Welcome to the 17th day of Ramadan. Let us remind you that everything will feel so quick from this point on. Before you know it, the last day will arrive, and just like that, Lebaran will come. So, savor this moment to the fullest and give your best version in fasting and praying. While on the news...
First stop, the DPR's agenda to discuss RUU TNI during the weekend...
Weekend di minggu kedua bulan Ramadan harusnya berjalan chill and calm. Tapi, berita yang beredar di media pada akhir pekan minggu ini bikin banyak pihak jadi resah. Yep, DPR kembali ujug-ujug ngebut rapat buat mengesahkan revisi undang-undang secara tertutup sejak Jumat (14/3). Rapat panitia kerja (panja) RUU TNI. Ga tanggung-tanggung,rapat ngebut ini diselenggarakan di luar gedung DPR, tepatnya di Hotel Fairmont Jakarta, in the middle of (so-called) efisiensi anggaran.
Hmmm, I smell something fishy here...
True. Makanya, tiga orang perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor keamanan Sabtu (15/03) kemarin tuh datang dan menerobos ke lokasi rapat panja RUU TNI di Fairmont. Aksi interupsi ke rapat Komisi I DPR-Pemerintah ini dilakukan karena koalisi masyarakat sipil menolak pembahasan ini dilakukan secara tertutup. Adapun tiga orang tadi masuk ke dalam ruang rapat tanpa pengawalan. Bermodalkan poster dan teriakan penolakan yang lantang, aksi penolakan ketiganya berjalan singkat. Selanjutnya, aksi mereka dihadang petugas keamanan hotel dan bahkan salah satu di antaranya sempat jatuh karena didorong agar keluar dari ruangan.
Lagian ngapain si rapat sabtu-sabtu di hotel...
Ya kan, not so... anggota DPR. Makanya, urgensi DPR dan pemerintah buat ngebut bahas RUU TNI ini dipertanyakan sama banyak kelompok masyarakat. Dalam keterangannya, Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS, Andrie Yunus, mempertanyakan alasan DPR dan pemerintah menggelar rapat tertutup di hotel mewah. Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak supaya pembahasan ini dihentikan karena sudah melawan kebijakan negara soal efisiensi anggaran dan menjauh dari semangat menghapus dwifungsi militer. Yep, it's simple like bringing back the Orba to life.
Enlighten me, pls.
Okay, jadi waktu orba berkuasa di Indonesia, dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) memungkinkan TNI buat double job. Yep, nggak cuma membela negara, ABRI waktu itu pegang kekuasaan buat ngatur negara termasuk di bidang bisnis dan layanan publik. Hal ini tentu menyebabkan banyak masalah, terutama terkait praktek demokrasi yang terancam dan banyaknya pelanggaran HAM yang memicu kerusuhan. Iya lah, tentara kan tugasnya di barak, ngapain ngurusin BUMN, coba?
True...
Nah, hal inilah yang kayaknya mau dibalikin sama pemerintah dan DPR lewat RUU TNI yang lagi dibahas tadi, guys. To be specific, rapat Panja RUU TNI ini emang terkesan lowkey tapi ngebut ngebahas tiga poin utama dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam keterangan persnya pada Sabtu (15/3), Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto menyebutkan ketiga poin yang dibahas meliputi kedudukan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI, lingkup baru penempatan TNI aktif di kementerian/lembaga atau instansi, juga usia masa pensiun prajurit.
Tell me more...
Well, adapun buat poin kedudukan Kemhan/TNI dan penempatan prajurit TNI aktif di kementerian atau lembaga negara, hal ini akan dibahas bersama Kementerian Hukum sama Kementerian Pertahanan. Terus poin lainnya adalah soal usia masa pensiun, di mana khusus buat Tamtama sama Bintara yang selama ini terbatas di 53 tahun bakal diperpanjang secara berjenjang.
Is that all?
