A-Z about Demo Tukin Dosen ASN Kemendiktisaintek...
The demand.
Yep, demo dosen ASN menuntut tunjangan kerja (tukin) oleh Aliansi Dosen Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) baru aja digelar pada Senin (3/2) kemarin. Demo yang berlokasi di kawasan Istana Merdeka, Jakarta ini digelar sejak jam delapan pagi sampai jam tiga sore.
Go on...
Oke, aliansi dosen yang menggelar demo ini memiliki dua tuntutan terkait tukin dosen. Dalam keterangan persnya pada Minggu (2/2), Ketua Kornas ADAKSI Pusat, Anggun Gunawan menyebut bahwa aksi demo dilakukan untuk memastikan turunnya anggaran dan pencairan tukin tahun 2025 untuk semua dosen ASN Kemdiktisaintek. Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk membayar tukin dosen ASN kemdiktisaintek sejak 2020. Menurut Dewan Pembina ADAKSI, Fatimah, ada sekitar hampir 400 perwakilan dosen ASN dari seluruh Indonesia yang ikut hadir dalam demo pada Senin (3/2) pagi. Demo ini merupakan tindak lanjut dari pengiriman karangan bunga berisi tuntutan pembayaran tukin dosen ke kantor Kemendiktisaintek pada Senin (6/1).
Tell me about the protests...
Well, para dosen yang berdemo mengenakan baju putih dan membawa spanduk yang berisikan beragam tulisan. Dimulai dengan long march, demo dosen ini diramaikan berbagai spanduk berisi tuntutan-tuntutan kepada pemerintah terkait pencairan tukin dosen yang tertunda sejak 2020. Demo yang menuntut pencairan tukin ini diwarnai dengan penyampaian orasi dan aspirasi lewat aksi simbolis dan teatrikal. Pada kesempatan itu, diserahkan juga surat resmi aspirasi yang berisi tuntutan ADAKSI untuk pencairan tukin yang tertunda selama 5 tahun.
Buset... lima tahun banget nih ga dicairin?
Iya. Sekjen Kemendiktisaintek, Togar M. Simatupang, bilang kalo alasan pembayaran tukin yang tertunda sejak 2020-2024 karena nggak ada pengajuan alokasi anggaran. Selain itu, nggak ada proses birokrasi yang ditempuh untuk mewujudkan pencairan tukin ini. Lebih lanjut, Togar menyinggung soal tuntutan yang nggak valid karena pembahasan tukin nggak ada dalam rancangan program kementerian baru yang dilantik pada 20 Oktober 2024. Pihak Kemendiktisaintek sudah mengajukan permohonan tambahan anggaran ke Kemenkeu untuk pembayaran Tukin di 2025 ini.
Yampun...
Meanwhile, Guru Besar Ekonomi di FEB UGM, Prof. Dr. R. Agus Sartono, menyatakan penundaan pembayaran hak tukin dosen sebagai sebuah keteledoran atau ketidakseriusan pemerintah untuk memperjuangkan nasib para dosen. Tapi ya gitu. Menurut Wakil Komisi X DPR Lalu Hadrian Ifani, Kemendiktisaintek nggak punya landasan hukum untuk mencairkan tukin, sehingga DPR mendorong pemerintah merilis Perpres untuk pencairan tukin bagi para dosen.
Kok bisa gitu?
Karena perencanaan anggaran Kemendiktisaintek yang diteken pada Oktober 2024 belum memuat tentang pembayaran tukin. Pada rapat Komisi X DPR, sudah diusulkan ke Kemenkeu Rp10 triliun, tapi baru disetujui oleh Kemenkeu Rp2,5 triliun untuk tahun 2025. Namun, pencairan anggaran pembayaran tukin perlu formalitas legal yang baru dan nggak mengacu ke Kepmendikbudristek Nomor 447 Tahun 2024.
Any response from Kemendiktisaintek?
Well, Sekjen Kemendiktisaintek mengaku prihatin dengan aksi demonstrasi yang digelar oleh ADAKSI di Istana Negara ini. Lebih lanjut, Togar menganggap dosen seharusnya punya mekanisme penyampaian aspirasi sendiri karena tukin adalah persoalan bersama. Pihak Kemendiktisaintek menyarankan para dosen ASN bisa menyampaikan aspirasi lewat jalur yang hierarkhis dan tetap bersikap objektif. Menurutnya, tetap harus ada batasan yang jelas dan dipatuhi ketika mengusahakan perbaikan bersama.
????? Anything else?
Yes. Ketika ditanya tentang pencairan tukin dosen ASN, Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro memilih bungkam. Ditemui setelah menghadiri Dies Natalies ke-75 UI di Balai Sidang, Depok, tak ada statement apa pun pada wartawan. Malah yang ngomong salah satu ajudannya tuh, yang mau pulang terus bilang, "Oke mas, permisi, permisi kasih jalan dulu."
As if bosnya ga ada kewajiban buat ngasih penjelasan publik.
