DPR RI Mulai Bahas Hak Angket

Yep, Buckle up, everybody. Hari ini kita mau bahas Hak Angket DPR yang dari kemaren diomongin untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Update terbarunya adalah, kemaren banget nih, melalui Sidang Paripurna DPR, bapak dan ibu wakil rakyat itu akhirnya mulai discuss “Gimana nih pak, bu. Kita jadiin aja apa ini hak angket?”

You got it. Jadi gini ceritanya, guys. Semua persoalan tentang hak angket ini berawal dari hasil Pilpres 2024 yang saat ini masih diungguli paslon 02, Prabowo-Gibran. The thing is, banyak pihak menduga unggulnya Prabowo-Gibran saat ini tuh ya karena curang, guys. You name it deh, mulai dari orang-orang yang harusnya netral tapi end up nggak netral, terus penggunaan fasilitas negara buat kampanye, sampai politik uang dan serangkaian dugaan kecurangan-kecurangan lainnya.

Tapi ya balik lagi, hal ini masih sekadar dugaan, gengs. In that sense, dugaan ini perlu diusut dan dibuktikan beneran ada. Dan yang bisa mengusut hal ini, salah satunya adalah bapak ibu di Senayan alias DPR RI lewat Hak Angket DPR. Lewat Hak Angket ini, DPR RI bisa membentuk panitia khusus buat menyelidiki kasus dugaan kecurangan Pemilu, but ofc syarat dan ketentuan berlaku dong. Adapun salah satu syaratnya adalah, hak angket ini harus disetujui lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Jadi kalau sekarang anggota DPR tuh isinya ada 575 orang, sebanyak 288 orang harus setuju. Baru bisa diusut tuh, guys.

Nah sekarang, anggota DPR kan baru mulai sidang lagi ya setelah kemarenan balik ke Dapil masing-masing. Jadi kemaren, lewat Sidang Paripurna yang digelar di Gedung DPR/MPR, ada tiga orang anggota dari tiga partai berbeda yang ngajuin hak angket. Jadi kayak, “Yuk bapak ibu. Gas kita jadiin hak angket,” gitu. Tiga orang dari tiga partai ini antara lain: Aus Hidayat Nur dari PKS, Luluk Nur Hamidah dari PKB, dan Aria Bima dari PDI Perjuangan.

Didiemin dong wkwkwkw. Gini gini, dalam sidang paripurna, pembahasan yang diomongin di situ kan banyak banget ygy. Salah satu yang dibahas kemaren adalah soal harga beras. Terus nggak lama diinterupsi sama Bu Luluk kan. Iya, dalam keterangannya kemaren, Bu Luluk nge-highlight hak angket ini harus dilakukan biar make sure bahwa Pemilu kemaren benar-benar dilakukan berdasarkan kedaulatan rakyat. The same thought was also spoken by Pak Aus dari PKB. Menurut Pak Aus, hak angket ini harus dilakukan biar kecurigaan masyarakat yang saat ini terjadi soal ‘Pemilu Curang’ bisa dibuktikan. That being said, kalau kata Pak Aria sih, hak angket ini juga dilakukan biar pemilu ke depannya jadi lebih baik gitu. Makanya DPR harus do something.

Nah kalau menurut Wakil Ketua DPR yang eventually memimpin Sidang Paripurna kemaren asal Gerindra namanya Pak Sufmi Dasco Ahmad, pimpinan DPR nggak kasih tanggapan karena Hak Angket tuh punya mekanismenya, gengs. Iya, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang, hak angket ini baru bisa diusulkan oleh minimal 25 orang anggota DPR ya. Nah since kemaren baru tiga itu doang, makanya Pak Dasco skip. “Lebih menanggapi masalah lain, yang langsung dicarikan jalan keluarnya,” katanya gitu.

Nah itu dia. Kamu harus tahu nih kalau hak angket ini kan diusulkan dan didukung oleh partai politik di koalisinya 01 dan 03 ya. Terus kalau diliat 01, itu ada PKS, PKB, sama NasDem. Di 03 ada PDI Perjuangan sama PPP. Sekarang pertanyaannya, “Where are you, NasDem dan PPP?? ” Well, mereka ada kok, guys. Anggota DPR dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi sih kemaren bilang pihaknya belom rapat ngomongin hak angket ini. Jadi harus rapat fraksi dulu  Meanwhile, NasDem juga fix pasti dukung ini hak angket. Yep, disampaikan oleh Bendahara Umum NasDem, Ahmad Sahroni, Bang Roni bilang, “Kalau PDI Perjuangan go ahead, kita go ahead,” gitu. Tapi sekarang, Sugeng Suparwoto, anggota DPR dari NasDem menyebut pihaknya masih nunggu hasil rekap dan penetapan resmi hasil Pemilu dari KPU, guys. Tapi ya again, NasDem menyatakan mereka mendukung hak angket.