Nope. Who r u kidding? Of course things got more ridiculous. Misalnya, dalam RUU TNI Pasal 47 ayat (2), prajurit aktif bisa menduduki jabatan strategis di pemerintahan sesuai kebijakan Presiden. Sebelumnya pada Selasa (11/3), Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, bilang kalau bakal ada lima jabatan sipil tambahan yang bisa ditempati anggota TNI tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun sebagai prajurit, di antaranya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Mahkamah Agung (MA).
HAH, ngapain weyyy?
Makanya aneh. Terus Dalam keterangannya pada Sabtu (15/3), anggota komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Tubagus Hasanuddin juga menjelaskan bahwa ada satu badan lagi yang ditambahkan dalam list yaitu Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Setelah disepakati dari rapat Panja RUU TNI dan pemerintah, total ada 16 instansi yang bisa diisi sama TNI aktif. Menyalaaa bau bau orbakuuuh...
Huft. No wonder banyak yang nolak.
True. masyarakat tentunya langsung bereaksi, apalagi ketika RUU TNI ini dibahas diam-diam dan tertutup sama DPR. Sampai Minggu (16/3) siang, hashtag #TolakRUUTNI naik di board trending X dengan 261 ribu postingan. Selain itu, ada setidaknya 34 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Human Rights Working Group (HRWG) yang ikut mengecam rencana revisi UU TNI yang sedang dibahas komisi I DPR. Dalam pernyataan tertulis HRWG pada Minggu (16/3), apa yang dilakukan DPR dan pemerintah kali ini sama saja udah mengkhianati kewajiban Indonesia buat stay committed ke berbagai mekanisme HAM internasional.
Maksudnya?
Iya, guys, jadi revisi UU TNI ini dianggap bertentangan sama International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR), Universal Periodic Review (UPR), juga instrumen HAM global seperti Statuta Roma ICC dan Committee against Torture (CAT). Jadi, koalisi ini khawatir kalau pembahasan revisi UU TNI ini dilanjutkan, bakal ada potensi Indonesia dikenakan sanksi dari dunia internasional akibat nggak patuh sama komitmen-komitmen itu, termasuk sanksi diplomatik. Nggak hanya itu, koalisi juga menilai kalau revisi UU TNI bakal balikin praktik dwifungsi militer yang represif seperti era Orde Baru di bawah rezim Soeharto.
Apa kata akademisi?
Dalam pernyataan sikapnya, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) mendorong agar upaya pengesahan revisi UU TNI dibatalkan. Menurut Ketua KIKA Satria Unggul Wicaksana, apa yang ditampilkan oleh DPR dan Pemerintah adalah tindakan inkonstitusional yang melanggar HAM juga kebebasan akademik. Dengan adanya RUU ini, maka posisi masyarakat jadi darurat karena ada potensi jabatan-jabatan sipil diisi oleh TNI.
Is it bad, though?
Of course. Karena jika impunitas TNI makin kuat, maka efeknya bakal terasa sampai ke ranah kampus. Ada risiko pemberangusan kebebasan akademik, sweeping ke buku-buku yang dianggap bertentangan dengan ideologi pancasila, sampai pembubaran diskusi yang dianggap bertentangan sama prinsip keamanan nasional. Free speech is in danger...
DPR bilang apa soal protes warga?
Well terkait hal ini, Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, ngejelasin kalau rapat panja Komisi I DPR RI bersama pemerintah yang digelar di Hotel Fairmont sesuai sama tata tertib dan sudah atas izin pimpinan DPR. Lebih lanjut, Indra juga nambahin kalau rapat yang punya urgensitas tinggi emang bisa digelar di luar gedung DPR. Selain itu, dari beberapa hotel yang dijajaki DPR diutamakan yang punya kerja sama government rate dengan harga yang diklaim terjangkau. Meski anggaran DPR dipotong 50% sama pemerintah pusat, katanya sih masih cukup buat menggelar rapat panja di hotel.
Tapi, tetep aja pemborosan lah...
