It really will happen if you're in Jawa Barat..
Jangan ngadi-ngadi jadi bocah bandel ya guys, karena baru aja nih, Gubernur Jawa Barat yang baru, Kang Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan anti-mainstream buat menghadapi bocil nakal: dikirim ke barak militer.
HUH. Tell me more!
Yep, jadi Kang Demul menyatakan bahwa mulai bulan Mei 2025 nanti, pemprov bakal menggelar pendidikan di sekolah militer buat para pelajar yang bermasalah. Nantinya, tiap siswa bakal menjalani pendidikan militer selama enam bulan, gaes. Adapun bermasalah yang dimaksud Kang Demul adalah yang terafiliasi geng motor, sulit dibina, dan yang terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.
OK terus...
Dalam keterangannya pada Senin (28/4), Kang Demul mengklaim bahwa udah ada beberapa kabupaten/kota di Jabar yang udah siap dan nantinya anak-anak yang tertangkap tawuran di jalan bakal di bawa ke barak militer tersebut. Selain itu, pihak militer juga bisa langsung jemput anak ke rumahnya buat dibawa ke barak *dar der dor gatuu*. Kata Kang Demul, tujuan dari pendidikan militer ini sebenernya buat merubah sikap dan perilaku anak yang bandel dan rebel gitu.
Spill backstory-nya deh...
Alright, jadi sebenernya program ini bisa kepikiran ya karena keberadaan geng motor di Jabar yang makin meresahkan. Banyak kelompok pelajar yang bergabung buat jadi anggota geng motor dan ujungnya jadi melakukan aksi kriminal. Kemudian, Pemerintah Jabar melihat kalau pendidikan militer ini bisa jadi salah satu solusi buat memberantas permasalahan masyarakat yang timbul akibat adanya geng motor ini. Lebih lanjut, Kang Demul juga bilang kalau Kodam III Siliwangi udah menyiapkan sarana sama prasarana buat mendukung program pendidikan militer ini.
Seriously bawa-bawa TNI in this economy...
Iyaa, gaes. Kang Demul juga ngeklaim bahwa pihak TNI udah nyiapin sekitar 30-40 barak khusus buat mendukung pelaksanaan program pemprov Jabar ini. Dalam prakteknya nanti, siswa ga akan ujug-ujug dibawa ke barak militer. Tapi, ketika tertangkap tawuran, pihak pemprov bakal nanya sama ortunya si anak, gimana u masih sanggup didik ga? Kalo engga, ya anaknya bakal disekolahkan di sekolah militer, di mana anak itu bakal digembleng dan disekolahkan selama satu tahun, minimalnya enam bulan, sampe si siswa itu berubah.
OK. Anyone said anything?
Yep. Menurut pengamat pendidikan Ina Liem, program Kang Demul ini bisa jadi solusi yang bagus buat mendidik anak-anak menjadi pribadi berkarakter. Meski begitu, narasi yang menggarisbawahi soal pemberian efek jera dirasa kurang tepat. Menurutnya, daripada dianggap kayak hukuman, pendidikan ala militer ini harus jadi kesempatan buat anak-anak dapat sense of achievement. Menurut Ina, dengan itu anak-anak bakal tumbuh percaya diri dan sadar kalau hal-hal yang melanggar aturan itu nggak worth their time.
Anyone against this?
Uhmmm ada sih komentar dari sutradara kondang Tanah Air, Joko Anwar. Joko menanggapi program Dedi dengan kasih saran biar Dedi nonton film garapan terbarunya yang judulnya 'Pengepungan di Bukit Duri'. Lewat unggahan di akun X pribadinya, Joko menilai kalau kebijakan itu bukan solusi tepat. Menurut doi, mengirim anak-anak ke pihak lain nggak akan bikin pihak sekolah atau orang tua jadi paham penyebab dari kenakalan anak-anak ini. Lebih lanjut, Joko melihat kalau anak-anak lebih butuh pemahaman emosi, penyembuhan trauma, juga bimbingan personal yang menurutnya nggak bakal diperoleh di barak militer.
