Firli Bahuri Diduga Melakukan Pelanggaran Kode Etik, Rp 349 T Dalam Rapat Komisi III DPR RI, PM Israel Melarang Warga Yahudi Berkunjung ke Temple Mount, Kasus Positif COVID-19 di DKI Jakarta Meningkat

Well well well, welcome to negeri Wakanda deh yah where tiap hari adaaaaa aja dramanya nggak kelar-kelar. Yep, kali ini, kita bakal bahas drama yang (turns out) masih berlanjut di Komisi Pemberantasan Korupsi aka KPK di mana ketuanya, Firli Bahuri diduga melakukan sederet pelanggaran kode etik, guys. Makanya sejumlah mantan ketua plus pegawai KPK pun melaporkan Firli ke Dewan Pengawas KPK. Nggak cuma itu, aktivis antikorupsi bahkan juga melakukan unjuk rasa dan menuntut Firli Bahuri supaya dicopot dari jabatannya sebagai pemimpin tertinggi di lembaga antirasuah itu.

You got it. Jadi kayak yang udah kita bahas kemaren nih gengs, Ketua KPK Firli Bahuri lagi rame banget diomongin warga dengan keputusannya mencopot Brigjen Endar Priantoro dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan di KPK.  Nah kenapa ini bisa rame banget, yha karena sejumlah pihak menilai emang ada yang nggak beres sama pencopotan jabatan ini. In that sense, Firli diduga melanggar aturan, menjalankan KPK sesuai maunya dia sendiri, dan melakukan abuse of power. Makanya jadi blunder kemana-mana kan. But the thing is pencopotan Brigjen Endar ini diduga bukan satu-satunya blunder  pelanggaran kode etik yang dilakukan Firli, guys.

Ada. Kita bahas satu-satu yah. Pertama soal program SMS blast yang dilakukan KPK atas inisiatif Firli. Yep, in case you’re puzzled, Komisi Pemberantasan Korupsi tuh punya program dengan anggaran Rp850 juta berupa SMS blast gitu yang menyampaikan message antikorupsi ke orang-orang. Isi message-nya tuh misalnya kayak gini: “Manusia sempurna bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat salah. Tetapi manusia yang selalu belajar dari kesalahan. Ketua KPK RI,” which berbagai pihak ngeliatnya, “Monmaap banget pesan antikorupsinya di sebelah mana yah, pack?” Secara, jatohnya kayak personal banget gitu kan. Makanya Indonesia Memanggil Institute kemudian ngebawa program ini ke Dewan Pengawas KPK dan melaporkan Firli karena udah buang-buang anggaran negara for something yang irrelevant sama tugas dan tanggung jawab Ketua KPK.

Nggak cuma itu, guys. Di 2020 kemaren, Firli juga blunder dan terbukti bersalah melanggar kode etik dan pedoman perilaku KPK karena udah pake helikopter mewah untuk kepentingan pribadi. Yep, helikopter mewah itu dipakai buat perjalanan Palembang-Baturaja, Baturaja balik lagi ke Palembang, terus Palembang ke Jakarta dan memakan biaya sebesar Rp28 juta. Hal ini of course bertentangan sama kode etik dan pedoman perilaku KPK di mana pegawainya, termasuk pimpinan tuh diminta untuk nggak nunjukin gaya hidup hedon kan.  Makanya Firli kemudian dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis atas perbuatannya itu, guys.

We know rite? Selain itu, Firli juga pernah terbukti bersalah melakukan pelanggaran berat waktu masih menjabat sebagai Deputi Penindakan 2019 lalu.  Iya, dia terbukti bersalah karena udah meet up sama eks Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi aka Tuan Guru Bajang. Nggak cuma sekali, tapi dua kali, gengs. Padahal waktu itu KPK lagi menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan si Tuan Guru Bajang ini. Firli bahkan diketahui berangkat ke Lombok tanpa surat tugas dan pakai uang pribadi. Well, nggak cuma sama Tuan Guru Bajang, Firli diduga emang sering banget ketemuan dan meeting sama orang-orang yang terjerat KPK. Mulai dari Pejabat BPK, Bahrullah Akbar, hingga pimpinan salah satu partai politik. Semuanya dilakukan tanpa izin katanya gengs.