Yep, setuju banget. Di saat PHK terjadi di mana-mana, pengangkatan CPNS sama PPPK yang ditunda, angka pengangguran yang makin tinggi, para wakil rakyat bikin agenda lowkey yang hampir nggak ke-noticed warga. Meski begitu, Indra nambahin kalau rapat panja ini rampungnya nggak bisa ditentukan dan kadang bisa selesai dini hari. Inilah kenapa perlu ruangan untuk break istirahat para panja. Yeah, yang paling mikirin kebutuhan negara harus diserve banget tuh, ya, kayanya...
Alrite. Anything else?
Yes, setelah melakukan aksi protes soal pembahasan RUU TNI dengan mendatangi Hotel Fairmont, pengurus KontraS melaporkan kalau kantor mereka di Kwitang, Jakarta Pusat, dihampiri tiga orang nggak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar jam 00.16 WIB. Berdasarkan tangkapan CCTV di pagar, terlihat dua laki-laki berpakaian hitam dan satu laki-laki berpakaian krem. Menurut Andrie Yunus yang saat itu berada di dalam kantor KontraS, ketiga laki-laki yang mengaku dari media itu menekan bel berkali-kali tanpa tujuan yang jelas. Pada waktu bersamaan, Andrie juga menerima tiga panggilan telepon dari nomor yang nggak dikenal antara pukul 00.00 - 00.15 WIB. Selain itu, bagian yang nggak kalah lucu, adalah pelaporan aksi penggerudukan koalisi masyarakat sipil pada Sabtu (15/3) ke hotel Fairmont ke Polda Metro Jaya oleh RYR, selaku sekuriti hotel Fairmont.
Ngapain si...
Everything you need to know about the Voice of America (VoA) funding freeze...
Guys, siapa yang suka nonton berita-berita seru dari kantor berita Voice of America? Well, kamu most likely bakal harus berhenti dulu nonton, karena pada hari Sabtu (15/3) kemarin banget, pemerintahan Trump menetapkan cuti administratif tanpa batas waktu pada para jurnalis Voice of America (VOA). Ga cuma VOA, aturan ini juga terjadi di lembaga penyiaran lain yang didanai AS, seperti Radio Free Asia juga Radio of Europe.
Maksudnya gimana?
Well, to give you some context, jadi sehari sebelumnya, tepatnya pada Jumat (14/3), Trump lebih dulu ngeluarin executive order yang nyantumin kalau Badan Media Global AS yang menaungi VOA dll adalah merupakan elemen birokrasi federal yang sebenarnya nggak diperlukan negara. Pemangkasan terhadap bidang media ini terjadi sehari setelah Trump secara terbuka mengecam media yang didanai AS sebagai 'korup' juga 'ilegal'. Trump juga bilang bahwa penghentian pendanaan atas VoA ini dilakukan untuk memastikan "duit pajak rakyat ga dipake untuk propoganda radikal".
Ya ampun...
Terus dalam kesempatan yang sama, Trump menuduh media berlaku bias terhadapnya dan mengecam penyiar swasta CNN dan MCNBC yang dilabelinya sebagai 'lengan politik' partai Demokrat, oposisi pemerintah. Akibat dari efisiensi pemerintah Trump ini, ratusan wartawan dan stafnya menerima e-mail yang menyatakan kalau mereka dilarang masuk kantor sementara dan harus menyerahkan kartu pers juga semua perlengkapan kerja mereka pada akhir minggu ini.
Sad :(
Banget. Menurut Direktur VOA Michael Abramowitz, ada lebih dari 1.300 karyawan VoA termasuk jurnalis, produser, dan asisten yang terpaksa memberlakukan cuti administratif sehari setelah President Trump memerintah pembubaran perusahaan induk media itu. Abramowitz juga bilang bahwa VoA ini udah berdiri selama lebih dari 80 tahun, dan udah memainkan peran penting dalam melawan komunisme, fasisme dan penindasan. Menurutnya juga, di beberapa negara diktator, VoA bisa jadi satu-satunya sumber berita buat masyarakat. FYI guys, Abramowitz himself juga di-layoff.
Gokil...
