatnya hanya narasi tanpa bukti, maka KPK nggak bisa follow up lebih jauh.
Hmm... are there any other comments?
Yes. Respon lain datang dari Ketum PBNU, Yahya Cholil Staquf, guys. Beliau menilai masuknya nama mantan presiden ke-7 Indonesia itu dalam nominasi sebagai bentuk kampanye politik. Lebih jauh, Pak Yahya juga mempertanyakan kredibilitas dari OCCRP sebagai NGO. Menurut beliau, nominasi atau rilisan dari organisasi seperti OCCRP ini bisa dibuat oleh siapa pun asal ada biaya. Meanwhile, peneliti ICW, Diky Anandya, merespon nominasi OCCRP itu pada Rabu (1/1), ada indikasi kalau selama masa Jokowi menjabat ada dugaan penggunaan hukum sebagai alat legitimasi untuk berkuasa. Hal ini menurut Diki bisa dilihat dari makin melemahnya KPK juga manipulasi pemilu yang masif.
Okay then, anything else?
Nominasi OCCRP yang muncul di penghujung tahun 2024 surely memicu respon banyak pihak. Ada pihak-pihak yang terang-terangan menyebut kalau nominasi ini sebuah framing yang menyesatkan, misalnya dari Organisasi Projo atau relawan jokowi. Menurut Sekjen Projo Handoko, nominasi OCCRP bisa dianggap sebagai tuduhan yang bertolak belakang dengan kinerja Jokowi selama menjabat sebagai presiden Indonesia. Di lain sisi, ada respon dari Menkopolkam Budi Gunawan yang menyatakan kalau presiden adalah warga negara terbaik. Sehingga jadi tugas kita sebagai masyarakat untuk menjaga muruah mantan presiden kita. Lebih lanjut, Pak Budi menambahkan kalo penting bagi kita merespon polemik nominasi OCCRP itu dengan kepala dingin supaya kerukunan tetap terjaga.