Wait until you hear about: Firli Bahuri disebut sempat minta Berita Acara Pemeriksaan aka BAP-nya Walikota Tanjungbalai, M. Syahrial yang terseret dugaan korupsi barengan sama eks Wakil Ketua KPK, Bu Lili Pintauli Siregar. BAP itu diminta ke Kasatgas Penyidik KPK kan, nggak dikasih tuh. “Kalau bapak mau saya bisa kasih laporan perkembangan kasusnya aja pak. Jangan BAP-nya,” katanya gitu. Tapi ya gitu deh, Firli membantah tuduhan ini dan bilang itu cuma fitnah. “Nggak. Saya nggak pernah minta BAP. Fitnah itu,” kira-kira gitu, guys. Last but not least, yha kayak yang tadi kita bahas, tindakan Pak Firli mencopot jabatan Brigjen Endar Priantoro dari posisinya sebagai Direktur Penyelidikan KPK padahal Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tuh udah legit memperpanjang penugasan Pak Endar di sana.

Belum dong, puncaknya tuh di sini, guys. Ketika Pak Firli Bahuri diduga membocorkan dokumen KPK yang super confidential terkait dugaan korupsi izin pertambangan Kementerian ESDM. Gini gini, beberapa waktu lalu kan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tuh heboh terkait dugaan korupsi tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian ESDM yah. Diproses di KPK, penyidik KPK pun menggeledah kantor Kementerian ESDM, termasuk Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Nah di situlah ditemukan beberapa dokumen KPK terkait dugaan korupsi izin pertambangan yang lagi diselidiki KPK dan harusnya nggak boleh bocor kemana-mana, gengs.

Well karena ketika tim penyidik KPK interogasi orang-orang sana dapat itu dokumen dari sana, mereka bilangnya, “Itu Pak Menteri dapatnya dari Pak Firli,” katanya gitu, gengs. Kaget kan orang-orang di situ. Dan begitu kabarmya beredar sampai ke mantan pimpinan KPK  kayak Pak Abraham Samad dan Saut Situmorang, plus mantan penyidik senior Novel Baswedan, mereka pun ngamuk dan menganggap tindakan Pak Firli yang ini udah keterlaluan banget. Mereka pun berbondong-bondong  langsung melaporkan Pak Firli ke Dewan Pengawas KPK.

Adapun laporan ini dibuat biar Firli Bahuri tuh nggak semena-mena lagi dan nggak melakukan abuse of power lagi di KPK. In that sense, kudu ada pihak yang jadi kontrol dalam hal ini, which is Dewan Pengawas ini. Dalam keterangannya, Pak Saut bilang semoga Dewan Pengawas bisa bertindak secara profesional. In his words, Pak Saut bilang, “Supaya Indonesia bisa selamat dan marwah KPK bisa kembali ke semula.”

Nggak cuma itu, sejumlah aktivis dari berbagai organisasi kayak Indonesia Memanggil Institute, Indonesia Corruption Watch, sampai Transparency International Indonesia pun kemarin banget nih juga datang ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta dan melakukan aksi unjuk rasa. Adapun tuntutan yang terdapat dalam unjuk rasa ini tuh cuma satu, guys: Mendorong biar Firli Bahuri dicopot dari jabarannya. Kenapa sampai harus dicopot? Yha karena apa yang dilakukan Firli Bahuri terkait dugaan pembocoran dokumen tuh udah masuk dalam tindakan pidana. Makanya mereka semua minta supaya Firli bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Well, dalam Pasal 36 dan 37 Undang-Undang KPK, pimpinan bahkan pegawai tuh emang dilarang ketemu atau kontak langsung sama tersangka atau pihak lain yang perkara korupsinya lagi ditangani sama KPK. Kalau melanggar, ada ancaman hukuman paling lama lima tahun penjara. Nggak cuma itu, kalau kita lihat di Kitab Undang Undang Hukum Pidana aka KUHP, di Pasal 112 tuh nge-state kalau ada pejabat atau siapapun yang membocorkan data dokumen penyelidikan korupsi bisa diadili dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun penjara.