FYI guys, VoA, Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) dan Radio Free Asia (RFA) berfokus pada penyiaran informasi gratis ke audiens di luar AS, termasuk zona konflik (Ukrania), negara pesaing AS kayak China dan Rusia, sampai negara diktator (Korea Utara). Nah, executive order-nya Trump memerintahkan untuk mengecilkan United States Agency of Global Media (USAGM) sampai ke fungsi hukum minimumnya. Padahal, media-media ini punya misi menyediakan laporan tanpa sensor ke negara-negara tanpa media bebas, seperti di China, Myanmar, Korea Utara, juga Vietnam. Poin lainnya, media ini juga punya firewall editorial, yang menjamin independensinya despite tetep dapet kucuran dana dari AS. Nah, adanya firewall editorial ini nih yang bikin ngamuk orang-orang di dekat Trump soalnya mereka disebut ngga tunduk buat promoin kebijakan Trump selama periode pertama pemerintahannya.
I see. Anything else?
Yes, berdasarkan laporan terbaru pada Kongres, USAGM sebagai badan induk VOA mempekerjakan sekitar 3.500 orang staf dan punya anggaran sebesar US $886 juta untuk tahun 2024. Selain karyawan, pembekuan ini juga mengharuskan USAGM untuk memutus kontrak untuk semua penyiar internasional swasta yang didanainya, termasuk RFE/RL dan RFA.
Now, the updates on Persiapan Mudik Lebaran 2025...
Well, well, setelah melalui dua minggu di Bulan Ramadan, mimin tahu nih, kamu udah ga fokus karena udah siap-siap mudik lebaran! Now, we're taking you to see all updates about persiapan mudik, penentuan Idulfitri lewat Sidang Isbat, sampai pengamanan mudik 2025. Let's check them out!
Tell me about it.
Okay, jadi pemerintah udah resmi memajukan libur Lebaran untuk anak sekolah dari yang tadinya 24 Maret 2025 menjadi 21 Maret 2025. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dalam konferensi pers selepas Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Bidang Operasi dalam Rangka Kesiapan Pengamanan Idul Fitri 1446 H/2025 di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK) pada Senin (10/3). Perubahan ini menyesuaikan libur di madrasah yang jatuh di hari Jumat, sehingga ketentuan awal libur di Selasa (24/3) dimajukan ke Jumat (21/3). Kemenag menjelaskan kalau perubahan ini tujuannya supaya perjalanan mudik lebih panjang dan bisa mengurangi kemacetan di jalan raya.
Terus terus...
Well, selain anak-anak sekolah, warga masyarakat yang bekerja baik di instansi atau swasta juga dapat cukup banyak libur di Lebaran ini. Selain dua libur nasional di 31 Maret dan 1 April 2025, cuti bersama termasuk weekend juga berlaku antara 2-7 april 2025. Lalu, anak-anak akan kembali masuk sekolah seperti biasa pada Rabu (9/4). O iya, mulai Senin (24/3), pemerintah juga bakal nerapin kebijakan WFA buat Aparatur Sipil Negara (ASN) supaya mereka bisa lebih fleksibel dalam bertugas dan ikut bantu mengurangi kepadatan arus mudik seperti yang sudah-sudah.
Penetapan lebaran kayak apa?
Alright, selain majuin masa libur anak sekolah, Kemenag juga akan menggelar Sidang Isbat tahun ini yang rencananya digelar pada Sabtu (29/3). Dalam keterangannya pada CNN Indonesia pada Minggu (16/3), Dirjen Bimas Islam Kemenag, Abu Rokhmad, membenarkan kalau Sidang Isbat bakal digelar di kantor Kementerian Agama yang bertempat di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta. Sebelum sidang isbat dilakukan secara tertutup, akan ada seminar soal posisi hilal di sore harinya. Meanwhile, ormas Islam PP Muhammadiyah sudah menetapkan lewat Maklumat PP Muhammadiyah kalau Idulfitri 2025 jatuh pada Senin (31/3).
Now on the lalu lintas...
