Indonesia Jadi Tuan Rumah Asia Land Forum

Asia Land Forum 2025: The consolidation we all need.

Yep, ALF adalah salah satu forum agraria terbesar di Asia. Forum ini dibentuk sebagai wadah bersama buat menangani dan cari solusi buat permasalahan hak atas tanah, konflik agraria, ketimpangan sosial, krisis pangan, ketidakadilan gender, perubahan iklim, dan berbagai tantangan global lain. Nah, tema besar ALF 2025 adalah menjamin hak atas tanah buat masa depan yang adil dan berkelanjutan. Menurut keterangan koordinator International Land Coalition (ILC) di Asia, Anu Verma, perburuan mineral yang terjadi di Asia, termasuk Indonesia meningkatkan investasi tanah yang mengorbankan masyarakat lokal. Lebih lanjut, makin kompetitif pasar global, menciptakan dorongan ekspansi kolonial yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

I see, go on…

Alright, terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah buat Forum Agraria se-Asia ini nandain kalo masyarakat di Asia percaya sama konsistensi dan pencapaian dari gerakan masyarakat sipil di Indonesia, gaes. Menurut keterangan pers pada Sabtu (15/2), Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, bakalan ada lebih dari 500 peserta yang terdiri atas perwakilan pemerintah juga organisasi masyarakat sipil dari 14 negara di Asia Tenggara, Asia Tengah, juga Asia Selatan yang akan menghadiri forum ini. Forum yang bakal digelar selama 4 hari ini bakal diawali dengan kunjungan komunitas ke tiga lokasi, yaitu Kasepuhan Jamrud di Lebak, Banten; desa Gunung Anten, Lebak; juga Desa Sukaslamet, Indramayu. Ketiganya adalah lokasi yang mengalami konflik lahan baik dengan pemerintah maupun perusahaan swasta.

What's the importance of this forum?

Lebih lanjut, Dewi menyatakan kalau forum ini jadi momentum penting buat gerakan reforma agraria. Yep, lewat forum inilah komitmen politik pemerintah baru bisa ditagih dan dijadikan reminder bagi semua pihak. Dengan begitu, bakal terwujud percepatan redistribusi tanah juga penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Selain itu, reforma agraria yang berasal dari inisiatif dari bawah a.k.a people led initiative juga usaha-usaha penyelesaian konflik di Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) bakalan jadi terobosan supaya hak rakyat atas tanahnya bisa lebih terjamin di masa depan.

How about the agrarian conflicts in Indonesia?

Okay, sejak Indonesia merdeka, kasus ketimpangan dan konflik agraria malah makin masif. Bisa dibilang kebijakan pemerintah sangat timpak dan nggak memihak ke masyarakat. Gambarannya gini, cuma 1% kelompok yang menguasai hampir 68% tanah juga kekayaan alam di nusantara. More than that, sejak 2015-2024, sedikitnya ada 3.234 kasus konflik agraria yang mencakup sekitar 7,4 juta hektar dan melibatkan 1,8 juta keluarga terdampak. Meanwhile, pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo udah menetapkan kalo Reforma Agraria jadi jalan buat mewujudkan swasembada pangan lewat program perbaikan kesejahteraan petani juga peningkatan produksi bahan pangan di bidang pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, juga kelautan.

Kayak apa sih rencana pemerintah?

So, pemerintah juga rencananya bakal jadiin reforma agraria buat mewujudkan pemulihan alam, pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, pembangunan pedesaan, sampai penguatan badan usaha koperasi. Menurut Dewi, rancangan buat mencapai itu semua memerlukan keterlibatan rakyat, salah satunya lewat momentum ALF dan cita-citanya buat bergerak bersama mewujudkan reforma agraria. Sedangkan, menurut Direktur Eksekutif Walhi, Zenzi Suhadi, memaknai gelaran ALF 2025 sebagai momen untuk mengkonsolidasi dan perjuangan ekonomi politik negara-negara di Asia dalam kancah geopolitik global. FYI, Asia yang awalnya jadi penyedia bahan mentah sedang beralih ke fase industrialisasi. Nah, di proses atau tahapan inilah rakyat diputus dari sumber penghidupan mereka dan bahkan 'disulap' jadi tenaga kerja murah, gaes.

:(

Well, nggak hanya berdampak ke manusianya aja, industrialisasi yang bersifat ekspansif juga bakal berdampak ke kerusakan lingkungan. Lebih lanjut, Zenzi menyatakan kalau prioritas pemerintahan baru punya kebijakan yang fokus ke isu-isu pro rakyat, seperti nutrisi, pangan, juga perumahan rakyat. Tapi, kalau kebijakan ini nggak dijalankan dengan tepat guna malah bisa mengancam masa depan rakyat. Di sisi lain, Deputi 2 Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Erasmus Cahyadi, ALF 2025 ini penting karena wilayah Asia punya masyarakat yang sangat heterogen, sejalan dengan konflik yang ada di dalamnya.

Gimana tuh penjelasannya?

Yep, heterogenitas sama tingginya konflik dalam masyarakat  juga pastinya berkaitan sama sistem politik pemerintahan nasionalnya, nih. Forum ALF diharapkan bisa jadi ruang buat membahas bersama permasalahan yang dihadapi sama masyarakat adat. Jika pemerintah hadir dalam forum, segala sesuatu bisa dibicarakan dan dicarikan solusi bersama. While, menurut Koordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Imam Hanafi, ALF 2025 bisa jadi wadah saling belajar dan sharing soal upaya masyarakat di banyak negara Asia buat mencapai kedaulatan rakyat atas ruang. Konflik agraria harusnya nggak perlu terjadi jika ada perhatian dan jaminan pemerintah soal pembangunan yang pro rakyat.

I see, anything else?

Yep, menurut Direktur Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Wahyu Binara Fernandes, salah satu kunjungan komunitas ke Kasepuhan Jamrud mencontohkan kalau sebenarnya keamanan pangan itu ada. But, sistem pangan nasional ngga ada afirmasi soal itu dan malah banyak bukaan lahan baru buat ditanami sawit. Lebih lanjut, Wahyu menyatakan kalau ada 522 komunitas masyarakat adat yang udah diakui di Kabupaten Lebak, Banten. Tapi, baru ada delapan hutan adat yang diakui pemerintah dengan legal standing yang harus dijelaskan. On the other side, Ahmad Jaetuloh dari Sajogyo Institute, ALF bakal jadi forum buat saling belajar karena meski sudah lewat enam dekade, sampai saat ini belum ada kebijakan komprehensif pemerintah Indonesia yang bisa menyelesaikan berbagai konflik agraria yang terjadi.