Makanya sekarang laporan Abraham Samad dkk tuh udah mulai berproses di Dewan Pengawas KPK. Terus terkait pidana tadi, laporannya juga udah masuk ke Polda Metro Jaya. Nggak tanggung-tanggung, selain dugaan kebocoran data tadi, ada lima laporan lain yang udah masuk ke Polda Metro Jaya yang semuanya menjerat orang-orang KPK. In that sense, disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Kartoyo yang juga mantan pegawai KPK bilangnya sekarang lagi ditelaah dulu itu kasus-kasusnya. Kalau layak masuk penyelidikan, ya diselidiki. Meanwhile, sampai saat ini KPK sih masih anteng-anteng aja, guys. Do whatever you want deh. Dewan Pengawas dan Polda Metro Jaya pasti tahu yang terbaik dan melakukan penindakan sesuai SOP serta bersikap independen nggak ada intervensi dari pihak mana pun.

Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan tuh bilangnya emang sepanjang kepemimpinan Pak Firli, lembaga antirasuah itu emang on track menjalankan tugasnya dalam pemberantasan korupsi. Kayak Pencegahan, penindakan, Operasi Tangkap Tangan juga sering. Cuma yang harus di-highlight adalah the fact that KPK belum bisa mengungkap kasus-kasus gede, guys. Kasus-kasus big fish yang sampai triliunan tuh belum ada lagi diurus sama KPK, dan selama ini mainnya paling mentok korupsi yang kepala daerah atau nggak anggota DPR. In that sense, ini yang harus dibenahi lagi di KPK biar bisa keliatan lagi taringnya nanganin kasus-kasus big fish.

Yoi guys, Kamu pasti udah khatam banget kalau Kementerian Keuangan tuh dari beberapa bulan lalu emang jadi spotlight banget karena banyak drama. Mulai dari kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan eks pejabat Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo, sampai dugaan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian tersebut. Nah Selasa kemarin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana akhirnya datang lagi ke Senayan dan rapat bareng Komisi III DPR RI, guys. Hasilnya, ada yang bilang “Bikin plong” ada juga yang bilang, “Masih nggak jelas”..

Sure. Jadi ceritanya gini, gengs. As we all know drama terkait transaksi janggal senilai Rp349 triliun yang diduga udah mengakar di Kementerian Keuangan sejak 2009 tuh kan masih belum jelas juntrungannya kayak apa nih. Secara masing-masing dari Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tuh datanya beda, gengs. Di Pak Mahfud bilangnya 35 triliun di Bu Ani bilangnya 3,3 triliun. Bikin bingung kan? Nah mengkonfirmasi hal ini, both Pak Mahfud dan Bu Ani kemaren bilangnya “Data kita sama, cuma cara penyajiannya aja yang beda.”

Iya. Disampaikan langsung oleh Bu Ani, data yang dia dan Pak Mahfud dapatkan tuh sama-sama bersumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan aka PPATK dari 300 surat, dan hasilnya emang sama-sama senilai 349 triliun rupiah, guys. HOWEVER, yang bikin keblinger adalah Pak Mahfud jembrengin semua data-data mulai dari yang emang menyangkut Kemenkeu, data korporasi yang has nothing to do with pegawai Kemenkeu, sampai data pegawai Kemenkeu yang udah berproses di aparat penegak hukum semuanya ada di situ. Makanya bisa sampai Rp35 triliun. (Find the details here). Meanwhile, pihak Bu Ani dan Kementerian Keuangan di sini fokusnya cuma ke gray area itu aja yang ada sangkut pautnya sama Kementerian Keuangan senilai 3,3 triliun. Nggak lagi bahas yang udah berproses di aparat penegak hukum, apalagi bahas data korporasi.