Alright, jadi untuk mudik lebaran tahun ini, bakal ada tiga pelabuhan di Banten yang digunakan untuk mengangkut penumpang juga kendaraan selama mudik lebaran. Pelabuhan Merak-Bakauheni khusus untuk para pemudik pejalan kaki, mobil pribadi, juga kendaraan penumpang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan-Wika Beton bakal melayani sepeda motor serta truk golongan VI. Lalu, ada pelabuhan BBJ Bojonegara-BBJ Lampung, dikhususkan untuk kendaraan barang dengan truk golongan VII ke atas. Selain itu, Ditlantas Polda Banten juga akan membatasi kendaraan angkutan barang sumbu tiga di ruas tol dan jalan-jalan nasional.
Kenapa dibatesin?
Yep, jadi emang pemerintah melarang truk buat lewat jalan tol selama musim mudik lebaran, gaes. Meski diancam bakal didemo sama para pengusaha truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, pada Jumat (14/3) menegaskan kalau larangan itu perlu dijalankan untuk menghindari macet parah selama musim mudik lebaran. Menhub Dudy juga menjelaskan bahwa larangan truk melintas selama mudik lebaran sudah disepakati dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Dirjen Perhubungan Darat, Direktor Jenderal Bina Marga, dan Korlantas Polri. Kebijakan ini bertujuan buat mastiin arus mudik bisa berjalan dengan lancar dan aman.
Okay...
Selanjutnya, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI soal Persiapan Infrastruktur dan Transportasi Mudik Lebaran 2025 pada Selasa (11/3), Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, udah menjamin soal kesiapan infrastruktur jalan tol atau jalan nasional untuk mendukung kelancaran mudik dan arus balik lebaran tahun ini. Doi bilang, ada 3.020,5 km jalan tol yang siap beroperasi dan 47.604,34 km jalan nasional non-tol yang sudah siap dilintasi kendaraan para pemudik. Selain itu, Menteri Dody juga sudah menginstruksikan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup kondisi jalan raya, akses masuk-keluar tol, juga area gerbang tol dalam kondisi siap beroperasi selama mudik lebaran 2025.
W mudik lewat tol sih...
Well about that, PT Jasa Marga (Persero) Tbk udah ngumumin bahwa pihaknya bakal ngasih potongan tarif tol 20% selama 24-28 Maret 2025 yang bertujuan buat dukung kelancaran arus lalu lintas selama musim mudik lebaran 2025. Program ini bakal diterapkan di jalan tol yang dikelola sama Jasa Marga Group, yaitu Integrasi Jalan Tol-Jakarta-Cikampek & Jalan Layang MBZ, Jalan Tol Palimanan-Kanci, Jalan Tol Batang-Semarang dan Jalan Tol Semarang Seksi ABC. Dalam keterangan tertulis pada Sabtu (15/3), Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana, para pengguna jalan bisa mengunduh dan menggunakan aplikasi Travoy buat cek tarif dan CCTV real time di ruas tol yang dikelola Jasa Marga.
Kayak apa skema pengamanan mudik tahun ini?
Well, buat mewujudkan mudik yang lancar, aman, dan nyaman, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan menggelar lagi program Mudik Aman Keluarga Nyaman. Menurut Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryo Nugroho, pihak Polri dan stakeholder sudah mempersiapkan Operasi Ketupat 2025 sejak jauh-jauh hari agar arus mudik tahun ini bisa lancar, aman, dan selamat. Polri bakal meninjau berbagai lokasi seperti terminal, pelabuhan, jalan tol, jalan arteri, kesiapan sarana dan prasarana, sampai penyelenggaraan tempat wisata yang akan padat pengunjung selama libur lebaran.
Apa kabar mudik gratis?
