Admin
UTC
0 kali dilihat
0 kali dibagikan
When you’re stuck for hours in front of DPR yesterday…
Because of demo Apdesi.
Guys, kemarin ada yang kena macet di sekitar gedung DPR nggak? Tau nggak ternyata macet di deket gedung DPR kemarin tuh gara-gara ada demo dari massa Pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia alias Apdesi soal revisi UU Desa. Iyes, untuk ketiga kalinya nih massa Apdesi melakukan aksi demo di depan gedung DPR untuk mendesak DPR segera melakukan revisi UU Desa sebelum pemilu berlangsung. Demo ini berlangsung rusuh dan sampe menyebabkan kerusakan fasilitas umum loh, guys.
Hold on, I need some background.
You got it. Jadi kalo kamu masih inget, emang udah beberapa kali nih para pengurus pemerintah desa yang tergabung dalam Apdesi dateng ke Gedung DPR buat menuntut adanya revisi UU Desa. Mereka menuntut beberapa klausul dalam revisi ini. Mulai dari perpanjangan masa jabatan kepala desa sembilan tahun dan boleh menjabat selama tiga periode sampe perubahan alokasi dana desa pada APBN. Kalo ditotal, ada 12 tuntutan Apdesi dalam revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang detailnya bisa kamu cek di sini.
Terus….?
Ya belum dikabulkan permintaan itu. Padahal ya demo Apdesi kemarin tuh udah yang ketiga kali lho dilakuin massa Apdesi ke gedung DPR. Sampe sekarang ini, belum ada sinyal dari DPR buat bahas revisi UU Desa. Update terakhir dari revisi UU Desa ini sih baru pembentukan kelompok kerja antara DPR dengan organisasi kepala desa pada awal Desember lalu dan penerimaan Surat Presiden oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani soal penunjukan wakil pemerintah buat bahas revisi UU Desa pada hari Selasa kemarin.
Jadi masih lama?
Ya most likely masih. Apalagi udah deket-deket ke pemilu gini, di mana para anggota DPR RI justru lagi fokus untuk got reelected di dapilnya masing-masing. Makanya, massa demo mendesak supaya undang-undang ini direvisi, pokoknya harus sebelum pemilu titik.
OK tell me about the demo itself.
Well, awalnya sih demo fine-fine aja yah dan berjalan tertib. Sampe akhirnya massa yang meminta berdialog dengan pimpinan DPR ternyata nggak bisa terpenuhi keinginannya. Dari situ, mulai tuh para massa aksi ini ricuh lewat pelemparan batu dan botol plastik ke dalam gedung, pembakaran ban di depan pagar, sampe pemblokadean jalan tol juga lho, guys. Dampaknya ya ke jalan sekitar gedung DPR yang sempet macet parah gara-gara aksi ini.
Separah apa deh macetnya?
Separah massa Apdesi yang memblokade ruas tol dalam kota yang ada di depan gedung DPR. Iyes, jadi jalan tol dalam kota yang mengarah ke Slipi tuh sempet nggak bisa dilewati, guys. Dari beberapa video yang diunggah ke sosmed, ada beberapa kendaraan yang sampe terjebak dalam blokade tersebut. Pihak kepolisian yang mengatur berlangsungnya demo akhirnya mengarahkan beberapa kendaraan yang terjebak untuk putar balik.
So, everything’s fine?
Yep, meskipun demo Apdesi kemarin sempet ricuh sampe memblokade jalan tol dalam kota, at the end massa Apdesi membubarkan diri dengan damai nih setelah ada kesepakatan di mana pimpinan DPR akan bertemu pimpinan organisasi desa pada malam harinya. Yep, informasi ini diungkapin sama Koordinator Nasional Desa Bersatu, Asri Anas dari atas mobil komando dengan bilang, “Sebentar malam pimpinan organisasi desa akan bertemu dengan pimpinan DPR untuk menyelesaikan revisi UU Desa.”
Terus, banyak yang rusak?
Yes. Sejumlah kerusakan didapati pada pagar gedung DPR setelah demo ini selesai. Beberapa di antaranya ada tembok pagar gedung DPR yang sempat dijebol massa pake palu. Nggak cuma itu, pagar besi gedung DPR juga udah nyaris roboh ditarik massa aksi pake beberapa tali tambang. Lemparan batu dan botol air mineral dari peserta aksi juga dibalas semprotan mobil water canon untuk memukul mundur massa.
Anything else I should know?
Nah guys, terkait tuntutan para perangkat desa yang meminta perpanjangan masa jabatan sampe penambahan periode, sosiolog Universitas Trunojoyo bernama Iskandar Dzulkarnainbilang kalo poin-poin yang disuarakan Apdesi tuh cenderung nggak substansial dan nggak beririsan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. In his words, Pak Iskandar bilang, “Kesejahteraan desa tidak hanya terkait lamanya kepala desa menjabat atau peningkatan dana desa.”