Only God knows sih jujur. Bu Ani bilangnya 3,3 triliun ini nggak ada hubungannya sama tindak pidana korupsi, gengs. Tapi yang harus diketahui adalah, sampai saat ini, pihak Kementerian Keuangan melalui Inspektorat Jenderalnya tuh sekarang lagi melakukan profiling buat ngecek risiko pegawai mereka. Dan sampai sekarang, Bu Ani menyebut emang ada yang masih dalam tahap pemeriksaan integritas gitu deh. Hasilnya kayak apa ntar bakal disampaikan ke publik, katanya gitu.

Nah dengan adanya pemaparan kayak gini, reaksi bapak-ibu di Komisi III akhirnya bervariasi banget, gengs. Ada yang langsung plong kayak Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto. Pak Wihadi menyebut pemaparannya Bu Ani kemaren tuh udah gamblang dan jelas banget terkait perbedaan data Bu Ani VS Pak Mahfud yang dari kemaren bikin bingung itu, guys. Jadi menurut beliau perkaranya juga makin clear gitu mulai dari sekarang. Beda lagi kalau kata anggota yang lain, dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman yang bilang ini tuh masih belum jelas.

Pak Benny tuh masih belum 100% nangkep gitu apakah transaksi 349 triliun ini adalah hasil dari tindak kejahatan atau nggak. Karena kan selama ini narasinya tuh “transaksi mencurigakan” atau nggak, “transaksi janggal” yang gitu-gitu kan, bahkan sampai menjurus ke tindak pidana pencucian uang. Berarti sekarang pilihannya ada dua kalau kata Pak Benny. Kalau emang benar begitu, yha harusnya ditindaklanjuti dengan analisa dan penindakan. Dan kalau emang nggak, Bu Ani wajar banget emosi, katanya gitu.

Well, biar jelas, Mahfud MD selaku Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang bilangnya bakal segera membentuk Tim Satuan Tugas aka Satgas yang isinya orang-orang PPATK, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Kejaksaan Agung, BIN, dan Kemenko Polhukam. Satgas ini sendiri bakal melakukan supervisi terkait penanganan dan penyelesaian masalah 349 triliun ini. Pro dan Kontra banget pembentukan Satgas ini, guys. Ada yang menolak dengan alasan “buang-buang waktu”, tapi at the end Ketua Komisi III Bambang Wuryanto nge-approve dan percaya Satgas ini bisa bekerja maksimal membongkar kasus 349 triliun ini.

Btw kalau kamu sering nemu di media sosial, rame banget orang-orang yang nge-joke soal “KemenSultan” dan nge-refer-nya ke Kementerian Keuangan kan. Ditambah ada kasusnya Rafael, plus drama 349 triliun ini, Anggota Komisi III dari Fraksi Golkar Rudy Mas’ud bilangnya orang tuh udah ngecap Kementerian Keuangan sebagai sarang money laundry, gengs. It’s a shame karena kalau kata Pak Rudy karena masih banyak banget orang-orang di kementerian ini yang kerjanya bersih :(. Makanya, Pak Rudy juga minta Bu Sri Mulyani buat segera melakukan perbaikan citra Kemenkeu yang kemudian diamini Bu Ani, “Tentu juga ini perlu kita perbaiki berkaitan dengan image-nya.”

Ga kelar-kelar ini Israel bikin prahara pas bulan puasa ini gengs. Karena baru aja, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melarang warga Yahudi buat berkunjung ke Temple Mount atau yang juga disebut Masjid Al Aqsa ini mulai hari Rabu kemarin sampe bulan Ramadhan berakhir.

Yoi guys. Jadi pengumuman ini diputuskan di tengah ketegangan terkait Masjid Al Aqsa, setelah polisi Israel ngeroyok jemaah di masjid tersebut pas minggu lalu. Adapun keputusan ini diambil pemerintah Israel berdasarkan rekomendasi dari Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Herzi Halevi, Kepala Intelijen Ronen Bar, dan Komisioner Kepolisian Kobi Shabtai. However, Netanyahu bilang bahwa warga Yahudi masih bisa kok mengunjungi Tembok Ratapan yang berada di bawah situs tersebut antara pukul 7 hingga 11.30 pagi waktu setempat.