Yes, menjelang perayaan Hari raya Idulfitri 1446 H/Lebaran 2025, sejumlah pemerintah daerah (Pemda) of kors mengadakan program mudik gratis menggunakan moda transportasi bus dan kereta api. Beberapa program mudik gratis diadakan oleh Pemkab Bandung, Pemprov Banten, Pemprov Sumatera Selatan, dan Pemprov Jakarta. Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, pada Kamis (13/3), Pemprov Jakarta sedang mempersiapkan pembukaan gelombang kedua program Mudik Gratis 2025 dengan menambah jumlah armada bus. Selain itu, di gelombang pertama, Pemprov DKI sudah menyiapkan 521 unit bus dengan total 22.403 tempat duduk juga 20 truk untuk mengangkut motor para peserta mudik gratis.
I see. Anything else?
Yes, hingga 15 Maret 2025, KAI mencatat lonjakan penjualan tiket KA ekonomi untuk mudik lebaran 2025 mencapai 101,21%. Sampai 15 Maret 2025, dari total 530.768 tempat duduk yang tersedia untuk KA Jarak Jauh (PSO) sudah terjual sekitar 537.200 tiket. Selain itu, Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan kembali dengan program mudik gratis untuk masyarakat yang ingin mudik dengan transportasi laut. Tersedia 48.867 tiket mudik gratis tahun ini yang disediakan pemerintah buat mengakomodasi 336 keberangkatan kapal di 153 ruas.
Now, when your pet peeve is people making noise when chewing...
Well, kalau kamu bertanya-tanya seperti apa struggle yang dilalui oleh pasangan-pasangan harmonis yang sudah puluhan tahun menikah, menghadapi pet peeve mungkin salah satunya. Yep, jadi pet peeve ini adalah kebiasaan jelek yang suka bikin kamu ke-trigger atau kesel. Misalnya ada orang yang ngunyahnya kenceng banget, sering telat, ketikan alay (it's OUR pet peeve!), atau hal kecil apapun lainnya yang mengganggu kamu. Nah soal pet peeve ini, ternyata mantan Ibu negara Amerika Serikat, Michelle Obama punya pet peeve tersendiri loh atas suaminya, Barack Obama. Yep, pada episode perdana podcast terbarunya yaitu "IMO", Michelle Obama membahas soal pet peeves bersama saudaranya, Craig Robinson.
Dalam pengakuannya, Michelle mengungkap bahwa suaminya tuh rada-rada santuy dan ngga selalu bisa on time dalam berkegiatan. Hal ini yang bikin Michelle sering banget memperingatkan Obama soal hal-hal kecil, sesederhana memeriksa to-do-list sampai memastikan di mana letak barang-barangnya sebelum pergi. In her words: "Gue tuh maunya kalo jalan jam 1:30, ya beneran jam 1:30 tuh jalan, gitu loh. Bukan jam 1:30 baru nyari kacamata," gitu ceunah.
Meski begitu, Michelle mengakui bahwa setelah 30 tahun menikah, Obama sudah lebih baik dalam memahami waktu dan itu berkat kemauan Barack Obama juga untuk beradaptasi. Kompromi antara Michelle-Obama disebut memengaruhi perilaku kedua putri mereka, yaitu Malia (26) dan Sasha (23) soal ketepatan waktu.
Relate banget bun...
"Lagi diurus semuanya,"
Gitu guys jawaban dari Presiden Prabowo Subianto pas ditanya soal nasib kamu-kamu yang lulus CPNS tapi pelantikannya ditunda sampe Oktober tahun ini, atau Maret 2026 untuk calon PPPK. Kata Pak Prabowo pas di-doorstop, ya emang lagi diurus semuanya, guys.
When you've also been wondering about THR...
Announcement
Thanks to Dinda, HxW, hyunjae, TBZ dan Someono for buying us coffee today :)
Mau ikutan nraktir tim Catch Me Up! kopi? Here, here...just click here. Dengan mendukung, kamu nggak cuma beliin kopi yang menemani kami nulis, namun kamu juga udah men-support kami untuk terus berkarya dan membuat konten-konten berkualitas yang imparsial dan bebas dari kepentingan. Thank you so much!
Catch Me Up! recommendations
Trust us! You don't wanna make these cooking mistakes...