OK. Terus gimana sama kebijakan penghapusan wisuda?
Oh iya, itu juga lagi rame tuh, gaes. Dalam sebuah cuplikan video yang viral di medsos, Dedi terlihat debat sama pelajar yang baru lulus dari SMAN 1 Cikarang Utara, bernama Aura Cinta. Perdebatan itu berawal dari protes Aura soal penggusuran rumahnya yang ada di bantaran kali. Doi juga protes karena Kang Demul melarang acara wisuda buat SD dan sekolah menengah karena banyaknya ortu yang ngeluh. Yep, in this economy...
Terus si eneng ga setuju?
Engga, guys. Menurut doi, kalo wisuda itu ditiadakan maka ga akan ada kenangan sama temen-temen. Meanwhile menurut Kang Demul, "Ya u rumah aja masih di bantaran sungai, pake tanah pemerintah yang u serobot, pake gaya-gaya mau wisuda." Not to mention, Aura ini bilang bahwa biaya wisuda ini "cuma satu juta doang, Pak."
Sebvvah fenomena "biar tekor asal kesohor..."
Terus yang gokilnya lagi, guys, si Aura ini didukung pula sama emaknya yang juga hadir di lokasi. Yep, dari video yang juga diunggah di channel Youtube Dedi Mulyadi, si emak bilang, "Gpp demi anak mah apa juga diusahain." Tapi kemudian dia bilang bahwa dirinya adalah seorang IRT dan suaminya kerja ngumpulin botol. Kayak ???
Dek Aura belajar namanya kebutuhan premier-sekunder-tersier ga dek...
Yes, makanya Kang demul bilang, boleh-boleh aja siswa mau mengadakan wisuda atau perpisahan tapi harus tanggung jawab mandiri dan nggak melibatkan sekolah. Mengingat selama ini keterlibatan sekolah sering dikritik dan dianggap cari untung sendiri. Dedi juga sempet bertanya ke orang tua murid lain yang hadir, beberapa mengaku setuju sama kebijakan Dedi buat meniadakan study tour dan wisuda karena terbebani biaya tambahan yang nggak sedikit.
Terus gimana reaksi pascadebat terjadi?
Bagian gokilnya emang selalu berasal dari jempol netizen. Entah gimana ada yang notis kalau Aura adalah talent yang udah beberapa kali terlibat project akting sinetron atau iklan komersial. Nah, hal ini menimbulkan isu kalau debat Aura sama Dedi soal penggusuran rumah di bantaran kali sama penghapusan wisuda pada Sabtu (26/4) adalah settingan. Isu itu langsung direspon sama Dedi yang bilang kalau doi nggak mau suudzon. Lebih lanjut, dalam keterangannya ke media pada Senin (28/4), Dedi menilai kalau Aura adalah anak yang berani menyampaikan pendapat sama kritikannya di depan gubernur langsung.
I see. Anything else?
Despite all the pro and cons, Kang Demul menegaskan bahwa wisuda dan perpisahan tetap dilarang. Hanya saja, kalo sekolah mau mengadakan perpisahan secara sederhana ya gpp. Selain di Jawa Barat, kebijakan serupa juga diselenggarakan di DKI Jakarta. Yes, baru aja Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta meminta satuan pendidikan buat nggak mewajibkan kegiatan wisuda atau pelepasan di sekolah buat PAUD, SD, SMP, juga SMA lewat Surat Edaran Nomor 17/SE/2025 yang diteken pada 27 Maret 2025 oleh Plt Kepala Disdik DKI, Sarjoko. Meski nggak wajib, kegiatan wisuda atau pelepasan peserta didik tetap bisa dilakukan asalkan sederhana tanpa pungutan juga diskriminasi.