Nah, before we get into that, jadi kan kayak yang kamu tahu, kita udah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Pada 10 hari terakhir ini, umat Islam biasanya berbondong-bondong ke kompleks Al Aqsa buat melakukan Itikaf, which is ibadah dengan berdiam diri di masjid. Tapi kini, mereka ngga boleh ke sana, guys. Adapun aturan ini diambil ngga lama setelah Hamas, kelompok oposisi Palestina, ngerilis seruan biar warga Palestina menduduki kompleks Al Aqsa dan nggak meninggalkannya sampe akhir Ramadhan.

Selain itu, kelompok Hamas juga kasih warning buat warga Israel supaya mereka nggak berkunjung ke situs suci tersebut, which potentially memicu gesekan selama Ramadhan. Harapannya sih, warning ini bisa mengurangi ketegangan dan meredakan konfrontasi di sana. Tapi yang terjadi, pemerintah Israel justru mengeluarkan counter-larangan guys.

Makanya hal ini tentunya membuat kondisi yang udah panas jadi makin panas di situs Al-Aqsa. Fyi, kompleks Al-Aqsa ini emang jadi situs suci buat tiga agama, which is Islam, Yahudi, dan Kristen. That’s why situs ini sering banget jadi sumber konflik.  Kalo berdasarkan status quo, both Yahudi dan Muslim emang boleh berkunjung ke kompleks Masjid Al Aqsa. Tapi emang banyak dinamika seiring dengan perkembangan sikon.

Nah baru-baru ini, kompleks Masjid Al Aqsa tuh jadi pusat konflik lagi setelah polisi Israel menyerang jemaah Muslim yang lagi beribadah di sana pekan lalu. Katanya sih, mereka mencari penghasut yang sembunyi dan bawa bahan peledak di dalam masjid. Tapi, akhirnya malah bentrok deh tuh polisi Israel sama jemaah di masjid. Imbasnya, ketegangan di Israel jadi makin panas.

Bentrokan di Masjid Al Aqsa ini emang lumayan sering terjadi di bulan Ramadhan. Soalnya, kawasan Plaza Gerbang Damascus jadi lokasi yang sering dipakai buat warga Palestina kumpul-kumpul. Nah, Israel khawatir dong kalo warga Palestina udah mulai kumpul-kumpul, makanya mereka berusaha buat membubarkan kerumunan itu.

Buat kamu yang udah semangat mau mudik dan menyambut Lebaran, terutama di wilayah DKI Jakarta, please do take care of yourself karena kasus positif COVID-19 harian di DKI Jakarta lately meningkat lagi dalam sebulan terakhir, guys.

Kalo menurut hasil penelusuran kontak erat, peningkatan kasus ini terjadi di klaster keluarga. Tapi yha nggak usah terlalu heboh juga sih.  Soalnya kalo kata Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Ngabila Salama, peningkatan kasus ini masih terkendali since mayoritas pasien cuma mengalami gejala ringan jadi hanya perlu melakukan isolasi mandiri aja. Adapun menurut data, Ngabila mencatat ada lima kasus kematian akibat COVID-19 for the past week. Tapi, pasien yang meninggal memiliki riwayat komorbid dan jarak vaksin terakhir udah lebih dari enam bulan.

Ngabila juga bilang biar masyarakat nggak buru-buru nyimpulin kalo peningkatan kasus ini terjadi gara-gara subvariant Omicron XBB 1.16 alias Arcturus yang lagi jadi perhatian WHO. Jadi, solusi terbaik saat ini sih, ya tetep memperkuat imunitas, melakukan vaksin primer lengkap dan tetep menjalankan protokol kesehatan termasuk memakai masker di tempat umum dan transportasi publik.

Jadi intinya, ya kita nggak usah keburu panik duluan dan tetep melakukan langkah-langkah preventif buat melindungi diri sendiri.

---

“Ya sudah kalau ada yang mau milih, belum tentu ada yang milih.”

---

Announcement

---

No one bought us coffee today 🙁

---

Catch Me Up! recommendations